Breaking News

Kawasan Industri Strategis Wajib Sediakan Kavling Lahan 2 Persen Bagi UMKM dan PKL

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, wajib disediakan kavling lahan 2 persen bagi PKL dan UMKM.

Untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Industri, pengelola diharapkan menyediakan lahan atau kavling sebesar 2 persen untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh para PKL.

Kavling lahan itu, nantinya juga akan dipergunakan untuk promosi produksi induustri oleh para PKL.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menyampaikan, penataan PKL di kawasan industry dengan menyediakan kavling paling tidak sebanyak 2 persen akan sangat membantu melindungi perekonomian rakyat.

“Dua persen kavling tanah di semua kawasan industri untuk UMKM yang tidak terikat dcengan produksi industri, tak terkecuali untuk PKL,” ujar Ali Mahsun dalam keterangan pers, di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, kavling tanah 2 persen di semua Kawasn Industri itu bukanlah karena permintaaan PKL itu sendiri, tetapi karena memang diwajibkan oleh regulasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Selain itu, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, juga diwajibkan bagi setiap Kawasan Industri agar memberikan kanling bagi para UMKM termasuk PKL.

“Itu bukan kata saya loh. Itu ada peraturan dari pemerintah. Oleh karena itu, Kawasan Industri di seluruh Indonesia, ya wajib hukumnya untuk menyediakan lahan dan melakukan penataan PKL,” ujar Ali Mahsun.

Jadi, setiap pengelola Kawasan Industri, lanjut dia, telah diwajibkan oleh pemerintah untuk membantu melakukan penataan PKL di Kawasan Industri. Menurut Ali, PKL, UMKM dan ekonomi kerakyatan Indonesia wajib dilindungi Negara dan pemerintah. Karena itulah, maka perlu segera diwujudkan perlindungan itu, apalagi sudah jelas ada payung hukum yang mengaturnya.

“PKL tak boleh diabaikan, apalagi digerus dan dijajah kekuatan kongsi kapitalis multinasional di kawasan industri. Hal tersebut merupakan amanah Pembukaan UUD 1945. Ngunu yo ngunu tapi yo ojo ngunu. Silahkan berkuasa, namun jangan abaikan konstitusi dan cita-cita Indonesia,” ujarnya.

Ali menyampaikan, tidak ada persoalan dengan adanya investasi asing di Indonesia, akan tetapi adalah haram menjajah ekonomi Indonesia. Untuk itulah, lanjut dia, APKLI terus berupaya melakukan penataan PKL di Kawasan Idustri dan PKL di kawasan ekonomi lainnya.

“Apapun resikonya, ya PKL dan ekonomi rakyat harus terlindungi,” kata dia.

Bahkan, kata Ali, kali ini pun, adalah merupakan tanggungjawab konstitusional Rezim Jokowi-JK untuk melindungi ekonomi rakyat dan memperkokoh kedaulatan ekonomi bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, dia berharap, Presiden Jokowi segera membentuk Badan Penataan PKL Kawasan Ekonomi Strategis. Dia tidak setuju jika yang dilakukan oleh pemerintah malah deregulasi yang memperlonggar izin retail modern.

“Itu sama saja menjajah ekonomi rakyat, membunuh keberadaan PKL dan pasar tradisional,” ujarnya.

Karena itu, dia menyampaikan, sejumlah program dan proyek besar yang dilakukan pemerintah jangan sampai menindas para PKL dan ekonomi rakyat kecil.

“Rakyat dan bangsa Indonesia tidak membutuhkan Reklamasi Teluk Jakarta yang merupakan pencaplokan wilayah NKRI oleh kongsi kapitalis multinasional dengan cara sangat vulgar. Rakyat juga tak membutuhkan Kereta Api Cepat beserta kondominiumnya sepanjang jalur Jakarta-Bandung. Indonesia bukan Singapura, bukan Tiongkok, juga bukan Amerika Serikat. Sudahi segera selling Indonesia ke asing,” pungkas Ali.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*