Breaking News

Kata Siapa Kongres GMKI Konstitusional & Sukses? Segera Bereskan Ketidakberesan Sahat MP Sinurat dkk di Kongres 36 GMKI!

Kata Siapa Kongres GMKI Konstitusional & Sukses? Segera Bereskan Ketidakberesan Sahat MP Sinurat dkk di Kongres 36 GMKI!

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) telah diputuskan menjadi Tuan Rumah Kongres 36 GMKI tahun 2018. Hal itu sesuai Keputusan Kongres 35 GMKI yang diselenggarakan di Tarutung, Sumatera Utara pada 2016.

Sebagai Tuan Rumah, GMKI Jakarta memiliki kewenangannya mempersiapkan kepanitiaan teknis penyelenggaraan Kongres 36 GMKI di Jakarta.

Untuk mengurusi agenda dua tahunan organisasi ini, Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jakarta (BPC GMKI Jakarta) meminta kesediaan sejumlah senior members GMKI Jakarta agar berkenan menjadi Ketua Umum Panitia Pelaksana Kongres 36 GMKI.

Setelah melakukan diskusi, dialog dan pertemuan dengan beberapa senior members, pilihan jatuh kepada Senior Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe.

Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe adalah senior member GMKI Jakarta. Pria asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini aktif menjadi aktivis GMKI Jakarta sewaktu masih menjadi mahasiswa dan menjalani perkualiahan di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta (STTJ) yang berlokasi di Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui bersama, Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe dua kali menjadi Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (Ketua Umum PGI). Pada saat diminta sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana Kongres 36 GMKI, Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe sudah menjadi Anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD dkk. BPIP sendiri adalah badan yang dibentuk Presiden Joko Widodo, untuk menegakkan ideologi Pancasila.

Sejak awal pembentukan Panitia Kongres 36 GMKI, sudah tercium ketidakberesan. Ratusan nama anggota luar biasa (senior members/firends) GMKI dimasukkan ke dalam susunan kepanitiaan kongres 36 GMKI, yang mana sebagian besar tanpa konfirmasi dan tanpa koordinasi.

Awalnya, Panitia Kongres 36 GMKI membuat Grup Whatsapp (WAG) Kepanitiaan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi. Namun, secara sepihak dibubarkan oleh Senior Sterra Pieters dan Hans Tongam Lumbantobing. Sterra Piters sendiri katanya ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian Panitia Kongres 36 GMKI dan Hans Tongam Lumbantobing sebagai Sekretarisnya.

Selanjutnya, dijanjikan akan ada komunikasi dan koordinasi panitia per bidang atau per divisi. Namun, koordinasi per divisi ini pun tidak jelas juntrungannya alias tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Memang, sebagaimana pengakuan Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe, saat dirinya diminta sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana Kongres 36 GMKI, dirinya sudah menyatakan kondisinya yang memiliki waktu yang sempit. Selain usia sudah mencapai 77 Tahun, Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe masih harus aktif sebagai Anggota BPIP dan juga mengajar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Beliau mengakui adanya tarik menarik kepentingan besar dalam kepanitiaan yang akhirnya dijalankan oleh Sterra Piters bersama Hans Tongam Lumbantobing dan kawan-kawannya. Belakangan diketahui, Saudara Hans Tongam Lumbantobing sebagai Sekretaris Panitia pun sudah tidak aktif.

“Namun bagaimana baiknya saja. Saya tidak mau GMKI pecah. GMKI sebagai organisasi pengkaderan kristen harus tetap jalan,” ujar Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe.

Sejak dilantik 2017, setahun berjalan, proses kinerja Panitia Kongres 36 GMKI senyap. Tidak diketahui apa saja yang dikerjakan dan dipersiapkan. Setiap kali ada anggota yang bertanya, apakah penitia kongres bekerja, selalu saja dibenturkan dengan argumentasi, “Énggak Tahu”; “Tutup saja mulutmu, kamu tidak tahu apa-apa”; “Kayaknya jalan sih”; “Anggota Panitia Lainnya tidak aktif. Sibuk.” Dan lain seterusnya.

Sudah memasuki 2018, tak lama lagi jadwal Pelaksanaan Kongres 36 GMKI jatuh tempo. Direncanakan September 2018. Belum terlihat kinerja yang meyakinkan dalam persiapan teknis.

Pengurus Pusat GMKI dan BPC GMKI Jakarta masih tampak berleha-leha. Tidak terlihat adanya keseriusan melakukan evaluasi dan koordinasi persiapan teknis.

Sekitar tiga atau empat bulan jelang jadwal Pelaksanaaan Kongres 36 GMKI, tiba-tiba dibuka Kantor Sekretariat Panitia Kongres 36 GMKI bertempat di Jalan Matraman 10, Jakarta Timur. Kantor ini adalah tempat tongkrongan senior-senior setiap hari. Kantor yang dulunya Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) sudah tidak aktif, dan kini sudah menjadi Kantor Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI), yang juga dikelola senior-senior GMKI.

Mengapa Sekretariat Panitia Kongres 36 GMKI berkantor di Matraman 10? Padahal, GMKI Jakarta memiliki Sekretariat yang cukup besar dan luas  di Jalan Salemba Raya 49, Jakarta Pusat, yang bisa dijadikan tempat beraktivitas Panitia Kongres. Juga, ada Sekretariat GMKI di Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat. Di eks Sekretariat GMKI Jakarta—yang kini ditempati PP GMKI—pun sangat strategis dan sekaligus layak sebagai tempat beraktivitas Panitia Kongres.

