Breaking News

Kasus Dugaan Korupsi FSRU Lampung Dipertanyakan, Pengusutan Kasus di Kejaksaan Agung Tanpa Progres

Kejagung Tahan Empat Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Bandara Moa Tiakur.

Kasus dugaan korupsi pembangunan terminal gas apung atau Float Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung yang sedang ditangani penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tanpa progres.

 

Direktur Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan, kasus dugaan korupsi FRSU Lampung itu hanya menjadi bahan permainan bagi instansi Kejagung. Pasalnya, kasus tersebut hingga saat ini tidak menetapkan siapa tersangka atas kasus tersebut meski sudah lama menetapkan bahwa kasus tersebut naik ketingkat penyidikan.

 

“Naik ke tingkat penyidikan sudah namun untuk menetapkan tersangka kenapa lamban sekali,” ujar Ferdinand di Jakarta, Senin (27/02/2017).

 

Menurut Ferdinand, kasus yang pernah mencekal Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso sampai saat ini tidak ada kejelasan tindaklanjutnya. Ia menilai Kejagung sangat lamban dan bahkan cenderung tidak punya keseriusan untuk menuntaskan kasus tersebut.

 

“Kejagung seperti tidak serius menangani kasus ini. Sudah berjalan setahun penyidikan tapi tidak ada tindaklanjutnya,” ucapnya.

 

Untuk itu, lanjutnya, Energy Watch Indonesia dalam waktu dekat akan menyambangi Kejagung meminta kejelasan penanganan kasus tersebut.

 

“Kita ingin tau Kejaksaan Agung ini apa masih berpihak pada penegakan hukum atau justru main-main dengan perkara hukum,” ujarnya.

 

Diketahui bahwa penyidikan kasus pembangunan FSRU Lampung telah dilakukan sejak Maret tahun lalu oleh penyidik Kejagung. Dugaan korupsi pembangunan FSRU di Lampung berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Energy Watch Indonesia yang menduga ada kerugian dalam proyek bernilai 250 juta dolar Amerika itu. Kerugian timbul karena tidak ada manajemen risiko dari PT PGN dalam pembangunan FSRU Lampung.

 

Pada awalnya, FSRU hendak dibangun di kawasan Belawan, Medan, Sumatera Utara, pada 2011 silam. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara kala itu, Dahlan Iskan, mengganti proyek FSRU dengan revitalisasi kilang oleh PT Pertamina.

 

Pada 2012, proyek FSRU pun dipindahkan ke Lampung dan pengerjaannya selesai dua tahun kemudian. Kemudian, pada 2014 PGN mulai menjual 40,5 juta kaki kubik gas per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD) dari FSRU Lampung ke PLN untuk dialirkan ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar di Bekasi.

 

Namun, kontrak jual-beli gas dengan harga 18 dolar Amerika per MMBtu tersebut tidak dilanjutkan sejak Januari tahun lalu. Tetapi, sejak kerjasama usai, PGN terus membayar biaya sewa dan operasional FSRU.

 

Selain kerugian pembayaran biaya sewa dan operasional FSRU, Energy Watch Indonesia juga menilai investasi menara sandar kapal senilai 100 juta dolar Amerika pada FSRU terlalu tinggi harganya.

 

Kemudian, pembangunan jaringan pipa lepas pantai sepanjang 30 hingga 50 kilometer dari FSRU Lampung ke jaringan transmisi Sumatera Selatan-Jawa Barat, dan fasilitas penjualan pendukung lainnya sebesar 150 juta dolar Amerika, dianggap terlalu mahal harganya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*