Breaking News

Kasus Penyalahgunaan Izin, Penyidik Kejagung Periksa Mantan Dirjen Kemenhut

Kepala Pusat Perangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Prof. San Afri Awang mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) serta penyalahgunaan menyangkut ekspor nikel oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT).

 

“Yang bersangkutan diperiksa oleh penyidik masih sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Perangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (02/11/2017).

 

Rum menjelaskan, saat diperiksa Prof. San Afri Awang menerangkan mengenai mekanisme penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan kepada PT KPT.

 

“Bahwa perhitungan sementara kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih senilai 739.515.450 rupiah dan 43.799.698,23 dolar Amerika,” ujarnya.

 

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni Direktur Utama (Dirut) PT KPT berinisial LBGS dan S selaku Mantan Kepala Badan Planologi di Kemenhut.

 

“Penetapan tersangka tersebut dikarenakan sudah cukup barang bukti dan bukti pendukung lainnya terkait menyalahgunakan pemberian IPPKH dan ekspor nikel oleh PT KPT,” kata Direktur Penyidikan Pidsus Kejagung, Warih Sadono di Jakarta, Senin (30/10/2017).

 

Pada kasus ini, kedua tersangka dikenakan ancaman hukuman selama 20 tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001.

 

“Sejauh ini penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 36 orang untuk mengusut kasus itu,” ujarnya.

 

Kasus ini berawal tahun 2009 saat Menteri Kehutanan menerbitkan IPPKH berdasarkan rekomendasi Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara yang dipalsukan.

 

Akibat perbuatan itu, negara dirugikan akibat tidak disetornya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)  senilai 739.515.450 rupiah dan Dana Reboisasi (DR) senilai 43.799.698,23 dolar Amerika atau total kerugian negara sekitar 630 miliar rupiah.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*