Niat menjadikan sekretariat BPC GMKI Jakarta Salemba Raya 49 dan atau Salemba Raya 10 sebagai tempat konsolidasi anggota dan senior-senior GMKI menuju kongres pun tidak tercapai. Alasan-alasan yang dibuat-buat dan tak rasional dijadikan para anggota panitia kongres sehingga mereka tetap bertahan di Matraman 10.

Dari penjelasan BPC GMKI Jakarta dan Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat, saat bertemu di Salemba Raya 49, sangat jelas bahwa Panitia Kongres 36 GMKI yang sehari-hari dikomandoi Sterra Piters, TIDAK SIAP menyelenggarakan kongres itu. Ketidaksiapan sangat terasa dua tiga minggu jelang hari H Pelaksanaan Kongres, terutama dalam Pendanaan.

Saudara Sandi Ebenezer Situngkir (Senior GMKI Jakarta), yang juga Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH PP GMKI), menyampaikan, dalam suatu perjumpaannya dengan Victor Sirait (Senior GMKI Bandung) di Kompleks Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka, sebagai sesama Relawan Jokowi, Victor Sirait mengungkapkan bahwa dia bisa menyediakan dana hingga Rp 2 miliar untuk Kongres 36 GMKI, asalkan Victor Sirait jadi Ketua Umum Panitia Kongres 36.

Victor Sirait yang merupakan mantan Koordinator Wilayah 3 PP GMKI yang pernah dipecat keanggotaan GMKI-nya dan sudah dipulihkan kembali itu, menyatakan kesediaannya menjadi Ketua Umum Panitia Kongres 36 GMKI.

Tiba-tiba, Pengurus Pusat GMKI yang dikomandoi Sahat MP Sinurat (kader GMKI Cabang Bandung), mengeluarkan Satuan Gugus Tugas Khusus Kepanitiaan Kongres 36 GMKI (Satgasus) dengan Ketua Umum Panitia Victor Sirait.

Surat Kepanitiaan Satgasus ini beredar di kepanitiaan dan anggota maupun senior-senior GMKI. Alhasil, merasa dibohongi dan merasa dikangkangi oleh Sahat MP Sinurat dkk, maka Ketua Umum Panitia Kongres 36 GMKI Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Umum Panitia Kongres 36 GMKI. Pengunduruan dirinya disampaikan di grup WAG Perkumpulan Senior GMKI.

Terjadi aksi protes dari sejumlah anggota GMKI, khususnya GMKI Jakarta, atas tindakan Sahat MP Sinurat yang mengeluarkan Susunan dan Kewenangan Kepanitiaan Baru dalam Satgasus yang diketuai Victor Sirait tersebut.

Situasi memanas. Untuk meredam gejolak dan protes, sejumlah fungsionaris PP GMKI termasuk Sahat MP Sinurat mendatangi kediaman Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe di Tangerang, Banten untuk melakukan loby. Dengan settingan Kongres 36 GMKI baik-baik saja. Senior Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe ‘dipaksa’ memberikan pernyataan dan disiarkan lewat vlog (video) yang di-upload ke media sosial, yang menyatakan Panitia Kongres baik-baik saja. Ini aneh!

Sejumlah anggota dan senior GMKI Jakarta tetap melancarkan protes, dan meminta SK Satgasus Kepanitiaan itu dicabut. Sebab, kewenangannya sama persis seperti Panitia Kongres 26 GMKI yang diketuai Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe. Susunan panitianya didominasi anggota dan senior-senior GMKI Bandung dan sebagian kecil dari GMKI Medan.

Bukan mencabut SK Satgasus Kepanitiaan yang pertama, PP GMKI malah menerbitkan lagi SK Satgasus Kepanitiaan yang kedua, dengan ketua umum panitia pelaksana kongres Sahat MP Sinurat, dengan susunan kepanitiaan persis sama dengan SK Satgasus yang diketuai Victor Sirait.

Protes anggota dan senior GMKI Jakarta tetap berlanjut, menuntut SK Satgasus itu dicabut. Nah, PP GMKI malah kembali menerbitkan SK Satgasus yang ketiga dengan Ketua Umum Pelaksananya Alan Singkali (Sekum PP GMKI), dan susunan kepanitiaannya hanya beberapa orang. Aneh bin ajaib!

Jadwal Pelaksanaan Kongres 36 GMKI tinggal seminggu lagi, sejumlah aksi penggalangan dana gencar dilakukan lewat pendekatan pribadi, lewat pengorganisiran media sosial dan juga penyebaran-penyebaran proposal Kongres 36 GMKI gelap, dilakukan oleh sekelompok orang di kepanitiaan yang beragam itu (Panitia Resmi, Satgasus 1, Satgasus 2 dan Satgasus 3), serta oleh oknum PP GMKI. Dana yang terkumpul diinformasikan telah siap menyelenggarakan kongres pada 12-17 September 2018.

Undangan dan permintaan agar mengirimkan delegasi kongres ke GMKI Se-Tanah Air dilakukan seminggu jelang hari H Pelaksanaan Kongres GMKI. Diumumkan pula bahwa Kongres 36 GMKI dipaksakan diselenggarakan di Green Forest Hotel, Batutulis, Bogor pada 12-17 September 2018.

