Breaking News

Kasihan Rakyat, Penguasa Jangan Gunakan Isu HTI Untuk Halau Oposisi

Kasihan Rakyat, Penguasa Jangan Gunakan Isu HTI Untuk Halau Oposisi.

Gelombang penolakan aksi #2019GantiPresiden di berbagai daerah diduga dipicu isu bahwa ormas Hizbuttahrir Indonesia (HTI) yang menunggangi gerakan tersebut.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak menyampaikan, isu HTI ini tersebar di sosial media dengan berbagai macam bentuk dari tulisan, gambar dan video.

Isu ini diperkuat dengan pernyataan Direktur Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto di media online yang menyebut gagasan khilafah hidup di pendukung tanda pagar (tagar) ganti presiden.

“Penguasa jangan tunggangi isu HTI dong. Kasihan rakyat. Penggunaan isu tersebut untuk menggerakkan massa guna menghalau gerakan oposisi,” tutur Bastian, di Jakarta, Jumat (07/09/2018).

Dia melanjutkan, penggunaan isu itu sangat berbahaya. Selain bisa menimbulkan bentrokan fisik seperti yang terjadi di Jawa Timur. Permainan isu itu juga bisa menimbulkan kebencian antar kelompok masyarakat.

“Mengapa penguasa tidak menggunakan aparat hukum saja jika memang ada gerakan yang berpotensi mengancam keselamatan negara? Pelaku dan aktor intelektualnya diproses hukum secara adil tanpa harus menciptakan konflik horizontal sebagaimana selama ini kita saksikan bersama,” tuturnya.

Dia pun meminta penguasa untuk menghentikan cara-cara yang bisa menimbulkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat. “Kasihan rakyat, sudah hidupnya makin susah malah dilibatkan dalam kegiatan yang mengancam keselamatan jiwa mereka,” ujarnya.

Bastian menegaskan, proses demokrasi di Indonesia tidak perlu ditukang-tukangi. “Biarkan demokrasi berjalan alamiah tanpa rekayasa, sudah ada penyelenggara pemilu yang mengawasi jalannya demokrasi kita secara on the track,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, semua pakar hukum tata negara, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara tegas dan nyata mengatakan bahwa gerakan tagar ganti presiden adalah konstitusional.

“Gerakan #2019GantiPresiden adalah aspirasi rakyat dan itu biasa di alam demokrasi. Jangan menciptakan propaganda bahkan hasutan yang bisa mengancam persatuan bangsa,” ujarnya.

Dia berpendapat, bagi rakyat yang setuju dengan gerakan tagar ganti presiden tidaklah haram dalam demokrasi. “Silahkan saja. Dan, yang tidak setuju, jangan dihasut dengan isu agama dan aliran dong,” ujarnya.

Harusnya, menurut Bastian, negara mengedukasi dengan memberi pencerahan kepada rakyat bahwa perbedaan di negara demokrasi merupakan keniscayaan. “Penguasa jangan menjadi provokator, penguasa harus menjadi fasilitator perbedaan pandangan,” ucapnya.

Justru, menurut dia, cara penguasa berdemokrasi saat ini menunjukkan kehilangan akal sehat. Oposisi di negara demokrasi merupakan mitra, bukan musuh hama yang harus dibasmi apalagi menggunakan rakyat.

“Jangan rakyat dibenturkan demi melanggengkan kekuasaan. Bukankah penguasa hari ini sangat yakin dengan hasil survei yang mengatakan elektabilitasnya unggul, kenapa jadi paranoid dengan #2019GantiPresiden,” ujarnya.

Bagi Bastian, negara harusnya mengevaluasi diri, sehingga ditemukan akar munculnya tagar ganti presiden.

Ditegaskan dia, cara-cara pembenaran yang cenderung fitnah untuk membungkam aspirasi tidaklah sesuai dengan semangat reformasi dan demokrasi. Bahkan tidak sesuai konstitusi. “Wajar di Negara demokrasi muncul oposisi, kecuali negara ini menuju negara totalitarian,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*