Breaking News

Kasus ‘Ayat Al Maidah 51’, Buni Yani Segera Disidangkan

Kasus ‘Ayat Al Maidah 51’, Buni Yani Segera Disidangkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi mengatakan berkas Buni Yani sudah rampung dan akan segera disidangkan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi mengatakan berkas Buni Yani sudah rampung dan akan segera disidangkan.

 

Tersangka kasus dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani bakal disidangkan di Pengadilan Negeri Depok. Berkas perkara pengunggah video surah Al Maidah 51 yang dilakukan tersangka Buni Yani itu sudah dinyatakan P21 alias sudah lengkap oleh kejaksaan.

 

Setia Untung Arimuladi mengatakan, penyidik telah merampungkan berkas perkara tersangka Buni Yani yang mengunggah pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat kunjungan dinas dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara ke Youtube.

 

“Benar berkas perkara atas nama tersangka Buni Yani sudah P21 kemarin,” kata Setia Untung Arimuladi di sela-sela rapat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (04/04/2017).

 

Menurut mantan Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung itu, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya.

 

“Ya, kita masih menunggu tahap II dari Penyidik Polda Metro Jaya,” ujar Untung.

 

Namun demikian, lanjutnya, secara formil dan materiil berkas perkara atas nama Buni Yani, yang teregister dengan nomor D1491/0.2.EUH.1/3 2017 pada tanggal 22 Maret 2017 sudah sesuai prosedur.

 

Untung menambahkan, terkait Jaksa yang akan menangani kasus tersebut, pihaknya telah menunjuk 7 Jaksa senior yang merupakan gabungan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Depok dan Kejaksaan Agung.

 

“Ada yang berasal dari Kejari Depok, Kejati Jabar dan Jaksa dari Kejaksaan Agung,”ujarnya.

 

Atas perbuatan tersebut, Buni Yani dijerat pasal sangkaan, yakni pasal 28 ayat 2 Juncto pasal 45 ayat 2, atau pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*