Alasannya, ada rekanan panitia yang memiliki hubungan khusus dan loby agar diberikan harga diskon oleh pemilik Green Forest Hotel. Selain itu, panitia sudah memberikan uang muka ke pihak hotel sebesar Rp 600-an juta.

Semula Kongres GMKI 36 dibuka pada 12 September 2018, namun dikarenakan jadwal Presiden Joko Widodo sedang ke luar negeri, maka dipastikan Kongres 36 GMKI dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2018. Menunggu Presiden pulang dari luar negeri. Jadi, 12-13 September 2018, adalah acara seminar-seminar saja.***

 

Pengurus Pusat GMKI Tidak Merespon Pelanggaran Konstitusi Yang Dilakukan Fungsionarisnya

Sembari proses hiruk pikuknya konflik kepanitiaan Kongres 36 GMKI, sejumlah tuntutan atas terbongkarnya pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GMKI oleh fungsionaris PP GMKI, termasuk oleh Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat, tidak direspon secara organisatoris.

Berdasarkan pertemuan Sivitas GMKI Jakarta bersama Sekretaris Cabang GMKI Jakarta Samuel Hutapea dan beberapa BPC yang hadir dalam pertemuan dengan Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat di Sekretariat GMKI Jakarta, Jalan Salemba Raya No 49, Jakarta Pusat pada Senin sore 27 Agustus 2018, membahas Tiga poin utama:

1. Terkait Penegakan Konstitusi GMKI bagi Pengurus Aktif GMKI yang masuk sebagai anggota Parpol dan caleg.

Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat menyatakan beberapa pengurus di PP GMKI yang menjadi anggota parpol dan caleg parpol sudah disurati untuk meminta mundur dari keanggotaan parpol dan caleg. Namun belum jelas respon dan tindakan lanjutan yang akan dilakukan, sebab masih menunggu jawaban persuratan yang disampaikan PP GMKI ke masing-masing personel.

Ini harus di-follow up, dan dipastikan sanksi organisasi kepada masing-masing fungsionaris PP GMKI yang menjadi anggota Parpol dan menjadi caleg parpol.

2. Terkait Pencalegan Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat dari jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat berkelit bahwa di Pasal 5 AD/ART GMKI hanya menyebutkan tidak menjadi bagian dari organisasi politik.

Kemudian, Sahat Sinurat mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian bersama beberapa senior mengenai Pasal itu, selama 4 bulan sebelum pencalegannya di DPD, karena memiliki pemahaman bahwa yg dimaksud Organisasi Politik di AD/ART GMKI itu ditujukan pada Partai Politik (Parpol) saja.

Setelah melakukan cross check dengan kajian dan pendapat Pakar (termasuk salah seorang Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia), yang menyebut bahwa Organisasi Politik yang dimaksud bukan hanya Parpol, tetapi juga lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan Yudikatif.

Oleh karena itu, Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat telah dinyatakan melanggar konstitusi organisasi karena mencalonkan diri sebagai Anggota DPD dalam hal ini telah berpolitik praktis.

Perlu juga dicek argumentasi Kriteria Ketua Umum dan Sekretaris Umum dalam putusan Kongres GMKI, yang memperkuat bahwa Sahat MP Sinurat sebagai Ketua Umum telah melanggar AD/ART GMKI dengan pencalegannya di DPD.

Selanjutnya, Undang Undang Susduk ataupun MD3 di MPR, DPR dan DPD juga jelas menyebutkan bentuk, tugas dan fungsi masing-masing lembaga sebagai lembaga politik/organisasi politik, termasuk DPD.

Oleh karena itu, sivitas GMKI Jakarta melalui BPC GMKI Jakarta akan segera mengirimi surat resmi menyatakan Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat dan beberapa fungsionarisnya yg menjadi caleg atau anggota Parpol telah melanggar AD/ART GMKI dan harus diberi sanksi tegas organisasi.

Meminta Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat agar segera mengundurkan diri dari pencalegannya sebagai Caleg DPD RI dan atau mundur dari Ketua Umum PP GMKI.

3. Terkait Pelaksanaan Kongres GMKI yang tinggal 2 minggu lagi, dinyatakan, PP GMKI telah dibentuk Satgasus (Sejenis Kepanitiaan Khusus) untuk mem-back up dan memastikan terlaksana Kongres GMKI.

Satgasus ini dibentuk berdasarkan SK dari PP GMKI dengan Ketuanya Victor Sirait dkk, dan anggota Satgasus jumlahnya setara dengan jumlah Kepanitiaan yang sudah ada. Diduga, pembentukan Satgasus ini tanpa koordinasi dengan Panitia yang sudah ada.

GMKI Jakarta sebagai tuan rumah Kongres sebagaimana dimandatkan oleh Kongres di Tarutung, merasa kebingungan dengan proses dan pelaksanaan Kongres GMKI di Jakarta.

Demikian poin-poin percakapan dan klarifikasi yang sempat terjadi dengan Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat di sekretariat BPC GMKI Jakarta, Senin Sore (27 Agustus 2018).

Pada Jumat pagi, 31 Agustus 2018, di Salemba Raya 49, Jakarta Pusat. Ketua GMKI Cabang Jakarta Agung Tamtam Sanjaya Butar-butar dan Sekretaris Cabang Samuel Hutapea bersama fungsionaris BPC-nya dan anggota biasa serta anggota luar biasa GMKI Jakarta bersepakat, kondisi GMKI, PP GMKI dan Kepanitiaan Kongres yang tidak siap harus segera disikapi dengan tegas.

