Breaking News

Kebijakan Tak Adil Membuat Nelayan Mengamuk

Pada Sabtu 12 Mei 2018, pukul 08.30 WIB terjadinya aksi demo di Polsek Bayah oleh nelayan Lobster Bayah, Binuangen dan Cisolok.

Pemerintah diingatkan untuk melakukan evaluasi kebijakan bagi nelayan dan petani lobster. Selain sangat tidak pro kepada nelayan, kebijakan pemerintah itu sudah membuat nelayan dan petani mengamuk.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa mengatakan, Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penangkapan Benih Lobster dan Kepiting, menjadi hukum rimba yang tak tersingkap ke publik.

“Menurut saya, aturan ini telah membuat negara sedang mempromosikan kekerasan dan tidak menenteramkan jiwa raga para warga negaranya, termasuk nelayan lobster dan petani lobster,” tutur Rusdianto, Senin (14/05/2018).

Dia mengungkapkan, belum lama ini, telah terjadi amuk massa di Kantor Polsek Bayah, Banten. “Kekerasan memang tidak dibenarkan. Namun, itu yang terjadi, tak ada asap, tak ada api. Asap muncul karena apinya sudah lama menjadi momok menakutkan,” ujarnya.

Dijelaskan Rusdianto, Nelayan Bayah mengamuk lantaran ada aparat menangkap nelayan lobster. Nelayan yang mencoba melerai pun ditabrak lari.

“Karena berusaha melerai kawannya agar tidak ikut ditangkap. Tetapi, satu orang diduga berhasil dibawa oleh gerombolan yang mengatasnamakan aparat,” ujarnya.

Secara spontan, diterangkan dia, nelayan melakukan aksi massa ke kantor Polsek Bayah, tanpa komando, tak korlap, tanpa megapone, tanpa speaker (penggerak suara). Murni aksi jalanan.

“Bentuk aksi seperti ini, dalam berbagai tulisan sudah saya ungkapkan jauh lama. Bahwa pemerintah harus hati-hati mengeluarkan kebijakan. Sebaiknya dievaluasi,” tegas Rusdianto.

Dia menyampaikan, aksi massa tanpa komando itu harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakannya.

“Peraturan menteri pelarangan penangkapan benur itu yang diduga sumber malapetaka dan kekerasan komunal,” ujarnya.

Amuk massa seperti itu, lanjut dia, bukan semata-mata kesalahan nelayan dan petani lobster. Tetapi pemicunya adalah kebijakan pemerintah.

Pada Sabtu 12 Mei 2018, pukul 08.30 WIB terjadinya aksi demo di Polsek Bayah oleh nelayan Lobster Bayah, Binuangen dan Cisolok. Mereka terdorong oleh solidaritas kepada teman mereka yang dikriminalisasi.

Rusdianto menuturkan, modus-modus yang sering dialami oleh nelayan dan Petani Lobster seperti kasus tertangkapnya banyak nelayan di Indonesia sejak 2015-2018, malah terencana oleh aparat.

Caranya, sebelumnya penegak hukum banyak menginteli nelayan. Setelah pendaratan Benur dari laut, kemudian dibawa ke rumah mereka. Lalu, pemilik benur ada komunikasi antara nelayan dengan para pengepul. Kemudian, pengaturan waktu dan tempat transaksi.

“Pada saat itulah, nelayan ditangkap. Kadang ditangkap di jalan, tempat sepi,” ujarnya.

Tidak jarang juga, lanjut dia, muncul opsi lobi-lobi untuk menyelesaikan masalahnya. “Sering juga istilah 86. Kadang nelayan untuk memenuhi kuota permintaan, mereka mengumpul jadi satu dan dijual secara bersama,” ujarnya.

Masalah terbesar nelayan sekarang, ada ketakutan untuk mencari nafkah. Padahal, masyarakat pesisir itu basis pasokan makanan mereka dari laut, sebagai sumber penghidupannya.

Peristiwa Bayah pun, lanjut dia, tidak terlepas dari deretan kasus yang selama ini terjadi. Faktanya, lanjut dia, penangkapan 3 orang nelayan lobster Bayah pada saat selesai mencari Benih Lobster (Benur) oleh yang duga anggota Polsek Bayah dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam pakaian sipil masih berlangsung.

Sebetulnya, menurut Rusdianto, kalau penegakan hukum itu seperlu mungkin dilakukan, memang harus ada surat pemangkapan. Namun, keseringan surat tersebut tidak ada.

“Penegak hukum sering menangkapi nelayan secara sewenang-wenang. Misalnya terjadi pada salah seorang nelayan Binuangeun. Dia ditangkap tanpa ada surat panggilan sebelumnya, artinya tidak ada surat penangkapan,” katanya.

Dalam peristiwa Bayah pun, satu orang nelayan lobster berhasil ditangkap dan dimasukan ke dalam mobil. Sementara dua orang berusaha untuk menghalang-halangi, tapi oleh orang yang diduga aparat keamanan itu, kedua nelayan malah ditabrak.

“Kedua nelayan lobster tersebut luka berat dan aparat tersebut berhasil kabur. Nah, ini adalah perbuatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tentu sepatutnya Komnas HAM merespon persoalan ini,” ujarnya.

Apalagi peristiwa tersebut, terang dia, disaksikan oleh nelayan lobster lain. Sehingga, spontan nelayan lobster mengajak teman-temannya melakukan aksi demo ke Kantor Polsek Bayah.

Kerugian materil pada kantor Polsek Bayah pada saat demo Nelayan lobster adalah 1 mobil patroli dibakar, 4 unit motor dinas dibakar, kantor polsek rusak berat, 1 unit mobil pelayanan rusak berat, serta 9 motor lainnya rusak berat.

Untuk minimalisir kejadian seperti itu, Rusdianto menegaskan, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan.  Sebab, Peraturan Menteri itu tak bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan penangkapan terhadap nelayan dan petani lobster. “Kami meminta Komnas HAM agar proaktif melihat persoalan ini,” ujarnya.

Dikatakan Rusdianto, konflik berkelanjutan pun harus dicegah. Sentimen kebencian terhadap pemerintah dan aparat keamanannya jangan sampai terus tersulut. “Ini harus cepat diatasi dengan evaluasi kebijakan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*