Breaking News

Kasus Label Palsu Beras Merek Ayam Jago Dan Maknyus, Kini Telah Ada Tersangkanya, Kejaksaan Agung Baru Terima SPDP

Kasus Label Palsu Beras Merek Ayam Jago Dan Maknyus, Kini Telah Ada Tersangkanya, Kejaksaan Agung Baru Terima SPDP.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus beras Ayam Jago dan beras Maknyuss sejak 3 Agustus 2017 dari penyidik Mabes Polri dengan tersangka TW.

 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejagung, Noor Rachmad mengatakan, pihaknya menerima SPDP kasus tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017.

 

“Iya sudah kita terima. Sebenarnya SPDP perkara tindak pidana perdagangan beras itu dan perlindungan konsumen sudah diterima pada 17 Juli 2017, namun belum ada tersangkanya,” kata Noor di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (08/08/2017).

 

Setelah memenuhi bukti, lanjutnya, kemudian TW ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen, UU Pangan, TPPU dan Pasal 382 bis KUHP.

 

Lebih rinci, tersangka TW akan dijerat dengan pelanggaran Pasal 144 jo Pasal 100 (2) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 62 jo Pasal 8 (1) huruf e, f, i dan atau Pasal 9 (h) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pasal 382 bis KUHP, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.

 

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan beras merek Maknyuss dan Ayam Jago produksi PT Indo Beras Unggul (PT IBU) telah mencurangi konsumen dengan mencantumkan label palsu.

 

“Pelanggarannya yakni dari sistem pelabelan,” kata Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri.

 

Menurut Martinus, produk beras PT IBU tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). “Sistem pelabelan, mutunya tidak sesuai SNI,” ujarnya.

 

Martinus menjelaskan, produk beras tidak perlu pencantuman SNI. Tetapi bila mencantumkan paten SNI, harus mengikuti aturan SNI yang berlaku.

 

“Jadi misal menggunakan SNI 2008, harus mengikuti prosedur SNI 2008,” katanya.

 

Martinus menambahkan, PT IBU berani menggunakan paten SNI 2008 tetapi tidak mencantumkan mutu beras sebagaimana peraturan dalam SNI 2008.

 

Selain itu, dalam SNI 2008, tidak dikenal istilah beras medium atau premium melainkan menggunakan istilah mutu beras satu hingga mutu beras lima.

 

“PT IBU mencantumkan kategori beras medium premium. Padahal dalam SNI 2008 tidak dikenal istilah medium dan premium melainkan menggunakan mutu 1, mutu 2, hingga mutu 5,” ujarnya.

 

Pencantuman kategori medium dan premium itu baru ada dalam peraturan SNI 2015. “Setelah dicek di laboratorium, ternyata kualitas beras jauh di bawah kualitas beras medium,” katanya.

 

Pelanggaran lainnya yang dilakukan PT IBU, yakni menggunakan informasi nilai gizi beras dalam Angka Kecukupan Gizi (AKG). Padahal pencantuman AKG itu seharusnya untuk produk olahan, bukan produk mentah seperti beras.

 

“Dalam kemasan beras seharusnya tercantum komposisi saja,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*