Breaking News

Kasus Korupsi Pembelian Gedung Kantor, Kejaksaan Agung Periksa Mantan Dirut Bank BJB

Kasus Korupsi Pembelian Gedung Kantor, Kejaksaan Agung Periksa Mantan Dirut Bank BJB.

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk, Bien Subiantoro terkait kasus dugaan korupsi pembelian ruang kantor di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta Selatan dari PT Comtadindo Lintasnusa Pratama (CLP).

 

“Untuk saat ini yang bersangkutan (Bien) diperiksa masih sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Rabu (31/01/2018).

 

Rum menjelaskan, saat diperiksa penyidik, Bien menerangkan terkait proses persetujuan pengadaan perkantoran (strata title) tersebut.

 

Selain itu, lanjutnya, penyidik juga memeriksa Pimpinan Divisi Akuntansi dan Keuangan Bank BJB, Tbk, Agus Riswanto dan Komisaris Bank BJB, Tbk, Klemi Subiantoro.

 

“Agus Riswanto menerangkan bahwa yang bersangkutan selaku anggota tim pengadaan tidak terlibat dalam pengadaan perkantoran (strata title) oleh Bank BJB, Tbk. Sedangkan, Klemi Subiantoro menerangkan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh komisaris terkait dengan kebijakan direksi,” ujarnya.

 

Sebelumnya, penyidik sudah menetapkan tersangka dan menahan Tri Wiyasa, Direktur Utama PT CLP dalam kasus tersebut.

 

“Kami menetapkan Tri Wiyasa sebagai tersangka pada Rabu (17/01/2017), dan langsung ditahan sampai 20 hari ke depan,” kata Jaksa Agung Muda (JAM) Pidsus Kejagung, Adi Toegarisman di Jakarta, Rabu (17/01/2018).

 

Kasus korupsi ini berawal dari Direksi Bank BJB, Tbk yang berhasrat memiliki kantor cabang di Jakarta. Kemudian mereka membeli 14 dari 27 lantai gedung T-Tower di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta Selatan.

 

Agar rencana berjalan mulus, pihak Bank BJB, Tbk bernegosiasi dengan PT CLP, perusahaan teknologi informasi yang mengklaim sebagai pemilik lahan di Kaveling 93 tersebut. Ternyata ada kesepakatan terkait harga pembelian tanah sebesar Rp543,4 miliar.

 

Hasil rapat Direksi BJB, manajemen menyetujui membiayai dengan uang muka 40 persen atau sekitar Rp217,36 miliar pada 12 November 2012 dan sisanya, dicicil senilai Rp27,17 miliar per bulan dalam kurun waktu satu tahun.

 

Kejanggalan transaksi ini perlahan diketahui, mulai dari kepemilikan status tanah sehingga rawan terjadi sengketa. Harga tanah jauh di atas harga pasar membuat pembayaran uang muka menyalahi ketentuan.

 

Bahkan terkuak PT CLP ternyata bergerak di bidang informasi teknologi bukan properti. “Akibat kecerobohan manajemen Bank BJB dan tidak profesionalnya PT CLP, negara mengalami kerugian Rp298 miliar,” ujar Rum.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*