Breaking News

Kanalisasi Cebong vs Kampret Merusak Demokrasi, Hadapi Pemilu Mahasiswa Diminta Tidak Hilang Nalar Kritis

Hadapi Pemilu Mahasiswa Diminta Tidak Hilangkan Nalar Kritis

Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, masyarakat seolah diklasifikasikan ke dalam dua kelompok pendukung masing-masing pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, yang kini viral dikenal sebagai Kelompok Cebong versus Kelompok Kampret.

Kanalisasi ini sangat berbahaya dan merusak demokrasi di Tanah Air. Karena itu, pemuda dan mahasiswa yang sering dikenal sebagai motor perubahan diminta untuk tetap bergerak dan berpikir kritis terhadap situasi nasional dan perpolitikan di Tanah Air.

Eksponen Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhibbudin Ahmad menyampaikan, mahasiswa harus tetap berpikir dan bergerak kritis terhadap situasi yang sudah kurang rasional menuju Pilpres 2019. Dunia media social dan media massa dan percakapan publik sudah dijadikan bagai medan laga pertempuran dua kelompok irasional, antara kelompok cebong versus kelompok kampret.

Nalar Kritis itu adalah kemewahan mahasiswa. Kalau kemewahan aktivis itu sudah hilang, ya kita cuma ikut-ikutan mereka, jadi seperti penguasa. Saya melihat bahwa eskalasi gerakan mahasiswa tidak ada, keliatannya sepi-sepi saja,” tutur Muhibbudin Ahmad, saat bicara dalam dikusi public yang digelar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), bertema “Platform Gerakan Mahasiswa Dalam Situasi Ekonomi-Politik Nasional”, bertempat di Studio Sang Akar, Jalan Tebet Dalam 1, Jakarta Selatan.

Muhibbudin Ahmad yang kini menjadi Staf Ahli di Bappenas itu melanjutkan, jika merujuk pada pemberitaan di media-media tentang pencapaian pemerintah, masyarakat bisa tertipu.

“Karena yang ditampilkan adalah yang baik-baik saja. Datanya betul, tapi framingnya beda,” ujarnya.

Dia mencontohkan, untuk persoalan keuangan, dari segi moneter misalnya, Indonesia sungguh mengalami defisit yang luar biasa.

“Kita enggak usah menyebut rupiah sampai berapa. Angka rupiah itu sudah menyentuh level psikologis. Neraca perdagangan kita itu defisit besar, produksi kita lemah tapi kita impor besar-besaran. Ekspor kita ya begini-begini aja. Makanya kondisi defisit neraca perdagangan semakin lebar itu membantu melemahkan rupiah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, untuk pos belanja subsidi saja banyak yang dikurangi. Subsidi banyak dialihkan ke belanja infrastruktur.

“Makanya juga kenapa banyak pajak itu naik, itu misalnya dari sisi fiskal. Banyak sebetulnya yang bisa dikritisi dari pemerintahan Jokowi, namun hal-hal ini tidak di-capture oleh mahasiswa. Kalaupun di capture, itu terpisah-pisah, jadi pembacaan kita sebagai mahasiswa terhadap pencapaian ekonomi dari rezim Jokowi-JK itu enggak solid,” tuturnya.

Di tempat yang sama, eks Aktivis LMND yang kini menjadi Pimred Berdikari Online Rudi Hartono menyampaikan, Presiden Joko Widodo harusnya membangun infrastruktur untuk mobilitas barang, bukan mobilitas orang.

“Kemudian juga pembangunan infrastruktur Pak Jokowi itu padat modal, bukan padat karya. Kita tidak melihat ada korelasi antara pembangunan infrastruktur yang besar-besaran ini terhadap angka jumlah pengangguran,” ujar Rudi.

Menurut dia, mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai pembawa obor pencerahan masyarakat, ruang perjuangannya yang dulu dijalan sekarang berpindah ke ruang media sosial.

“Peran mahasiswa dalam praksis nalar pikir mestinya seimbang antara di lapangan  dan di media sosial. Tidak lupa bahwa narasi yang dibangun harus berbasis data realtime, sehingga berdaya gugat kepada pemerintah” ucap Rudi Hartono.

Diskusi itu juga menghadirkan perwakilan dari Organisasi Mahasiswa, Muh Asrul (Sekjend LMND), Phirman Rezha (Sekjend KAMMI), Tomson S. Silalahi (Sekjend PMKRI), Michael Anggi (Wasekum PP GMKI), Ricardo Loi (DPP GMNI), Yefri (PB HMI). Diskusi dipandu moderator Dino (LMND).

Aktivis LMND , Dino menyampaikan, para mahasiswa berkumpul untuk mendiagnosa tubuh Indonesia. “Kira-kira penyakitnya menurut kawan-kawan ini apa?” ujarnya.

Dari diskusi itu, lanjut dia, masing-masing perwakilan organisasi mahasiswa itu menyampaikan pandangan kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Dengan menyoroti masalah Pendidikan, Peranan Media Pers, Konflik Agraria.

Selain itu, lanjut Dino, masalah pembangunan yang tidak mengedepankan kelestarian ekologi juga menjadi cacatan kritis mahasiswa, masalah pembangunan manusia, peran serta masing-masing gerakan mahasiswa dalam usaha langgam kerjanya di kampus-kampus.

“Dalam kesempatan diskusi ini, semua undangan dari gerakan mahasiswa yang hadir melakukan konsolidasi terkait agenda bersama dalam membangun narasi kritis terhadap pemerintahan,” pungkas Dino.(Michael Nababan)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*