Breaking News

Kartu Pekerja Diluncurkan, Buruh Ingatkan Jangan Salah Sasaran

Kartu Pekerja Diluncurkan, Buruh Ingatkan Jangan Salah Sasaran.

Peluncuran Kartu Pekerja jangan hanya sekedar untuk pencitraan semata. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengingatkan, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang meluncurkan Kartu Pekerja itu harus benar-benar tepat sasaran.

 

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)Said Iqbal, bagaimana pun kontrol terhadap program pemerintah tidak bisa diabaikan begitu saja.

 

Buruh, lanjut Said Iqbal, jangan hanya dimanfaatkan untuk pencitraan oleh para elit pemerintahan.

 

“KSPI sangat setuju dengan program Gubernur dan Wagub DKI yang berorientasi kepada kesejahteraan buruh itu, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan dan aturan kebijakannya harus tetap dikritisi dan di perbaiki secara bertahap.Buruh menyambut baik keseriusan Pemprov DKI untuk mensejahterakan kaum buruh, tetapi implementasi dari program tersebut harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah konflik horisontal di kalangan buruh, dan jangan hanya sekedar program pencitraan,” tutur Said Iqbal, dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (12/01/2018).

 

Menurut Said Iqbal, untuk tahap pertama penerima kartu pekerja adalah pekerja penerima upah minimum (UMP) yang menurut definisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pekerja yang bermasa kerja kurang 1 tahun dan baru pertama kali masuk kerja setelah lulus sekolah.

 

“Pertanyaannya adalah apakah semua pekerja yang bermasa kerja di atas 1 tahun seperti ada yang bekerja 5,7,10,30 tahun yang tetap menerima UMP juga akan menerima kartu pekerja? Karena faktanya jumlah penerima kartu pekerja tersebut saat peluncuran hanya sekitar 35 ribu orang pekerja,” tanya Iqbal.

 

Padahal, lanjut dia, kalau memakai definisi pekerja penerima Upah Minimum Provinsi (UMP) yang disebutkan, maka jumlah penerima kartu pekerja adalah sekitar lebih 500 ribuan orang pekerja.

 

Dengan begitu, dijelaskan Said Iqbal, akibatnya teknis di lapangan akan terjadi konflik horisontal dan akhirnya terkesan pencitraan saja.

 

“Hanya sekedar sudah memenuhi janji kampanyenya kepada buruh, tapi sesungguhnya hanya basa-basi,” ujarnya.

 

Kemudian, lanjut dia, pertanyaan mengenai berapa dana anggaran untuk program ini juga tidak dijelaskan. Pastinya, lanjut Said Iqbal, dana APBD DKI terbatas sehingga jumlah penerima Kartu Pekerja juga akan terbatas.

 

“Padahal yang dibutuhkan adalah sejumlah dana APBD DKI yang dapat dibayarkan untuk sekitar 500 ribuan pekerja penerima UMP yang kira-kira anggarannya triliunan rupiah. Pasti APBD DKI tidak cukup,” tuturnya.

 

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Iqbal, program ini akan jalan hanya menjadi program sekedarnya saja dan tidak akan tepat sasaran.

 

“Dan tidak akan meningkatkan kesejahteraan buruh DKI,” ujarnya.

 

Hal yang perlu dikritisi lagi dari program ini, kata Said Iqbal, adalah berkenaan dengan peruntukan pekerja yang boleh memperoleh Kartu Pekerja itu.

 

“Apakah kartu ini juga berhak didapatkan pekerja yang ber-KTP DKI tapi bekerja di luar DKI?” ujarnya.

 

Oleh karena ketidakterbukaan dan tidak dijelaskannya dengan pasti semua pertanyaan itu, menurut Said Iqbal, pihaknya mengambil kesimpulan sementara bahwa program Kartu Pekerja itu, ujung-ujungnya hanya mensubsidi perusahaan menengah atas dan multi nasional dengan menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat.

 

“Karena perusahaan menengah atas inilah yang banyak mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing dengan masa kerja di atas 1 tahun dan yang menerima UMP,” ujar Said Iqbal.

 

Dia menduga, program Kartu Pekerja itu nantinya tidak akan sesuai harapan buruh dan menyimpang dari visi misi gubernur dan wakil gubernur DKI dalam janji kampanyenya.

 

Meski begitu, dikatakan dia, KSPI tetap berharap, selain meluncurkan program Kartu Pekerja, Gubernur DKI tetap mempertimbangkan agar UMP DKI tidak lebih rendah dari UMK Karawang dan Bekasi.

 

“Dan mohon kiranya Gubernur DKI segera memutuskan nilai upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sesuai harapan buruh, agar daya beli masyarakat DKI meningkat di tengah harga beras, listrik, BBM,dan lainnya yang melambung tinggi,” pungkas Said Iqbal.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*