Breaking News

Kasus Korporasi Tak Pernah Tuntas, Aparat Penegak Hukum Tak Akur, Indonesia Bisa Bangkrut

Kasus Korporasi Tak Pernah Tuntas, Aparat Penegak Hukum Tak Akur, Indonesia Bisa Bangkrut.

Jika aparat penegak hukum tidak akur dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, Negara Indonesia terancam bubar.

 

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengingatkan, persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan tulang punggung keberlangsungan masa depan bangsa. Dia mengatakan, dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa, sudah banyak negara yang bubar. Sebut saja, Negara Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya.

 

“Bahkan Uni Soviet sudah bubar berkeping-keping. Itu membuktikan negara bisa hilang. Indonesia pun kini terus menerus mengalami keropos karena tidak adanya penegakan hukum yang adil, serta kesejahteraan rakyat yang masih jauh dari cita-cita Pendiri Bangsa Indonesia,” tutur Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertema ‘Peran Penegak Hukum Dalam Memberantas Kejahatan Korporasi’ yang diselenggarakan Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, Rabu (26/04/2017).

 

Masinton mengatakan, untuk memberantas kejahatan korporasi yang saat ini sarat terjadi di Indonesia, institusi hukum Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak serius dan cenderung membiarkan kejahatan demi kejahatan para mafia korporasi itu berlangsung dengan aman.

 

Padahal, lanjut Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini, tidak bisa dipungkiri, penguasaan korporasi terhadap segala sumber daya alam dan potensi ekonomi dan kebijakan di Indonesia sangat kasat mata terjadi.

 

“Korupsi yang dilakukan korporasi tidak pernah tuntas dibongkar. Aparat penegak hukum kita cenderung tidak akur, atau malah melempem jika menghadapi kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi. Jika begini terus, maka tidak akan ada penegakan hukum, dan Indonesia akan keropos terus, jangan sampai Indonesia nantinya tinggal kenangan. Sudah ada negara-negara yang bubar karena tak bisa menjaga eksistensinya. Salah satu tulang punggungnya ya penegakan hukum loh,” papar dia.

 

Karena itu, Masinton mendorong institusi penegak hukum melakukan sinergisitas dan koordinasi yang sehat untuk memberantas kejahatan korporasi. “Duduk bersama, dan membagi tugas untuk tujuan menyelamatkan Indonesia, memberantas kejahatan dan korupsi korporasi,” ujarnya.

 

Di tempat yang sama, Asisten Khusus (Asus) Jaksa Agung Dr Asep M Mulyana menyampaikan, di Kejaksaan Agung sendiri, sudah ada sejumlah regulasi yang ditekankan oleh Jaksa Agung dalam melakukan perang terhadap kejahatan dan pemberantasan korupsi korporasi.

 

Menurut Asep, selain adanya kekuatan regulasi, tim khusus untuk melakukan pengusutan kejahatan korporasi itu juga wajib dilaksanakan jaksa dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi.

 

“Persoalan sering berbenturan ketika di lapangan, para penyidik banyak yang masih kurang faham dengan apa yang dimaksud dengan pemberantasan kejahatan korupsi korporasi. Belum lagi, pemahaman bagaimana posisi hukum berhadapan dengan korporasi,” ujarnya.

 

Asep mengingatkan, bagi para jaksa, juga masih sering ditemukan adanya interest yang dilakukan oknum sehingga menyebabkan terhambatnya penuntasan kejahatan korporasi. “Interest seperti itu juga persoalan yang harus diselesaikan,” ujar Asep.

 

Meski begitu, Asep menambahkan, sejumlah succes story yang dilakukan jaksa dalam mengusut kejahatan korupsi korporasi pun tidak sedikit. “Seperti yang kita lakukan di Banjarmasin, Kalimantan, dimana korporasi menyogok Gubernur dan terjadi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

 

Ke depan, Asep berharap, setiap elevel jaksa mesti berjibaku juga melakukan pemberantasan korupsi korporasi. “Sudah ada payung hukum, dan tata caranya pun sudah jelas dan baku,” ujarnya.

 

Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Prof Dr Iza Padzri menekankan, kejahatan korporasi bisa terjadi karena memang korporasi itu sendiri didirikan untuk tujuan kejahatan. Selain itu, ada juga kejahatan korporasi yang terjadi dikarenakan oknum di dalam korporasi yang memanfaatkan korporasi untuk tujuan kejahatan.

 

“Serta adanya kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap korporasi itu sendiri. Nah, di sini korporasinya yang jadi korban,” ujar Iza.

 

Perwira Polisi Bintang Dua itu mengatakan, dalam memberantas korupsi korporasi, Mabes Polri sendiri memiliki tim khusus. “Di Bareskrim ada tim khusus untuk menangani kejahat korporasi,” ujarnya.

 

Iza menyampaikan, Kepolisian Republik Indonesia akan terus bergerak memberantas kejahatan yang sudah jamak terjadi di Indonesia itu. “Memang perlu koordinasi dan juga payung hukum yang jelas. Dan itu kita harapkan semua aparat hukum bersinergi dengan baik,” ujarnya.

 

Kepala Biro Hukum KPK Kombes Pol Setiadi menjelaskan, posisi KPK dalam pemberantasan kejahatan korporasi juga sedang digalakkan. Selain itu, sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan kejahatan korporasi terus ditelusuri.

 

“Ada beberapa upaya yang dilakukan KPK dan sudah beberapa kejahatan korporasi sudah disidangkan bahkan sudah memiliki keputusan incracht atau berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

 

Menurut Setiadi, kejahatan-kejahatan korporasi terus di-uber dan harus diusut tuntas. “Silakan dilaporkan ke KPK, dan kami pasti akan menindaklanjuti,” pungkasnya.

 

Turut hadir sebagai pembicara dalam Diskusi Publik ini, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) M Rum, Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) Zam zam Siregar dan Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdhatul Ulama PBNU Djoko Edi S Abdurrahman.(JR/Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*