Breaking News

Kejagung Akan Jadikan 10 Kejari Proyek Percontohan Reformasi Birokrasi

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menjadikan 10 Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia untuk dijadikan proyek percontohan untuk reformasi birokrasi ditubuh korps Adhyaksa.

“Dalam program reformasi birokrasi kejaksaan, jadi nanti kita ambil beberapa contoh Kejari yang kita pantau, kita bimbing dan menjadi proyek percontohan,” kata Wakil Jaksa Agung (Waja), Arminsyah seusai menutup acara Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi (Bimtek RB) Kejaksaan RI di Jakarta, Kamis (03/05/2018).

Sehingga itu, kata dia, pihaknya sudah meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk mengirim calon Kejari sebagai proyek percontohan. “Kita sudah minta kepada Kajati untuk mengirim, nanti dari situ kita seleksi bekerja sama dengan pengawasan. Kemudian namanya diserahkan kepada Kemenpan RB untuk dinilai,” katanya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan aspek akuntabilitas merupakan salah satu isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi di kejaksaan sehingga penyelenggaraan bimbingan teknis diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memberikan pemahaman dan menyatukan pola pikir terkait rencana strategis.

“Termasuk rencana kerja, perjanjian kerja, laporan kinerja dan indikator kinerja utama, baik dalam tataran konseptual, punyusunan, penerapan maupun evaluasinya,” katanya dalam acara Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI di Jakarta, Rabu (02/05/2018).

Ia menambahkan program bimbingan teknis terkait akuntabiltas kinerja yang mutlak perlu dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah, mengingat rekomendasi Kemenpan dan RB atas hasil evaluasi  akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI Tahun 2016, antara lain menyatakan “memastikan bahwa rencana   strategis lembaga Kejaksaan RI dan Indikator  Kinerja Utama (IKU) yang telah direvisi benar-benar telah digunakan untuk penyempurnaan renstra unit kerja, penetapan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang, monev kinerja secara berkala dan penyusunan laporan kinerja akhir tahun secara berjenjang sampai  unit kerja Kejari.”

Selain itu, walaupun hasil penilaian lakip Kejaksaan RI Tahun 2016 dengan nilai B (61.10) yang mengalami peningkatan dari hasil penilaian tahun 2015 dengan nilai cc (50.02), akan tetapi kejaksaan tidak boleh berbangga dan berpuas diri karena banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Antara lain, kejaksaan belum menerapkan penetapan perjanjian kerja (PK) secara berjenjang dan menyeluruh sampai tingkat unit kerja kejaksaan negeri, melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian perjanian kerja secara berkala dan tersistem sejalan dengan monev realisasi keuangan sampai pada tingkat unit kerja Kejari.

“Selain itu, kejaksaan juga masih harus mengembangkan sistem informasi akuntabilitas kinerja berbasis elektronik (e-sakip), peningkatan kualitas sdm dan meningkatkan kualitas evaluasi internal akuntabilitas kinerja,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*