Breaking News

Kebijakan Agraria Selalu Bermasalah, Petani Menuntut Pengembalian Lahan

Petani Minta Pengembalian Tanahnya.

Petani merasa tidak pernah diperhatikan nasibnya dalam pengelolaan lahan. Bukannya mempermudah petani memperoleh haknya agar tanahnya disertifikasi, pemerintah malah mem-back up para mafia property untuk merampas dan menguasai lahan pertanian masyarakat.

Ketua Dewan Pengurus Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu, Maman Nuryaman menyampaikan, ratusan petani melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah memberikan hak penguasaan dan pengelolaan lahan pertanian kepada petani.

Aksi yang mereka lakukan itu, adalah untuk meminta Presiden Jokowi memperhatikan petani yang kehidupannya kian sulit karena lahan pertanian telah dirampas dan dikuasai oleh para mafia properti.

“Kami, dari Serikat Tani Telukjambe Bersatu mengadakan aksi massa ke kantor Pertanahan pada tanggal 18 April 2016 untuk menuntut pemerintah segera  melaksanakan pengukuran dan sertifikasi pada tanah yang saat ini sudah dikuasai dan digarap masyarakat selama puluhan tahun,” ujar Maman dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (22/04/2016).

Selama ini, persoalan para petani adalah berjuang menghadapi para pemilik modal yang dengan leluasa merampas dan menguasai lahan pertanian mereka. Dan, dalam kondisi seperti itu, petani tidak diperhatikan oleh negara. Malaah, aparatur negara memberikan kemudahan atau mem-back up para pengusaha hitam itu untuk menguasai tanah petani.

Alhasil, konflik agraria yang berkepanjangan antara petani dengan pengusaha hitam pun terus terjadi, tanpa adanya keadilan bagi masyarakat petani.

“Konflik agraria adalah buah dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan tata pengelolaan sumber daya agraria oleh negara,” ujar Maman.

Pada masa lalu, terang dia, sebuah perusahaan kolonial yang bernama N.V. Maatschappy tot Exploitatie der Tegalwaroelanden dapat menguasai tanah seluas ± 55.175 hektar di wilayah Teluk Jambe, Kabupaten Karawang dengan berbekal Surat Eigendom yang dikeluarkan pemerintah colonial, dengan Verponding 53, 54, 57, dan 693 untuk menjalankan usaha perkebunan.

“Sedangkan rakyat diusir begitu saja dari tanah yang mereka diami, karena menjadi masyarakat jajahan,” ujar Maman.

Pasca Kemerdekaan RI, lanjut Maman, tanah tersebut diambil alih negara dengan proses ganti rugi, yang dijanjikan  kemudian akan didistribusikan kepada rakyat petani tak bertanah, sesuai amanat Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

“Itu rencananya untuk menopang program peningkatan produksi pertanian nasional kala itu,” ujar Maman.

Namun seiring waktu berlalu,  lanjut dia, program redistribusi tanah tersebut tak jelas juntrungannya. Padahal, masyarakat di sekitar kawasan yang dikenal sebagai tegalwaroelanden  tersebut sudah menduduki dan menggarap lahan dengan bertani sesuai program pemerintah waktu itu.

Sebagian besar lahan saat ini telah berubah menjadi milik unit-unit usaha berskala modal besar milik  kawasan industri seperti KIIC, Agung Podomoro, Sinar Mas dan lain sebagainya. Juga malah diperuntukkan sebagai pemakaman eliteSandiego Hills Memorial Park dan Lestari Memorial Park.

“Dan tanah itu sudah dirampas juga untuk dijadikan pabrik-pabrik dari industri padat modal milik orang asing. Sebagian besar masyarakat yang lebih dahulu menggarap dan menguasai lahan diusir dan digusur oleh unit-unit usaha tersebut. Petani dipaksa harus kehilangan lahan pertaniannya  karena  dipaksa untuk menyerahkannya, di bawah tekanan negara,” ungkap Maman.

Maman menegaskan, semua tindakan itu sangat bertentangan dengan semangat pembangunan nasional yang mengedepankan Pasal 33 UUD 1945 dan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

“Jelas sekali, dalam regulasi itu, dijelaskan dalam tata kelola sumber daya alam dan agraria diperuntukkan bagi kepentingan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Mana buktinya kini?” ujar Maman.

Senada dengan Maman, Dewan Pembina Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu Aris Wiyono  menyampaikan, pemerintah pusat harus bertindak dan pro kepada petani.

Aris menuntut Presiden Jokowi agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 5, HGB Nomor 10, HGB Nomor 11, dan HGB Nomor 40 atas nama PT Pertiwi Lestari, yang keberadaannya tumpang tindih dengan lahan garapan masyarakat.

“Karena terjadi penelantaran lahan oleh pemilik sertifika,t dan keberadaan sertifikat tersebut sangat merugikan masyarakat karena menimbulkan konflik,” ujar Aris.

Selain itu, dikarenakan upaya pemiskinan dan kemiskinan akibat terampasnya lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan para petani, Aris mendesak pemerintah segera menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan irigasi–yang selama puluhan tahun tidak pernah dinikmati masyarakat secara layak.

“Sudah tanah dirampas, petani menjadi kian miskin, pengadaan infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi pun tidak pernah dilakukan. Tolong kami diperhatikan,” pungkas Aris.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*