Breaking News

Kartu Saktinya Jokowi Ternyata Tidak Sakti, Urus Sembako Saja Tak Becus

Pemerintah tak becus urus sembako rakyat.

Bagi masyarakat miskin, program Kartu Sakti milik Jokowi dianggap telah gagal menyehaterakan mereka. Selain itu, aksi penggusuran yang masih terus belangsung bagi masyarakat miskin di perkotaan pun tidak memberikan solusi bagi warga, belum lagi kebutuhan dasar berupa Sembilan Bahan Pokok atau sembako kian sulit diperoleh dan harganya melambung tinggi.

 

Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul menyampaikan, selain program Kartu Sakti Jokowi yang dianggap gagal menyejahterakan rakyat miskin, hingga saat ini rakyat yang menjadi sasaran penerima program belum juga lepas dari jerat kemiskinan.

 

“Pelaksanaan program juga bermasalah, disana-sini terdapat banyak kekeliruan. Seperti, terdapat banyak data yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah manfaat, dan tidak jelasan mekanisme pengaduan terhadap penyelewengan. Juga tidak jelas pertanggung jawabannya kepada publik,” ungkap Marlo, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

 

Misalnya saja, lanjut dia, sampai akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama yang akrab dipanggil Ahok, program-program pengentasan rakyat miskin terus mengalami kegagalan.

 

Dalam mengurus Sembako untuk warga Jakarta saja Ahok gagal. Padahal, sembako murah untuk rakyat merupakan program yang pernah dijanjikan oleh Gubernur Ahok saat dirinya bersama Jokowi berkampanye pada pilkada DKI lima tahun yang lalu,” ujar Marlo.

 

Menurut Marlo, hidup orang miskin di Jakarta kian terpuruk, selain setiap saat harus diteror oleh ancaman penggusuran, rakyat miskin juga dihadapkan dengan ancaman kenaikan harga sembako.

 

“Selain itu, terbatasnya akses untuk mendapatkan lapangan pekerjaan melengkapi kesulitan hidup rakyat miskin Jakarta. Inisiatif membuka usaha dalam upaya bertahan hidup,  juga tak lepas dari ancaman peraturan daerah dan keganasan Satpol PP. Atas nama keindahan kota, kini rakyat miskin di Ibu Kota tidak boleh berjualan atau membuka usaha informal di banyak tempat,” ungkapnya.

 

Kesulitan hidup rakyat miskin sudah seharusnya diperhatikan oleh Gubernur dan atau Presiden, apalagi kesulitan rakyat itu terjadi di depan kekuasaannya Jokowi. Kesulitan rakyat miskin Jakarta, lanjut Marlo, merupakan manifestasi penderitaan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

 

“Sungguh sangat disayangkan, baik Presiden dan Gubernur nyatanya tidak memiliki keseriusan memperhatikan kesulitan hidup rakyat miskin. Pengadaan sembako murah yang seharusnya menjadi perhatian serius Presiden dan Gubernur agar rakyat miskin dapat terkurangi beban hidupnya justru tidak diurus dengan baik,” ujarnya.

 

Untuk merealisasikan janji sembako murah, Presiden dan Gubernur Jakarta menerapkan Program Beras Raskin dan Rumah Pangan Kita (RPK). Rumah Pangan Kita adalah program kerja sama antara Bulog dan masyarakat. Warga yang menjadi agen RPK akan mendapatkan suplai kebutuhan pangan berupa beras, ula pasir, minyak goreng, dan tepung.

 

Sebagaimana diketahui , lanjut dia, program beras raskin terdapat banyak masalah, seperti penyampaian informasi dan sosialisas program Raskin yang disampaikan oleh pihak kelurahan kurang efektif dan masih kurang tepat; pendataan masyarakat penerima manfaat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin masih perlu terus diperbaharui; masih terdapat penerima beras raskin jumlahnya tidak sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan; kualitas beras miskin yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran adalah sangat buru, dan tidak layak untuk dikonsumsi kualitas beras yang jelek, dan berbau.

 

“Sedangkan untuk program Rumah Pangan Kita (RPK), berdasarkan pantauan kami di lima puluh empat kelurahan di Jakarta. Sebagian besar warga belum mengetahui program tersebut. Informasi dan sosialisasi program Rumah Pangan Kita oleh Bulog belum efektif. Karena program tersebut tidak banyak diketahui oleh warga besar kemungkinan program tersebut dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

 

Karena itu, Marlo menekankan, agar pemerintah bersegera memenuhi tuntutan rakyat miski, yakni penyediaan sembako murah untuk Rakyat Miskin Jakarta; melakukan pendataan ulang bagi penerima beras raskin; melakukan pendataan ulang bagi warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
4.Mendesak Pemerintah untuk mengumumkan Laporan Penyaluran Dana KKS; melakukan  program RPK yang harus terbuka, mudah diakses dan melibatkan rakyat.

 

“Kemudian, kami melonak penggusuran terhadap rakyat miskin. Kami meminta agar digratiskannya sewa Rumah Susun bagi rakyat miskin,” pungkas Marlo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*