Breaking News

Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia Masih Tinggi Karena Perlindungan dari Negara Lemah

Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia Masih Tinggi Karena Perlindungan dari Negara Lemah.

Kasus kematian Pekerja Rumah Tangga Migran (PRT Migran) Indonesia di Malaysia, Adelina Sau (21 tahun) asal Desa Abi Kecamatan Oenino, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), menambah deretan bukti lemahnya perlindungan negara bagi pekerja migran. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keprihatinan atas terus berulangnya kasus kematian pekerja migran Indonesia di Malaysia.

 

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, menuturkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukan bahwa selama tahun 2017 tercatat 217 kasus kematian pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 69 kasus atau 32 persen terjadi di Malaysia.

 

“Kasus kematian Adelina merupakan dampak dari lemahnya perlindungan negara terhadap PRT Migran yang bekerja di ruang domestik, yang juga rentan sebagai korban perdagangan orang (human trafficking),” katanya dalam siaran persnya, Selasa (20/02/2018).

 

Komnas Perempuan melihat bahwa kasus kematian Adelina merupakan akibat dari tidak adanya standar perlindungan bagi PRT migran Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari kedua negara antara Malaysia dan Indonesia secara komprehensif.

 

“Dengan adanya peristiwa ini, maka kita harus melihat bahwa regulasi bilateral agreement seperti Nota Kesepahaman (MoU) untuk pekerja di sektor formal yang telah ada jauh sebelum 2016 dan juga Nota Kesepahaman tahun 2016 tentang penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia, khususnya terkait pekerja migran informal, perlu diperbaharui,” ujar Yuniyanti.

 

Dia mengingatkan, ASEAN telah memiliki Konvensi ASEAN terkait Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children), yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2017, dan Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran (ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers).

 

Namun demikian, Komnas Perempuan mempertanyakan tindak lanjut pelaksanaan instrumen tersebut untuk dapat mengatasi masalah-masalah politis dan praktik di lapangan yang berkaitan langsung dengan pekerja migran, yang salah satunya seperti kasus Adelina.

 

Ketua Gugus Kerja Perempuan Migran, Imam Nahe’i, menerangkan di tingkat nasional, persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia seolah selesai dengan disahkannya UU no. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

 

“Namun nyatanya, dari proses perlindungan sejak dini, negara terlihat mengabaikan sektor pekerja rumah tangga migran yang faktanya mendominasi penempatan dan pada saat yang sama menghadapi kerentanan dalam setiap setiap proses migran,” katanya.

 

Selain itu, kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) dan semangat perlindungan yang tertuang dalam sejumlah pasal UU PPMI masih samar. Bahkan masih membutuhkan aturan turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan kepala badan nasional penempatan pekerja migran agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

 

Peristiwa kematian Adelina memperlihatkan kerapuhan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya yang tidak berdokumen (undocumented workers). “Kasus ini juga menjadi ‘alarm’ akan munculnya bentuk-bentuk baru kekerasan terhadap perempuan, yaitu penghilangan terhadap nyawa perempuan, karena identitas gendernya (femicide) dengan cara pembunuhan secara tidak langsung (indirect killing) atau modus penelantaran,” terangnya.

 

Komnas Perempuan mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia sebagai warga negara harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*