Breaking News

Katanya Untuk Memudahkan Pelayanan, BPJS Kesehatan Akan Terapkan Sistem Close Payment

Katanya Untuk Memudahkan Pelayanan, BPJS Kesehatan Akan Terapkan Sistem Close Payment.

Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menerapkan sistem close payment atau sistem pembayaran tertutup bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

 

Kepala Biro Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan, sistem close payment akan di berlakukan sejak tanggal 1 Februari 2018.

 

“Sistem ini berlaku bagi para pemberi kerja. Jadi nilai yang di transfer itu harus sesuai dengan yang nilai di tagihkan dan itu bisa dilakukan dengan mekanisme rekonsiliasi data. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya,” kata Nopi saat di temui di kantornya, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (31/01/2018).

 

Sistem pembayaran tertutup ini, menurut dia, akan memudahkan para peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

 

“Jadi  Terutama tidak terkendala apabila membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya kartu tidak aktif karena badan usaha membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menjelaskan, Saat ini iuran Jaminan Kesehatan untuk sektor Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh pemberi kerja sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan sesuai ketentuan. Perusahaan memiliki kewajiban membayar besaran iuran kepesertaan pegawai sebesar 4%, sedangkan pegawai membayar 1% sisanya.

 

Agar implementasi close payment tidak terdapat hambatan pada 1 Februari mendatang. Ia juga menghimbau kepada badan usaha untuk segera melakukan rekonsiliasi data. BPJS Kesehatan membuka akses seluas-luasnya terkait hal tersebut. Rekonsiliasi data ini penting untuk menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran iuran sebelum pelaksanaan close payment. Selain itu akan terdapat data individual peserta terkini sehingga akan meningkatkan kualitas dan akurasi data peserta JKN-KIS.

 

“Kami juga menghimbau untuk badan usaha menggunakan aplikasi New e-Dabu, karena akan memudahkan dalam hal administrasi data peserta serta tidak perlu repot-repot menandatangi kantor BPJS Kesehatan,” ujar  Kemal.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*