Oleh karena itu, BPC GMKI Jakarta akan mengambil sikap:

1. Mengeluarkan Surat Resmi dan mendesak PP GMKI segera memberhentikan sementara fungsionaris PP GMKI yang mencalonkan diri sebagai Caleg Parpol dan Caleg DPD, termasuk Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat, karena tidak kunjung resmi mundur dari pencalegan.

2. Mendesak PP GMKI melanjutkan kepengurusan dengan menetapkan PJ Ketua Umum.

3. Segera mencabut dan membatalkan SK Satgasus Panitia Kongres GMKI karena menyalahi Keputusan Kongres GMKI Tarutung.

4. Mengundur waktu pelaksanaan Kongres GMKI, karena Panitia Kongres GMKI yang dipimpin Senior Pdt Andreas Angguru Yewangoe (mantan Ketua Umum PGI) masih kurang siap dalam banyak kebutuhan teknis. Sehingga dibutuhkan tambahan waktu melakukan persiapan yang lebih matang.

5. Menjadikan Salemba Raya 10 sebagai Sekretariat Panitia Kongres GMKI, sampai terlaksananya Kongres.

6. BPC GMKI Jakarta yakni Ketua Cabang GMKI Jakarta Agung Tamtam Sanjaya Butar-Butar dan Sekretaris Cabang GMKI Jakarta Samuel Hutapea hari ini berjanji akan segera mengeksekusi kesepakatan

7. Jika BPC GMKI Jakarta di bawah kepemimpinan Tamtam dan Samuel tidak melaksanakan, maka segera dibuka Forum Anggota GMKI Jakarta, untuk mem-PJ-kan kedua penanggung jawab GMKI Jakarta itu, supaya roda organisasi bisa berjalan sesuai kesepakatan.

8. Hingga malam hari, belum ada tindakan BPC GMKI Jakarta akan kondisi ini, maka diharapkan seluruh sivitas GMKI Jakarta segera melaksanakan tindakan-tindakan urgen untuk keberlangsungan organisasi.

 

SMS dari Pdt Dr Andreas Angguru Yewangoe:

“Salam, saya masih ada acara di Badung tgl 3-4 September. Tgl 6 september saya kebetulan di Jakarta rapat BPIP. MUNgkin ssdh rapat itu sekitar jam 13. Saya sebenarnya sdh tarik diri. Maaf krn kegagalan saya memimpin Panitia ini. Alasan sdh kita tahu. Dari semula saya sdh katakan saya tdk ada cukup waktu utk menjadi Panitia. Ini tentu saja bukan alasan pemaaf setelah begitu jauh perkembangannya sekarang. Apa lagi kongres sdh mau diadakan bbrp hari ke depan. Jadi kalau ada yang lebih mampu melakukannya silahkan saja. Maaf sekali lagi, dari semula saya sdh melihat adanya tarik-menarik kepentingan dgn memasukkan sekian banyak nama. Ttp yang hadir dlm rapat-rapat hanya belasan atau bbrp orang saja. Ok, kalau mau diskusi nanti ssdh rapat BPIP saja. Salam.”

 

PEMAKSAAN PENYELENGGARAAN KONGRES KE 36 GMKI DI BOGOR ADALAH ILEGAL, PP GMKI PUN MELANGGAR KONSTITUSI GMKI, MEGAPA?

I. TERKAIT KONGRES KE 36 GMKI

Pertama, Kongres Ke 35 GMKI di Tarutung dua tahun lalu berdasarkan KEPUTUSAN KONGRES saat itu ditetapkan yang menjadi Tuan Rumah Penyelenggara Kongres ke 36 GMKI adalah GMKI Cabang Jakarta.

Kedua, saat ini ada segelintir oknum sivitas GMKI bersama PP GMKI memaksakan penyelenggaraan Kongres ke 36 GMKI di Bogor.

Ketiga, setahun lalu sudah dibentuk Panitia Penyelenggara Kongres ke 36 GMKI yang diketuai oleh Senior Pdt Andreas Angguru Yewangoe (Mantan Ketua Umum PGI). Waktu itu PP GMKI pun sudah mengeluarkan SK dan melantik Pantia ini.

Keempat, belum lama ini muncul sejenis panitia tandingan pelaksana Kongreske 36 GMKI yang boleh disingkat dengan SATGASUS. Satgasus di-SK-kan oleh PP GMKI. Susunan dan cara kerjanya persis mirip PANITIA KONGRES versi Tahun Lalu yang masih dipimpin oleh Senior Pdt Andreas Angguru Yewangoe.

Kelima, PP GMKI kembali mengeluarkan SK Satgasus Kedua, untuk mengurusi Kongres ke 36 GMKI di Bogor.

Keenam, SK-SK itu tidak pernah dicabut. Maka diduga ada tiga jenis kepanitiaan penyelenggara Kongres ke 36 GMKI. Ini ilegal.

Untuk ini, BPC GMKI Jakarta dan segenap sivitas GMKI Jakarta telah bersurat resmi ke PP GMKI agar diluruskan kembali. Bahkan sudah dilakukan pertemuan antara BPC GMKI Jakarta, PP GMKI dengan Sivitas GMKI Jakarta dan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang harus ditindaklanjuti (Pertemuan di Gedung LAI), namun HINGGA KINI kesepakatan-kesepakatan itu TIDAK DILAKSANAKAN.

