Breaking News

Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti Dilawan Mahasiswa

Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti Dilawan Mahasiswa.

Sejumlah organisasi nelayan melawan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena dianggap telah menyengsarakan nelayan.

 

Kemarin, giliran Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) Afan Arfandia mengungkapkan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi Pudjiastuti membuat para pemuda nelayan kian banyak menganggur.

 

Afan Arfandia dipanggil oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas pelaporan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa.

 

Usai pemeriksaan, Afan Arfandia membenarkan bahwa kehidupan nelayan saat ini semakin berat. “Kami mencermati, melihat langsung ke lapangan, berbagai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sungguh memberatkan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan laut,” ujarnya.

 

Dia menegaskan, kebijakan yang dikeluarkan KKP sudah melenceng dari kebutuhan dan keberadaan nelayan di Tanah Air.

 

“Beberapa kebijakan yang kurang tepat justru berpotensi menjauhkan Nelayan dan Pembudidaya dari kesejahteraan, meningkatnya angka pengangguran akibat kebijakan larangan sejumlah alat tangkap dan terjadinya kemunduran yang signifikan di sektor budidaya terus menjadi perhatian kami,” ujar Afan.

 

Menurut dia, ada dua Permen KP yang  terkait langsung dengan kemunduran sektor budidaya, yaitu Permen KP No 32 tahun 2016 Perubahan Permen KP No 15 tahun 2016 tentang kapal pengangkut ikan hidup dan Permen KP No 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari wilayah NKRI.

 

Sebagai contoh, lanjut dia, di sektor budidaya, ekspor kerapu budidaya pernah mencapai 5600 ton pada tahun 2012, tahun 2015 hanya 3500 ton, tahun 2016  > 2000 ton dan 2017 diprediksi > 1000 ton, kondisi ini merupakan dampak di hambatnya kapal pengangkut ikan hidup di perairan Indonesia.

 

Sebagian besar kawasan budidaya juga sudah menutup usahanya seperti daerah Belawan, Sibolga, Buton, Kendari dan akan menyusul daerah-daerah lain setelah Panen terakhir ini.

 

“Kepada penyidik juga saya ungkapan berbagai fakta tersebut mulai potensi meningkatnya pengangguran hingga adanya indikasi nelayan berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS pasca kebijakan Permen KP,” ujarnya.

 

Afan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus Rusdianto yang dilaporkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Afan memberi kesaksian atas ceramah yang disampaikan Rusdianto di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) beberapa waktu yang lalu dalam acara Seminar yang diselenggarakan HIMAPIKANI.

 

Sementara itu, diungkapkan Wakil Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Sutia Budi mengatakan, kebijakan KKP seperti Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 yang melarang sejumlah Alat Tangkap, Permen Tentang Lobster, dan Permen lainnya di era Menteri Susi, pada faktanya telah melahirkan masalah baru.

 

“Kami berharap Pemerintah Peka terhadap kondisi yang sesungguhnya. Jangan sampai Publikasi KKP Itu menjadi ‘Berita di atas Derita’ Nelayan,” ujar Sutia Budi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*