Breaking News

Kebanyakan Petani Adalah Orang-Orang Tua, Pertanian Indonesia Banyak Persoalan, Alumni Fakultas Pertanian USU Tawarkan Pengeloaan Petani Yang Sejahtera

Kebanyakan Petani Adalah Orang-Orang Tua, Pertanian Indonesia Banyak Persoalan, Alumni Fakultas Pertanian USU Tawarkan Pengeloaan Petani Yang Sejahtera.

Persoalan ketahanan pangan dan juga sektor pertanian Indonesia sangat banyak. Namun, persoalan yang paling perlu mendapat perhatian dan solusi adalah petaninya sendiri.

 

Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (IKA FP USU) mendorong agar dilakukan segala upaya menyelamatkan petani dan pro kesejahteraan petani di Indonesia.

 

Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional IKA FP USU Jabodetabek bertema Pembangunan Pertanian Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, di Ruang Dahlia, Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Sabtu (09/12/2017).

 

Peneliti Fakultas Pertanian USU Roosganda Elizabeth menyampaikan, selain persoalan menyusutnya lahan untuk pertanian, persoalan kelangkaan tenaga kerja atau para pengangguran menjadi persoalan terberat yang dialami sektor pertanian Indonesia.

 

Pasalnya, hingga saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang menjadi petani atau menjadi buruh tani didominasi oleh golongan tua, atau berusia 40 tahun ke atas.

 

“Persoalan kelangkaan kerja ini sangat berpengaruh. Sangat jarang orang-orang muda yang mau menjadi petani. Lalu, kalau tidak ada petani, bagaimana nasib pertanian dan kedaulatan pangan Indonesia? Maka kebijakan dan lapangan kerja bagi kaum muda di sektor pertanian harus digalakkan. Jangan selalu dianggap miskin dan kolot kalau menjadi petani. Harus mengubah paradigma,” tutur Roosganda Elizabeth.

 

Salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian yakni harus ada generasi muda yang menjadi petani. Menurut dia, sangat sulit mendongkrak sektor pertanian jika tenaga dan keahlian generasi muda tidak terjun langsung ke sektor ini.

 

“Bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian? Salah satunya melalui program hilirisasi pertanian, yang nantinya akan membuka peluang kerja dan usaha bagi generasi muda kita. Hilirisasi ini akan menambah nilai produk pertanian kita. Tidak melulu hanya raw material yang kita perjualbelikan,” ujarnya.

 

Selain itu, pengembangan industri pertanian juga harus dibuka seluas-luasnya agar membuka kesempatan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

 

“Generasi muda harus terlibat dan membuka usah-usaha pertanian, sebagai pelaku usaha pertanian yang pro kepada petani itu sendiri,” tutur Roosganda.

 

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menyampaikan,  sudah saatnya industri sektor pertanian Indonesia menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan pangan, pengembangan SDM, dan juga menjadi profesi yang digandrungi oleh para generasi muda Indonesia.

 

Untuk meujudkan petani yang sejahtera, lanjut Arif, perlu dikembangkan sociopreneur atau usaha sektor pertanian.

 

“Jika membandingkan Indonesia dengan negara Cina dan negara lainnya, Indonesia sangat jauh tertinggal. Di Cina saja, sudah mencapai 6 persen petaninya melakukan sociopreneur, sedangkan kita di Indonesia baru sampai 1,6 persen,” ujarnya.

 

Kepala Program dan Evaluasi pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementan I Ketut Kariyasa merinci, Indonesia sebanyak 47 persen penduduknya yang besar itu adalah hidup di sektor pertanian. Dan sebesar 70 persen pangan Indonesia dihasilkan dari pertanian.

 

Namun, mengapa petani Indonesia tidak sejahtera? Menurut Ketut, selama ini sektor pertanian belum dijadikan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penyediaan lapangan pekerjaan di sektor ini pun sebenarnya berpeluang besar yakni hingga 80 persen.

 

“Mengangkat kesejahteraan petani ya harus mengangkat sektor pertanian. Bahkan 90 persen lebih lapangan pertanian butuh angkatan kerja muda Indonesia,” tutur Ketut.

 

Dia mengatakan, angkatan kerja berusia 35 tahun ke bawah tidak mau bekerja jadi petani. Bahkan ada 26 persen penurunan tiap tahun, dan kini menjadi 11 persen angkatan kerja yang terserap di sektor pertanian.

 

“Pertanian itu harus maju, moderen, mempergunakan teknologi, sektor ini juga mampu mengatasi kelangkaan kerja. Selain itu, perbaikan irigasi, bibit, pasca panen, sebelum panen, penetapan harga, transportasi dan bahkan asuransi bagi petani perlu dilakukan untuk mendongkrak kesejahteraan petani. Dengan sejahteranya petani, tentu akan mendongkrak kesejahteraan Indonesia,” ujarnya.

 

Direktur SDM dan Umum PT Perkebunan Nuasantara (PT PN) IV Rizal Damanik menyampaikan, pengelolaan perkebunan juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga baru. Karena itu, pihaknya selalu membuka dan melibatkan masyarakat petani secara langsung dalam pengelolaan PTPN IV.

 

Sementara itu, Alumni FP USU lainnya Rusni Kartika menyampaikan, selama dirinya menjadi pengusaha agribisnis di sektor pertanian dan perkebunan, sangat banyak kebijakan pemerintah yang sangat bertentangan dengan kebutuhan ril petani dan pengusaha.

 

“Misal saja, dalam hal pengurusan ijin pengelolaan lahan. Bolak-balik dan tidak jelas. Kami sebagai merasa diperas oleh pejabat hanya untuk urusan ijin,” ujar wanita yang bekerja di Salim Grup itu.

 

Padahal, menurut Rusni, soal pengembangan teknologi pertanian, pemasaran, peningkatan kesejahteraan petani, adalah kewajiban perusahaan yang sudah diatur di dalam Undang Undang. “Kami juga memenuhi tanggung jawab kami untuk mengembangkan petani dan teknologi kok,” ujarnya.

 

Di tempat yang sama, Bupati Serdang Bedagai Sumut Soekirman, yang juga merupakan alumni FP USU menyampaikan, salah satu sektor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan koperasi.

 

Dia mengatakan, banyak sekali aset koperasi yang kini busuk dan tidak dipergunakan. “Misal, gedung-gedung dan gudang-gudang koperasi seperti KUD di kampung-kampung malah membusuk begitu saja. Harusnya itu direvitalisasi kembali. Malu kami sebagai pemerintah jika masyarakat menunjuk-nunjuk bangunan koperasi yang busuk-busuk itu sebagai kegagalan pemerintah,” tutur Soekirman.

 

Menurut dia, ada puluhan ribu aset koperasi yang berupa gedung dan gudang yang tidak terpakai yang tersebar di seluruh Indonesia. Soekirman mengatakan, pihaknya bahkan pernah bersurat kepada Presiden Republik Indonesia agar aset koperasi seperti itu diberikan saja kepada masyarakat desa untuk dikelola dengan baik sebagai koperasi.

 

“Sebab, di desa-desa kan ada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

 

Dalam kegiatan ini hadir sebagai pembicara, Rektor Terpilih Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Alumni FP USU/ Peneliti Roosganda Elizabeth, Praktisi Pertanian/Perkebunan Rusni Kartika, Dosen FP USU Iskandarini, Direktur SDM dan Umum PT PN 4 Rizal Damanik, Kepala PSEKP Kementerian Pertanian Abdul Basit dan Kepala Program dan Evaluasi pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian I Ketut Kariyasa, dengan moderator Alumni FP USU Jones Batara Manurung.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*