II. TERKAIT PELANGGARAN KONSTITUSI YANG DILAKUKAN KETUA UMUM PP GMKI SAHAT MP SINURAT DAN SEJUMLAH FUNGSIONARIS PP GMKI

Pertama, beberapa fungsionaris PP GMKI telah dengan sadar dan sengaja melanggar AD/ART GMKI, PO GMKI, Putusan-Putusan Kongres GMKI, Janji/Sumpah sebagai Pengurus GMKI serta melanggar Ketentuan-Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, karena ternyata mereka masih menjadi kader Partai Politik dan menjadi Caleg.

Atas persoalan ini, PP GMKI dengan sengaja tidak bersikap dan malah membiarkan itu terjadi, meski sejak awal pembentukan kepengurusan PP GMKI waktu itu sudah diketahui adanya kader parpol dan caleg itu.

Dua, KETUA UMUM PP GMKI Sahat MP Sinurat telah dengan sengaja dan sadar melanggar AD/ART GMKI PO GMKI, Putusan-Putusan Kongres GMKI, Janji/Sumpah sebagai Pengurus GMKI serta melanggar Ketentuan-Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, karena telah menjadi CALEG DPD RI. Berpolitik praktis adalah “haram” bagi Penanggungjawab Organisasi GMKI selama dia masih menjadi pengurus GMKI aktif.

Pasal 5 AD/ART GMKI dengan tegas menyatakan Pengurus GMKI TIDAK BOLEH menjadi bagian ORGANISASI POLITIK. Terminologi ORGANISASI POLITIK telah tuntas dibahas, (bisa baca AD/ART GMKI, PO GMKI, Putusan-Putusan Kongres GMKI, Kriteria-Kriteria Pengurus GMKI dst), bisa juga dibaca Pendapat Pakar Dan Guru-Guru Besar Pengajar Ilmu Politik dan Ilmu Ketatanegaraan, dan yang lebih pasti BACA UNDANG-UNDANG TENTANG MPR, DPR, DPD maka akan dijelaskan sendiri bahwa lembaga-lembaga itu adalah ORGANISASI POLITIK yang diharamkan oleh AD/ART GMKI untuk diikuti Pengurus GMKI selama menjabat sebagai Pengurus GMKI.

Fatal, Sahat MP Sinurat sebagai Ketua Umum PP GMKI, teelah MERUSAK GMKI sebagai LEMBAGA PEMANTAU PEMILU yang Independen, karena Sahat MP Sinurat ternyata Caleg DPD.

Akreditasi GMKI sebagai Pemantau Pemilu yang terdaftar sejak Juli 2018, bisa dibatalkan kalau Bawaslu tahu Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat yang mendaftarkan akreditasi ketika itu, ternyata Caleg DPD RI. Pemantau Pemilu haruslah lembaga dan atau organisasi Independen, tak boleh caleg DPD atau Caleg DPR. Baca: PERATURAN BAWASLU NOMOR 4 TAHUN 2018 (Perbawaslu 4/2018).

BPC GMKI Jakarta bersama sivitas GMKI Jakarta telah bersurat resmi ke PP GMKI agar para fungsionaris PP GMKI yang menjadi Caleg diberhentikan, JUGA sudah mendesak agar KETUA UMUM PP GMKI Sahat MP Sinurat diberhentikan.

 

 

Tawuran dan Aksi Massa Brutal Terhadap Anggota GMKI Jakarta di Arena Kongres

 

Melanggar Konstitusi, Putusan Kongres 36 GMKI Tidak Sah

Penyelenggaraan Konggres ke 36 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) tidak sah, lantaran pelaksanaannya dipaksakan dengan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GMKI.

Selain itu, dalam proses penyelenggaraan, terjadi aksi massa dan kerusuhan para peserta yang menyebabkan terjadinya luka-luka dari para peserta dan pengunjung Konggres, yang digelar di Hotel Green Forest, Batutulis, Jawa Barat itu.

Calon Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Charles Hutahaean menuturkan, sejak semula proses persiapan dan penyelenggaraan Konggres 36 GMKI itu sudah banyak persoalan yang tidak diselesaikan oleh Pengurus Pusat GMKI pimpinan Sahat Marthin Pilips Sinurat.

“Putusan Kongres 36 GMKI itu tidak sah. Banyak aturan AD/ART yang dilanggar, proses dipaksakan dan cacat,” tutur Charles Hutahaean, di Jakarta, Kamis (20/09/2018).

Menurut mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) itu, terlihat sekali ada upaya meng-kanalisasi aspirasi peserta kongres oleh Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat bersama Panitia Pelaksana Kongres yang dipimpin Sterra Pieters.

Pemaksaan demi pemaksaan itu terus berlanjut sehingga menimbulkan sumbatnya penyampaian aspirasi peserta kongres yang berasal dari berbagai daerah Indonesia.

“Terjadi proses persidangan kongres yang tidak fair, penyampaian aspirasi yang di-kooptasi oleh panitia dan oknum-oknum Pengurus Pusat. Alhasil, terjadi gesekan yang menimbulkan tawuran peserta, kisruh dan saling pukul-pukulan. Itu tidak terjadi sekali, tetapi beberapa kali. Namun mereka tetap memaksakan proses kongres harus diteruskan,” tutur pria yang berprofesi sebagai advokat itu.

