Breaking News

Kapolri Baru Harus Paparkan Target Reformasi di Korps Kepolisian

Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Dikson Sirait: Pak Tito Karnavian harus jelaskan target reformasi di tubuh Kepolisian.

Presiden diminta untuk tidak berhenti melakukan proses reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Jika penunjukan Komjen Pol Tito Karnavian dianggap sebagai bagian dari pemotongan generasi dan hendak melakukan reformasi di Korps Bhayangkara itu, maka tak boleh setengah hati.

Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Dikson Sirait menyampaikan, proses reformasi Kepolisian itu tidak boleh berhenti.

Selain membutuhkan orang-orang yang memang pro reformasi kepolisian, sejumlah perilaku di institusi kepolisian juga harus diubah.

“Kita mendukung reformasi di tubuh kepolisian. Tidak cukup hanya sosok Kapolri yang dianggap reformis. Itu harus terlihat dalam kerja-kerja nyata, mulai dari perilaku bagaimana proses pelaporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), itu sebenarnya ujung tombak yang bisa mengukur apakah telah terjadi reformasi di Kepolisian,” papar Hendrik di Jakarta, Sabtu (18/06/2016).

Jika ukuran-ukuran itu tidak tercapai, lanjut dia, sosok Kapolri yang digadang-gadang akan memajukan Polri pun tidak akan banyak gunanya. Seperti sekarang, kata Hendrik Sirait, boleh saja Presiden menunjuk Kapolri dari yang lebih junior, namun apakah Kapolri itu juga akan mampu melakukan reformasi kepolisian, tentu harus diuji.

“Kita setuju saja ada yang lebih muda menjadi Kapolri, tetapi kita lihat saja, apakah mampu melakukan reformasi di Kepolisian? Reformasi itu ada ukuran-ukurannya, polisi masih mempermainkan laporan masyarakat enggak? Masih suka pakai kekerasan enggak dalam proses membuat BAP? Dan seterusnya,” papar Hendrik.

Karena itu, menurut dia, seorang Kapolri pun harus memampu dan mau menjabarkan apa saja yang dilakukannya untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian itu.

“Harus terbuka ke publik, apa yang mau dilakukan ke depan, apa targetnya dalam melakukan reformasi Kepolisian. Terbuka dong,” paparnya.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyampaikan, pergantian Kapolri memang menjadi hak perogratif Presiden. Namun demikian, Presiden juga perlu memberikan ruang informasi terkait sosok Kapolri yang reformis.

“Ibarat sedang berkendara, kalau membawa mobil kan jika hendak belok nyalahin lampu sein dong. Ada rambu, ada petunjuk dan kriteria. Ya kita mendukung adanya perubahan yang lebih baik di Kepolisian,” papar Masinton.

Politisi PDIP ini juga tidak mempersoalkan pilihan Kapolri yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Yang pasti, lanjut dia, sebagai mitra kerja bidang hukum di DPR, Masinton pasaribu yang duduk sebagai anggota Komisi III pun akan terus melakukan upaya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Kepolisian.

“Saya kira, tentu capaian reformasi di tubuh kepolisian itu nantinya akan kita evaluasi, akan kita awasi juga. Ya masyarakat kita pun akan melihat apakah di bawah Kapolri baru nantinya terjadi perubahan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkas Masinton.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*