Breaking News

Kasus Korupsi di Kemenhub Terus Diperdalam, Budi Karya Sumadi Dibidik KPK?

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tengah dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul ditemukan keganjilan perolehan proyek yang dimenangkan oleh PT. Adhiguna Keruktama, pada kurun waktu 2015-2107, yang secara berturut-turut berhasil mendapatkan 4 (empat) paket proyek, dengan total nilai anggaran Rp 225 miliar.

Padahal sebelumnya pada kurun waktu 20012-2014, PT. Adhiguna Keruktama sudah mendapat 4 (empat) paket dengan total nilai anggaran Rp 188 miliar. Padahal, berdasarkan data di LPSE, peserta lelang proyek-proyek itu sekitar 40 perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya dugaan korupsi yang berlanjut di tubuh Kementerian Perhubungan.

Temuan ini sendiri hasil pengembangan yang dilakukan KPK pasca tertangkapnya Dirjen Perhubungan Laut, Antonius Tony Budiono dalam operasi OTT KPK pada (23/08/2017) lalu.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menegaskan, setelah Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono menjadi terpidana 5 tahun maka harusnya KPK dapat segera melanjutkan pengembangan kasus dengan memeriksa Menhub Budi Karya Sumadi dan menetapkannya sebagai tersangka.

“Biasanya memang Menteri mengetahui apa yang dilakukan Dirjen. Makanya dari itu KPK harus panggil Menterinya. Masa Menteri tak tahu apa tupoksi Dirjen sendiri,” kata Uchok saat dihubungi, Rabu (08/08/2018).

Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy menyatakan, sangat mustahil PT. Adhiguna Keruktama bisa menang proyek secara berturut-turut hingga 8 (delapan) paket, bila tanpa ada dukungan tangan kuat yang tidak kelihatan dibelakangnya.

“Jadi “orang kuat” itu levelnya tentu diatas Dirjen, dan ini yang harus ditelisik tuntas penyidik KPK. Karena tidak mungkin bisa menang berturut-turut bila tanpa diwarnai suap,” katanya di Jakarta.

Ketika ditanya apakah karir Menhub Budi Karya Sumadi bakal berujung seperti yang dialami Setya Novanto, ia mengatakan masih harus lebih dicermati. “Hal ini masih perlu terus dicermati sembari seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawasi KPK” ujarnya.

Sebelumnya kepada wartawan, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan tidak menampik kasus dugaan suap terkait pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tegah yang menyeret Dirjen Hubla Kemenhub menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan korupsi pada proyek-proyek lainnya.

“Penyelidikannya hingga kini masih berjalan dan dilakukan pendalaman” ujarnya.

Seperti diketahui, anak buah Budi Karya Sumadi ini ditangkap KPK bersama-sama Adiputra Kurniawan, Komisaris PT. Adhiguna Keruktama, terkait suap proyek pengerukan pelabuhan Tanjung Mas. Total uang suap yang disita dari tangan Antonius Tony Budiono yang berserakan dalam 33 tas di kamarnya sebesar Rp 20 miliar, bersumber dari berbagai proyek dan pengurusan jasa perijinan, salah satunya setoran dari organisasi INSA (Indonesian National Shipowners Association).

Indonesia Corruption (ICW) menyebutkan Kemenhub tidak serius mencegah dan menindak praktek korupsi yang berulang kali terjadi. Padahal total anggaran Kemhub yang bersumber dari APBN cukup besar yakni Rp 45,88 triliun.

Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang dibentuk Menhub Budi Karya Sumadi pada 2016 tak lebih hanya pencitraan belaka. Karena di lapangan kong kalikong pejabat Kementerian Perhubungan dengan pemilik kapal masih terus berlangsung. Kapal yang tidak laik laut banyak tapi dibiarkan berlayar.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*