Sebagai peserta forum kongres GMKI, Charles dan kawan-kawannya sesama peserta kongres pun menjadi korban pemukulan dan aksi massa yang sudah dipengaruhi minuman keras oleh peserta yang mabok dan orang-orang yang tak dikenal di area penyelenggaraan kongres.

“Disinyalir, orang-orang mabok dan telah disuguhi minuman keras itu adalah orang-orang suruhan panitia, orang-orang suruhannya Sterra Pieters dan Sahat MP Sinurat,” tutur Charles.

Pada hari terakhir pelaksanaan kongres yakni Rabu (19/09/2018), sebagian peserta sudah diungsikan ke sejumlah lokasi di sekitar areal kongres. Menurut Charles, hal itu dilakukan untuk pengkondisian.

Sementara sebagian peserta kongres lainnya tetap dipaksakan mengikuti persidangan sejak pagi hari Selasa (18/09/2018) hingga Rabu malam, tanpa istirahat. Kondisi itu turut memancing sejumlah peserta yang kelelahan, kelaparan dan kehausan mudah tersulut emosi.

“Sebagian lagi sepertinya disuguhi minum minuman keras. Bau mulut mereka sangat berbau alhokol, termasuk orang-orang yang memukuli saya dan kawan-kawan, sudah dipengaruhi minum minuman keras. Di lokasi juga ditemukan botol-botol minuman keras, sudah diserahkan ke aparat kepolisian yang berjaga di lokasi,” ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang peserta Kongres 36 GMKI, Rossano J Tabaga mengungkapkan, dirinya yang mengikuti persidangan kongres di dalam Aula Hotel Green Forest  itu kaget dengan tiba-tiba merangseknya sejumlah orang yang tidak dikenal ke dalam arena kongres.

Rossano yang masih hendak melakukan interupsi kepada Pimpinan Majelis Persidangan agar kongres di-skors sementara melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan itu, tidak digubris.

“Malah saya didatangi Panitia Kongres dan Ketua Umum Sahat MP Sinurat, dan menuduh saya hendak menghentikan kongres. Padahal itu situasinya sudah tidak memungkinkan meneruskan persidangan. Malah saya yang diancam dan ditunjuk-tunjuk oleh mereka,” tutur Rossano.

Peserta Kongres dari utusan GMKI Cabang Jakarta ini pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa sebab bangku-bangku, kursi-kursi sudah dilempari ke dalam ruangan persidangan. Para peserta kocar kacir dan histeris.

“Lampu ruangan kongres sempat padam. Gelap gulita. Suasana chaos. Suara-suara teriakan, bentak-bentak, berlarian dan histeris, suara benda-benda jatuh karena dilempar pun terjadi,” ungkapnya.

Anehnya, lanjut Rossano, beberapa saat kemudian proses persidangan dipaksakan dilanjutkan dengan agenda pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Padahal, agendanya belum ke tahap itu.

“Ada upaya pemaksaan dengan melompati agenda kongres. Sampai subuh kita masih membahas Komisi Lembaga-lembaga Bentukan, di urutan ke tujuh agenda. Kok mendadak Majelis Persidangan melompati dan memaksa pembahasan agenda Komisi Kriteria (Kriteria Pengurus Pusat GMKI), dan usai chaos langsung digelar pemilihan. Aneh dan melanggar,” tutur Rossano.

Karena itu, dia pun mempertanyakan proses Kongres 36 GMKI. “Apa putusannya sah? Kan enggak,” ujarnya.

Akibat kerusuhan serta aksi massa dan tawuran yang terjadi di lokasi kongres, tidak kurang dari enam orang anggota GMKI Jakarta yang merupakan peserta kongres mengalami luka serius harus dilarikan ke rumah sakit. Mereka yang menjadi korban adalah Charles Hutahaean, Michael Nababan, Jepri Johannes Pangaribuan, Wira Leonardi Sinaga, Bangun Tri Anugrah Sitorus dan Kristofel Manurung.

Rossano menyampaikan, Pengurus Pusat GMKI bersama Panitia Pelaksana Kongres harus bertanggung jawab terhadap para korban yang mengalami luka-luka itu. “Kongres ini tidak sah. Mereka harus bertanggung jawab,” pungkas Rossano.***

 

Peserta Dipukuli Massa Bayaran, Tawuran dan Chaos

Curangi Pelaksanaan Kongres 36 GMKI, Sahat MP Sinurat & Panitia Dipolisikan

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat MP Sinurat dan Ketua Pelaksana Panitia Kongres 36 GMKI Sterra Pieters dan kawan-kawannya dilaporkan ke polisi.

Pelaporan itu dilakukan peserta kongres Charles Hutahaean dkk, lantaran sudah dilukai dan menjadi korban keberingasan sejumlah peserta kongres dan massa bayaran di sekitar arena kongres 36 GMKI, di Green Forest Hotel, Batutulis, Jawa Barat.

“Kami sudah melaporkan ke Polsek Bogor Selatan dan ke Polresta Bogor. Sahat Sinurat, Sterra Pieters dan gerombolannya yang sebagian diduga massa bayaran yang melakukan aksi massa dan memukuli para peserta kongres itu harus ditindak tegas dan dihukum,” tutur Charles Hutahaean, di Jakarta, Kamis (20/09/2018).

