Breaking News

Kadin Desak Pemerintah Berikan Kepastian Hukum Kapal Eks Asing

Kadin Desak Pemerintah Berikan Kepastian Hukum Kapal Eks Asing.

Sektor perikanan Indonesia kini sedang dirundung berbagai persoalan. Ditambah lagi dengan banyaknya persoalan hukum di sektor ini yang tak kunjung memiliki kepastian. Karena itu, pemerintah diminta memberikan kepastian hukum bagi nelayan dan juga bagi para pengusaha sektor perikanan Indonesia.

 

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto meminta Pemerintah memberikan kepastian hukum dan transparansi terkait pelarangan beroperasinya kapal-kapal ikan eks asing.

 

“Kami berharap masalah yang saat ini merundung sektor perikanan bisa segera diatasi. Jika dibiarkan, maka usaha sektor perikanan tidak menarik bagi investor,” kata dia, di Jakarta, Jumat ()3/03/2017).

 

Menurut Yugi, saat ini ada ratusan bahkan ribuan kapal ikan eks asing yang tidak bisa beroperasi lantaran dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

Pelarangan muncul setelah adanya pemberlakuan moratorium kapal ikan eks asing pada November 2014 hingga dikeluarkannya hasil analisis dan evaluasi pada awal 2017.

 

Tetapi hasil analisis dan evaluasi itu adalah keluarnya larangan terhadap banyak kapal ikan eks asing untuk beroperasi tanpa alasan yang jelas.

 

“Untuk masalah pelarangan kapal eks asing, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum bagi yang sudah melakukan investasi. Kami juga minta pemerintah transparan menilai pelaku usaha yang tidak bermasalah secara hukum,” ujar Yugi.

 

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Komisaris PT Ocean Mitramas, Esther Satyono. Menurut Ester kepastian hukum itu sangat diperlukan.

 

Dia pun meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjelaskan secara transparan alasan pelarangan beroperasinya kapal-kapal ikan eks asing.

 

Menurut dia, jika pelarangan ditujukan untuk mereka yang melanggar aturan, pihaknya mengapresiasi. Pertanyaannya adalah kenapa kapal-kapal ikan eks asing berbendera Indonesia yang sudah mempunyai surat-surat lengkap masih harus dilarang beroperasi.

 

“Pembasmian illegal fishing itu the best. Tapi armada kami, walau buatan luar sudah sesuai aturan dan berbendera Indonesia, milik nelayan, kenapa sampai dilarang? Kerugian yang ditimbulkan dari keputusan KKP itu mencapai triliunan rupiah,” ujar Ester.

 

Dia menjelaskan, pemilik kapal ikan eks asing butuh transparansi dan kepastian hukum dari pemerintah. Pasalnya, saat ini ada ratusan bahkan ribuan kapal tidak bisa beroperasi lantaran dilarang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

Pelarangan muncul setelah pemberlakuan moratorium kapal ikan eks asing pada November 2014 hingga dikeluarkannya hasil analisis dan evaluasi (anev) pada awal tahun ini.

 

Dia mengaku sudah menantikan pengumuman Anev selama 27 bulan. Sayangnya, hasil Anev tersebut melarang banyak kapal eks asing beroperasi tanpa alasan yang jelas. “Kami berharap ada hasil yang transparan lalu diposting di website resminya supaya semua tahu, tapi ini tidak. Ini membuat kita bertanya-tanya,” kata Esther.

 

Perusahaan kapal eks asing, menurutnya membutuhkan kejelasan dari pemerintah kenapa banyak sekali kapal yang dilarang. Banyak pemilik kapal eks asing yang masih penasaran. Dia meminta KKP mengumumkan secara jelas di situs resmi tentang aturan kapal yang boleh beroperasi dan menyebut kesalahan pemilik secara jelas.

 

“Dari situ bisa terlihat siapa yang melakukan IUUF (Illegal Unreported Undocumented Fishing) dan siapa yang tidak mencuri. Ini harus dibuka kalau benar salah ya tak apa-apa yang penting transparan,” tuturnya.

 

Dia juga mengkritisi proses Anev yang makan waktu sampai 27 bulan. Padahal dari data KKP jika dipelajari hanya butuh waktu setahun. “Nggak perlu 27 bulan, dan hasilnya mengecewakan masa semua dianggap mencuri dan bawa ikan ke luar negeri tanpa izin, padahal armada mitramas di Maluku, NTT, dan Papua hanya angkut, bekukan onboard, dan deliver ke pasar processor terdekat,” jelasnya.

 

Kapal yang sudah melalui Anev tapi tidak terbukti pelanggaran seharusnya diperbolehkan beroperasi. karena hal ini bisa menambah devisa bagi negara. Kalau pun tidak boleh juga beroperasi walau tak mencuri seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk BUMN.

 

“Ini yang dilakukan malah semua kapal bekas buatan luar dituduh mencuri, dianggap tak berizin, dan dianggap alat tangkapnya tidak aman harusnya bisa terbuka larangan itu alasannya apa,” kata dia.

 

Belum lama ini pihak KKP sempat menanggapi keluhan para pemilik kapal. Tanggapan itu dengan menyuruh para pemilik untuk berkirim surat. Tapi setelah dikirimi surat minta penjelasan malah gak ada tanggapan.

 

“Kami sudah kirimkan surat. Dalam dua tahun tidak satupun di jawab,” katanya.

 

Esther membeberkan kerugian yang ditimbulkan dari keputusan KKP mencapai triliunan. Ini membuat kredit macet di bank seperti BRI dan Mandiri karena kredit perikanan yang tidak terservice sesuai perjanjian.

 

“Kerugian mungkin bisa sekitar Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Padahal kami sudah berjuang puluhan tahun untuk dapat kepercayaan bank tapi sekarang malah jadi force majeur status begini,” katanya.

 

Kondisi ini juga membuat produksi nelayan turun 30 sampai 40 persen per tahun karena tidak bisa transhipment.

 

Jika tidak ada solusi yang adil dan transparan menurut dia kondisi perikanan akan makin hancur. Saat ini saja banyak pabrik pengolahan ikan sudah mulai bangkrut yang hidup juga karyawan cuma dipekerjakan  3 hari seminggu.

 

“Makanya sudah 2,5 tahun tidak ada perusahaan melakukan proses investasi ke Indonesia. Siapa yang mau investasi. Ada yang cold storage 300 ton saja sudah heboh padahal kapal kami muat 450 ton malah mangkrak,” tambah dia.

 

Dia mengira kepala Anev yang bertanggung jawab dalam hal ini, karena dianggap tidak paham spesifikasi kapal ikan eks asing sehingga semua dicap sama dan salah. Solusi seperti ini, kata dia sama saja memukul rata semua pemilik kapal eks asing adalah salah.

 

“Apakah ini solusi singkat pemerintah? Kapal buatan luar disebut kapal eks asing lalu tidak ada kajian transparan terus kita semua dilarang. Saya mohon ada solusi ini aset nasional. Kalau tetap mau melarang mohon bisa didayagunakan oleh Perindo atau BUMN lainnya untuk membangun perikanan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*