Breaking News

Kasus Penerima Fasilitas Bank Mandiri Rp1,4 Triliun Naik ke Tahap Penyidikan

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) meningkatkan status pemberian fasilitas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang merugikan keuangan negara 1,4 triliun rupiah dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Sekarang sudah ditingkatkan ke penyidikan, tunggu perkembangan saja. Kerugiannya 1,4 triliun rupiah,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di sela-sela acara Hari Ulang Tahun Ke-3 Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur, Selasa (19/09/2017).

Prasetyo mengatakan, pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut mengingat perkaranya sudah dinaikkan ke penyidikan. Dinaikkannya perkara itu ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Nomor: Print-64/F.2/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017.

“Perkara itu secepatnya diselesaikan dan jika sudah mendapatkan cukup barang bukti maka akan dibarengi dengan penetapan tersangka,” ujarnya.

Kasus ini bermula pada 15 Juni 2015, berdasarkan Surat Nomor: 08/TABco/VI/205 Direktur PT TAB mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bandung.

Perpanjangan seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar 880.600.000.000 rupiah, perpanjangan dan tambahan plafond LC sebesar 40 miliar rupiah sehingga total plafond LC menjadi 50 miliar rupiah. Serta fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar 250 miliar rupiah selama 72 bulan.

Dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit terdapat data aset PT TAB yang tidak benar dengan cara dibesarkan dari aset yang senyatanya. Sehingga berdasarkan Nota Analisa Pemutus Kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan.

Akhirnya, perusahaan itu bisa memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit pada 2015 sebesar 1,170 triliun rupiah.

Selain itu, debitur PT TAB juga telah menggunakan uang fasilitas kredit antara lain sebesar 73 miliar rupiah, yang semestinya hanya diperkenankan untuk kepentingan KI dan KMK, tetapi dipergunakan untuk keperluan yang dilarang untuk perjanjian kredit.

“Akibatnya telah merugikan keuangan negara Rp1,4 triliun yang terdiri dari pokok, bunga dan denda,” katanya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*