Charles Hutahaean yang maju sebagai Calon Ketua Umum PP GMKI di kongres ini mengaku sengaja dijegal dan di-busukin dengan cara-cara curang oleh Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat dan Ketua Pelaksana Kongres 36 GMKI Sterra Pieters dan kawan-kawannya.

“Saya dan teman-teman saya dipukuli, hingga luka-luka. Dikejar-kejar oleh massa bayaran yang beringas, sebagian dari mereka adalah massa yang sudah mabok, karena berbau minuman keras. Semua lokasi kongres di-sweeping oleh sebagian peserta dan massa yang tak dikenal untuk menghabisi kami,” tutur Charles.

Dia menuturkan, situasi chaos terjadi dikarenakan pemaksaan dilakukannya persidangan kongres satu hari satu malam tanpa istirahat. “Sudah tidak manusiawi kondisi peserta kongres. Kondisi fisik dan psikologis sudah kelelahan, ngantuk berat, lapar dan haus, tetapi kok harus dipaksakan?” ujarnya.

Charles Hutahaean dkk yang merupakan peserta dari GMKI Cabang Jakarta, melakukan interupsi kepada pimpinan Majelis Persidangan Kongres, agar di-skors sementara untuk memberikan waktu istirahat. Namun, proses interupsi itu malah direspon dengan aksi massa dan tawuran oleh sekelompok orang yang beringas.

Menurut Charles Hutahaean, situasi itu sudah dikondisikan dan dipaksakan oleh Ketua Umum PP GMKI Sahat MP Sinurat dan Ketua Pelaksana Kongres Sterra Pieters dkk agar kongres seolah berjalan normal, padahal sedang dipaksakan.

“Kami hendak melaksanakan kongres yang benar, malah kami yang dilempari bangku, dilempari kursi, dilempari gelas-gelas, piring dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang sudah beringas,” ujarnya.

Pemaksaan demi pemaksaan itu terus berlanjut sehingga menimbulkan sumbatnya penyampaian aspirasi peserta kongres yang berasal dari berbagai daerah Indonesia.

“Terjadi proses persidangan kongres yang tidak fair, penyampaian aspirasi yang di-kooptasi oleh panitia dan oknum-oknum Pengurus Pusat. Alhasil, terjadi gesekan yang menimbulkan tawuran peserta, kisruh dan saling pukul-pukulan. Itu tidak terjadi sekali, tetapi beberapa kali. Namun mereka tetap memaksakan proses kongres harus diteruskan,” tutur pria yang berprofesi sebagai advokat itu.

Sebagai peserta forum kongres GMKI, Charles dan kawan-kawannya sesama peserta kongres pun menjadi korban pemukulan dan aksi massa yang sudah dipengaruhi minuman keras oleh peserta yang mabok dan orang-orang yang tak dikenal di area penyelenggaraan kongres.

“Disinyalir, orang-orang mabok dan telah disuguhi minuman keras itu adalah orang-orang suruhan panitia, orang-orang suruhannya Sterra Pieters dan Sahat MP Sinurat,” tutur Charles.

Pada hari terakhir pelaksanaan kongres yakni Rabu (19/09/2018), sebagian peserta sudah diungsikan ke sejumlah lokasi di sekitar areal kongres. Menurut Charles, hal itu dilakukan Sterra Pieters yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu untuk pengkondisian.

Sementara sebagian peserta kongres lainnya tetap dipaksakan mengikuti persidangan sejak pagi hari Selasa (18/09/2018) hingga Rabu malam, tanpa istirahat. Kondisi itu turut memancing sejumlah peserta yang kelelahan, kelaparan dan kehausan mudah tersulut emosi.

“Sebagian lagi sepertinya disuguhi minum minuman keras. Bau mulut mereka sangat berbau alhokol, termasuk orang-orang yang memukuli saya dan kawan-kawan, sudah dipengaruhi minum minuman keras. Di lokasi juga ditemukan botol-botol minuman keras, sudah diserahkan ke aparat kepolisian yang berjaga di lokasi,” ungkapnya.

Setelah menyelamatkan diri dari amukan massa, Charles dkk dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan atas luka-luka yang dialami. Setelah itu, mereka melaporkan kejadian itu ke Polsek Batutulis, Bogor Selatan dan ke Polresta Bogor. “Ini tidak boleh didiamkan. Harus diusut tuntas,” ujar Charles.

Sementara itu, salah seorang peserta kongres yang di-sweeping oleh massa yang mengamuk, Agus Vendi Sigalingging mengungkapkan, dirinya sempat minta kebijakan Ketua Panitia Pelaksana Sterra Pieters agar menghentikan sementara proses persidangan. Malah, menurut Agus, mantan anggota DPR RI dari PDIP itu mengancam dirinya.

“Malah saya yang dituduh bikin onar. Dia (Sterra Pieters) malah ngancam saya, dia bilang ‘Apa perlu saya suruh lagi mereka-mereka (massa) untuk mukulin kamu?’ Lah, saya kaget. Kok begitu,” tutur Agus.

Agus membenarkan, di lokasi terjadi aksi minum-minuman keras oleh sebagian peserta dan massa yang tidak dikenal. Bahkan, lanjut dia, ada peserta dan oknum panitia yang memasok minum-minuman keras ke lokasi kongres.

“Mereka banyak yang mabok. Botol-botol minuman ditemukan di sejumlah lokasi dan taman-taman belakang hotel. Botol-botol itu sudah diserahkan dan disita aparat kepolisian untuk dijadikan barang bukti,” tutur Agus.

