Breaking News

Kebangkrutan Pemerintah dan Ledakan PHK Mengancam, Presiden Jokowi Malah Dianggap Tak Serius

Kinerja tak beres, sudah sangat merugikan peserta, Presiden harus pecat Direksi BPJS Kesehatan.

Presiden Jokowi kembali diingatkan agar bertindak secara serius dan disiplin untuk melakukan langkah mengatasi ancaman ledakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ancaman kebangkrutan pemerintahannya.

 

Langkah Jokowi untuk mengurangi deficit anggaran, seperti meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan pemberian tax  amnesty pada wajib pajak terhutang dan wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri, dinilai hanya sebuah langkah yang tidak efektif dan tidak serius.

 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono mengatakan, kebijakan tax amnesty itu tidak akan berjalan efektif, karena situasi perekonomian dalam negeri yang sedang lesu serta maraknya industri dan pertokoan yang gulung tikar.

 

“Itu akibat rendahnya daya beli masyarakat, serta tingginya biaya ekonomi, seperti mahalnya biaya energi di Indonesia,” ujar Arief di Jakarta.

 

Selain itu, lanjut Arief, kelesuan  perekonomian di Singapura juga berdampak pada kegagalan repatriasi dana-dana dari Singapore dengan fasilitas tax amnesty.

 

Untuk mengurangi defisit fiskal , lanjut dia, pemerintah kemungkinan akan menggunakan kombinasi kebijakan yaitu cut government spending dan menaikan pajak.

 

“Sebenarnya, faktor kuncinya  adalah waktu dan  rencana pengurangan defisit,” ujarnya.

 

Jika negara sudah dalam resesi, katanya, akan jauh lebih sulit untuk mengurangi defisit dikarenakan konsolidasi fiskal cenderung memperburuk situasi ekonomi yang mengarah ke pendapatan pajak yang lebih rendah.

 

Dalam beberapa penyebab, kata Arief,  penghematan bahkan bisa bumerang  dan makin membuat kian terperosok ke depresi ekonomi.

 

“Cara terbaik untuk mengurangi defisit anggaran adalah yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang positif. Tetapi, dalam jangka panjang, pemerintah memiliki komitmen  mengevaluasi  pengeluaran pemerintah dan mengurangi pengeluaran yang berkelanjutan, serta fokus pada pengeluaran yang produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

 

Pemotongan anggaran Negara, lanjut dia, bukan berdasarkan prioritas dan non prioritas seperti yang akan dilakukan oleh Sri mulyani,  tapi lebih pada pengeluaran yang tidak produkti, semisal seperti saat Jokowi menjadi Walikota Solo yang membangun Gapura Makutha sebagai penanda batas Kota Solo di arah barat, di Jalan Adisucipto yang sempat  mangkrak berbulan-bulan.

 

“Ini kan  tidak memberikan nilai ekonomis dari pengeluaran Negara. Wong  pakai patok beton aja udah cukup,” ujar Arief.

 

Jika kedua skenario yang dilakukan itu, yakni menaikan pendapatan pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada naiknya pertumbuhan ekonomi, ternyata mengalami kegagalan untuk mengatasi defisit anggaran berjalan, maka hanya tinggal dua strategi  yang sangat buruk  mungkin akan diambil, yaitu berhutang atau melakukan program bailout oleh IMF (International Monetary Fund).

 

Dan yang terakhir sekali, lanjut Arief, untuk mengatasi defisit anggaran, maka Presiden Jokowi bisa menyatakan Indonesia default atau gagal bayar terhadap para negara kreditor.

 

“Dan dampaknya adalah seluruh transaksi keuangan dari Indonesia tidak dipercaya lagi, serta jatuhnya nilai tukar mata uang Indonesia,  seperti dalam kasus negara Yunani dan Argentina,” ujarnya.

 

Karena itu, lanjut Arief, Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab pemerintahan, harus benar-benar serius mengatasi persoalan ini.

 

“Jangan membuat keputusan yang kontra produktif. Jika tidak serius,  dan tidak produktif dalam membuat kebijakan, maka sebaiknya Pak Jokowi mengundurkan diri atau diturunkan oleh masyarakat dari kursi Presiden,” pungkasnya.

 

Mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang tidak membaik, pemerintah kembali merancang Paket Kebijakan Ekonomi ke 13.

 

Sejak dikeluarkan pada September 2015, Pemerintahan Jokowi telah menelurkan 12 paket kebijakan. Dan kabarnya, pemerintah akan segera membahas soal paket kebijakan jilid 13.

 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pembahasan evaluasi paket kebijakan 1-12 sudah hampir selesai. Dia mengakui, pihaknya masih mendapati komplain dari para investor.

 

Darmin juga mengatakan, dirinya sedang menunggu waktu yang pas untuk bertemu dengan Presdien Jokowi di Istana Negara guna membahas paket jilid 13 tersebut.

 

“Oh, iya. Sekarang saya sedang cari waktu untuk ngobrol dengan Pak Jokowi membahas soal paket kebijakan 13. Kita harapkan bisa bertemu dalam waktu dekat ya untuk membahas ini bersama dengan menteri-menteri terkait lainnya,” kata Darmin di kantornya, Selasa (2/8/2016).

 

Darmin menjelaskan, ada beberapa pilihan yang akan diajukan kepada Presiden Jokowi. Namun Darmin tidak menjelaskan secara rinci lantaran masih digodog di mejanya bersama pihak-pihak terkait sebelum nantinya fix untuk diusulkan ke Presiden.

 

“Iya kita punya lah satu dua kebijakan. Masih digodog di meja saya. Nanti biar kita bawa ke Presiden kalau sudah selesai, kemudian beliau memilih, dan kita tinggal umumkan,” ujarnya.

 

Meski demikian, Darmin menjanjikan, paket tersebut akan launching bulan Agustus ini. Hal tersebut artinya, poin-poin usulan paket ini tinggal menunggu finalisasi di meja kementerian kemudian diputuskan oleh Jokowi. “Iya, Agustus juga akan kita umumkan kalau tidak ada halangan,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*