Breaking News

Keberadaan BPJS Kesehatan Perlu Di-Re-Evaluasi

Keberadaan BPJS Kesehatan Perlu Di-Re-Evaluasi.

Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) perlu di-reevaluasi. Mengingat kian banyaknya kegaduhan yang terjadi antara pasien peserta BPJS Kesehatan dengan pihak penyelenggaran Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Rumah Sakit (RS).

Wakil Ketua Federasi Bank, Keuangan dan Niaga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FBKN SBSI) Jacob Ereste menyampaikan, kegaduhan yang terjadi menjadi faktor pendorong perlunya BPJS di-reevaluasi.

“Agar pasien dapat dilayani secara maksimal, dan pihak rumah sakit tidak lagi perlu membuat banyak berkilah atau berlasan karena  pembayaran dari  BPJS Kesehatan terus menunggak,” tutur Jacob Ereste, di Jakarta, Selasa (25/09/2018).

Untuk mengatasi keluhan pasien dan instsansi yang melayani kesehatan warga masyarakat, lanjutnya, harus dirumuskan solusinya oleh BPJS Kesehatan. Hal itu perlu agar tak lagi jadi bulan-bulanan berbagai pihak, lantaran selalu menunggak mencairkan dana yang sudah terpakai oleh klinik maupun pihak rumah sakit.

Jacob juga mempertanyakan, apa benar BPJS Kesehatan hendak menghilangkan pelayanan operasi katarak, pelayanan fisioterapi, pelayanan bayi lahir sehat pada persalinan sectio dan pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan?

Meski pun Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, menurunkan paparan kepada publik (17 September 2018) secara tegas bahws BPJSK tidak pernah menghilangkan pelayanan tersebut, di lapangan pelayanan itu harus dikonkritkan.

“Pertanyaan dari  masyarakat seperti itu wajar muncul, karena banyak warga masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dari knstansi yang sudah ditunjuk oleh pihak BPJS Kesehatan,” tutur Jacob.

Dari penjelasan yang ada, lanjut dia, operasi katarak tetap dijamin. Yang ada adalah pengaturan penjadwalan dan kapan operasi dilakukan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Adapun mengenai biaya operasi katarak setiap tahun BPJS Kesehatan harus mengeluarkan dana sebesar Rp 2,6 triliun. Lebih besar daripada biaya cuci yang hanya Rp 2,3 triliun.

“Begitu juga pelayanan fisioterapi tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tidak ada penghilangan. Yang ada adalah pengaturan penjadwalan dan frekuensi tindakan  yang ditanggung BPJS Kesehatan,” katanya.

Pelayanan fisioterapi, lanjutnya,  diatur maksimal 2 kali seminggu atau 8 kali sebulan (untuk satu siklus).  Bahkan, masih bisa lebih jika dianggap perlu. Tergantung evaluasi oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.

Biaya pelayanan fisioterapi yang belum diatur ini diakuinya hampir  menyerap biaya sebesar Rp 1 triliun. Sama dengan biaya kumpulan dari 3 penyakit yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi, dalam hal ini Thalasemia, Sirosis Hati, dan Kanker darah atau Leukemia. Dan pelayanan untuk bayi sehat atau normal pada pelayanan sectio juga tetap dijamin.

Pengaturan ini lebih mengacu kepada kondisi sebelum tahun 2017, bahwa dari sistem biaya sectio yang dibayarkan, manajemen rumah sakit yang kemudian mengatur jasa medik untuk dokter obgyn dan jasa medik untuk dokter anak.

“Juga diakui oleh Fahmi Idris bahwa untuk kondisi ini benar membutuhkan penyesuaian lebih lanjut atas tarif CBGs persalinan sectio dengan bayi lahir normal. Dan pelayanan untuk gawat darurat pun tetap ada jaminannya,” tutur Jacob.

Karena itu, lanjutnya, Fahmi Idris merasa perlu membantah adanya berita yang salah, ada info penghilangan pembiayaan gawat darurat oleh BPJSK. Yang ada adalah pengaturan lebih lanjut. Dari data BPJS Kesehatan minimal  ada 25% masalah kesehatan di UGD sesungguhnya bukan kasus gawat darurat.

Ternyata ada 144 diagnosis yang bisa diatasi oleh puskesmas/klinik pratama/dokter umum praktik perorangan.

“Tapi masalahnya, tak banyak Klinik dan Puskesmas atau dokter umum yang berkanan melayani fasien dengan program BPJS Kesehatan,” ujar Jacob.

Pihak BPJS Kesehatan bisa saja mengatakan tetap akan menanggung fasien untuk gawat kasus gawat darurat, tetapi keluhan masyarakat yang sebagai peserta BPJS Kesehatan lain ceritanya dan realitasnya.

Bagi Jacob, upaya BPJS Kesehatan untuk terus melakukan edukasi kepada semua pihak bahwa, false emergency seharusnya tidak ada lagi di UGD rumah sakit, patut disambut baik.

“Hanya saja masalahnya dari realitas kondisi yang ada, sifat emergensi yang sesungguhnya, toh negara harus hadir untuk menanggung agar pelayanan BPJS Kesehatan tidak cuma jadi slogan pencitraan,” ujarnya.

Dia menegaskan, menunggaknya klaim sejumlah instansi jasa pelayanan untuk kesehatan rakyat, jelas menjadi bukti bahwa BPJS Kesehatan harus intropeksi diri.

“Jika tata kelola dana BPJS Kesehatan yang macet itu diklaim oleh sejumlah instansi yang memberi pelayanan kesehatan itu memang harus dievakuasi, atau bahkan bila perlu segera diganti para pengelolanya,” ujarnya.

Jika masalah utamanya benar bermula dari pihak BPJS karena kesulitan soal dana, menurut Jacob, tidak pamali misalnya pemerintah memediasi BPJS Kesehatan untuk berunding dengan BPJS Ketenagakerjaan yang melimpah  dananya.

“Daripada BPJS Ketenagakerjaan investasi di sektor lain, mungkin lebih bijak di BPJS Kesehatan. Setidaknya kesan individualistik dari salah satu sikap penganut ideologi kapitalisme tidak semakin menjadi-jadi di negeri Pancasila ini,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*