Sejumlah anggota Kepolisian dan Tentara yang bertugas berjaga di sekitar lokasi terpelongo dengan temuan botol-botol minuman keras itu. Mereka berjanji akan segera melakukan pengusutan.

Sementara itu, peserta kongres lainnya Jepri Johannes Pangaribuan, mengalami luka pukulan-pukulan keras dan benda tajam. Anggota GMKI Cabang Jakarta ini mengeluhkan sakit teramat di bagian rusuk sebelah kanan dan kaki kanan yang ditusuk dengan benda tajam saat dirinya dihakimi massa beringas.

“Dada, kepala dan bagian rusuk saya terasa masih sangat sakit. Kaki saya ditusuk benda tajam,” ujar Jepri.

Jepri juga menyampaikan, dirinya mengenal persis beberapa orang yang menendangi dan memukulinya. “Ada Sahat Sinurat (Ketua Umum PP GMKI) dan ada Yosroha (Bendahara Umum PP GMKI) ikut menendangi saya. Saya kenal dia. Ikut marah ke arah saya, mengejar saya dan memukuli saya. Kok gitu dia ke saya. Kak Sterra (Sterra Pieters) juga ada,” ungkap Jepri yang merupakan teman kerja Sahat MP Sinurat di Kelompok Keja (Pokja) Pers PP GMKI ini.

Jepri mengaku sudah melaporkan kekerasan dan aksi massa yang dialaminya itu ke aparat kepolisian. “Sudah lapor ke Polisi,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang peserta Kongres 36 GMKI, Rossano J Tabaga mengungkapkan, dirinya yang mengikuti persidangan kongres di dalam Aula Hotel Green Forest  itu kaget dengan tiba-tiba merangseknya sejumlah orang yang tidak dikenal ke dalam arena kongres.

Rossano yang masih hendak melakukan interupsi kepada Pimpinan Majelis Persidangan agar kongres di-skors sementara melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan itu, tidak digubris.

“Malah saya didatangi Panitia Kongres dan Ketua Umum Sahat MP Sinurat, dan menuduh saya hendak menghentikan kongres. Padahal itu situasinya sudah tidak memungkinkan meneruskan persidangan. Malah saya yang diancam dan ditunjuk-tunjuk oleh mereka,” tutur Rossano.

Peserta Kongres dari utusan GMKI Cabang Jakarta ini pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa sebab bangku-bangku, kursi-kursi sudah dilempari ke dalam ruangan persidangan. Para peserta kocar kacir dan histeris.

“Lampu ruangan kongres sempat padam. Gelap gulita. Suasana chaos. Suara-suara teriakan, bentak-bentak, berlarian dan histeris, suara benda-benda jatuh karena dilempar pun terjadi,” ungkapnya.

Anehnya, lanjut Rossano, beberapa saat kemudian proses persidangan dipaksakan dilanjutkan dengan agenda pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Padahal, agendanya belum ke tahap itu.

“Ada upaya pemaksaan dengan melompati agenda kongres. Sampai subuh kita masih membahas Komisi Lembaga-lembaga Bentukan, di urutan ke tujuh agenda. Kok mendadak Majelis Persidangan melompati dan memaksa pembahasan agenda Komisi Kriteria (Kriteria Pengurus Pusat GMKI), dan usai chaos langsung digelar pemilihan. Aneh dan melanggar,” tutur Rossano.

Karena itu, dia pun mempertanyakan proses Kongres 36 GMKI. “Apa putusannya sah? Kan enggak,” ujarnya.

Akibat kerusuhan serta aksi massa dan tawuran yang terjadi di lokasi kongres, tidak kurang dari enam orang anggota GMKI Jakarta yang merupakan peserta kongres mengalami luka serius harus dilarikan ke rumah sakit.

Mereka yang menjadi korban adalah Charles Hutahaean, Michael Nababan, Jepri Johannes Pangaribuan, Wira Leonardi Sinaga, Bangun Tri Anugrah Sitorus dan Kristofel Manurung.

Rossano menyampaikan, Pengurus Pusat GMKI bersama Panitia Pelaksana Kongres harus bertanggung jawab terhadap para korban yang mengalami luka-luka itu. “Kongres ini tidak sah. Mereka harus bertanggung jawab,” pungkas Rossano.

Menurut Rossano, Kongres 36 GMKI diselenggarakan di Jakarta, sesuai Keputusan Kongres 35 GMKI di Tarutung. Sebagai Tuan Rumah Kongres 36 GMKI, lanjut dia, seharusnya kongres itu dilaksanakan di Jakarta. Namun, PP GMKI dan Panitia Bentukannya memaksakan penyelenggaraan di Batutulis, Bogor.

Kongres 36 GMKI dijadwalkan berlangsung para tanggal 12 September 2018 hingga 17 September 2018. Namun, telah terjadi kecurangan penyelenggaraan, karena dibuka para 14 September 2018 dengan menghadirkan Presiden Jokowi. Hingga kisruh pada 19 September 2018, kongres sudah melewati jadwal. “Kongres 36 GMKI ini harus diaudit dan diusut tuntas,” pungkas Rossano.***(Dirangkum: Anggota dan Senior GMKI Jakarta, BPC GMKI Jakarta Agung Tamtam Sanaja dkk)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*