Breaking News

Katanya Jokowi Usung Poros Maritim Dunia, Kok Nelayan Kian Getir Hidupnya

Katanya Jokowi Usung Poros Maritim Dunia, Kok Nelayan Kian Getir Hidupnya.

Nelayan Indonesia protes dengan kian getirnya kehidupan mereka. Meskipun digembar-gemborkan bahwa Presiden Joko Widodo mengusung program yang bagus yakni hendak menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, nyatanya kehidupan dan pengakuan Negeri ini terhadap nelayan malah tidak jelas.

Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) Affan Arfandia menjelaskan, Hari Nelayan Indonesia saja tidak jelas tanggalnya dibuat oleh pemerintahan Jokowi. Sedangkan masalah krusial yang dihadapi nelayan pun sering ditutup-tutupi oleh pemerintah, malah mencoba membangun pencitraan seolah-olah sektor kelautan dan perikanan sudah sukses luar biasa.

Padahal, lanjut Affan, kehidupan nelayan Indonesia kian getir di era pemerintahan Jokowi ini. “Kian getir hidup nelayan, ke dalam jurang kemiskinan,” ujar Affan, dalam siaran persnya, Senin (09/04/2018).

Menurut Affan Arfandia, getirnya hidup nelayan belum dipahami oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai kementerian yang mengurus nelayan, semakin tak menentu dalam mengeluarkan kebijakannya.

Ditegaskan dia, kebijakan KKP justru melemahkan policy umum Presiden Jokowi dengan tidak melaksanakan Inpres No.7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan sebagai pengejawantahan visi poros maritim dunia.

“Sekarang, di tengah himpitan ekonomi, ditambah lagi perubahan cuaca yang tak menentu, benar-benar membebani hidup nelayan. Jika dulu penjual ikan jadi primadona tersendiri bagi warga, kini kondisinya sangat kontras dan terseok-seok ekonomi rumah tangganya,” tutur Affan.

Saat ini, lanjut dia, jumlah pedagang ikan semakin berkurang. “Dalam kurun waktu 4 tahun ini pedagang ikan kian berkurang. Nelayan pun mengaku tak bisa berbuat banyak dengan situasi sekarang ini,” ujarnya.

Buktinya, lanjut dia, berkunjunglah ke Kampung Nelayan di daerah Cirebon. Di daerah ini warga kampung malah jarang menikmati ikannya sendiri.

“Faktornya, karena memang sangat susah mendapat ikan. Padahal, kata menteri KKP bahwa MSY ikan di laut Indonesia 12,9 juta ton. Namun, malah tidak bisa dinikmati oleh nelayan Indonesia itu sendiri,” ungkapnya.

Alih-alih bernasib baik, menurut dia, nelayan justru menanggung kerugian ekonomi keluarga, bahkan tak jarang ditipu pembeli.

Menurut Affan, langkah getir nelayan pun tak kunjung berakhir dengan kebijakan negara yang semakin tak memberi arti pada kehidupan mereka.

“Jeratan hutang membuat nelayan kelimpungan ekonominya. Kondisi semakin runyam saat ini setelah terbitnya berbagai kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Salah seorang nelayan bernama Sukijah, membandingkan situasi yang berbeda pada 10 tahun lalu. Saat itu, para nelayan mampu menggapai kejayaan karena hasil tangkapan di lautan begitu melimpah. Tiap berjualan saja, Sukijah bisa untung Rp 50 ribu per kilogram.

Sukijah menuding, kebijakan MKP Susi Pudjiastuti yang melarang pemakaian cantrang malah memperburuk kehidupan nelayan.

“Lihat saja banyak yang kesulitan nyari ikan. Kalaupun dapat, hasilnya sedikit banget,” ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Affan, situasi melaut pun makin sepi, pada akhirnya membuat para nelayan di Kabupaten Kendal berpindah haluan ke sisi utara pantai Semarang.

Salah seorang nelayan misalnya, Suyatno yang biasanya menjaring ikan seriding, teri, dan sedikit udang. Lokasi yang ia pilih berada dekat dermaga Pelabuhan Tanjung Emas.

“Setahun ini cuacanya jelek, kalau pas untung dapat 2-3 kuintal, hasilnya dibagi sama pemilik perahu, ya bisa buat makan sehari-hari,” tuturnya.

Saat ini, Indonesia mengalami resesi ekomomi pesisir yang sangat berat dan curam. Dibutuhkan otak dan tangan terampil untuk mengembalikan kejayaan nelayan.

Ke depan, Affan berharap agar pemerintah tidak lagi menyerahkan seluruh piranti kebijakan pada model menteri seperti saat ini.

“Karena sungguh sangat rusak kondisi nelayan Indonesia dibuatnya,” ujar Affan.

Affan menambahkan, pada tanggal 06 April lalu, mereka dan para nelayan menggelar aksi memperingati Hari Nelayan Indonesia Jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Menurut dia, setiap 06 April itu adalah hari nelayan Indonesia, dan sudah berlangsung sejak era Presiden Pertama Indonesia Soekarno. “Bukan tanggal 21 Mei. Baru sekarang ini terjadi kontroversi,” ujarnya.

Herannya lagi, lanjut dia, malah di era pemerintahan Jokowi-JK yang menggusung visi poros maritim dunia ini, justru hari nelayan tak bisa diselesaikan polemiknya, apakah 06 April atau 21 Mei.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*