Breaking News

Kadaluwarsa, Kejagung Perpanjang MoU dengan LPSK

Perlu bantuan untuk perlindungan saksi dan korban.

Sudah kadaluwarsa atau habis masa berlakunya, Kejaksaan Agung kembali meneken perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahamannya dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perpanjangan kesepakatan ini berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Penandatanganan perpnajangan MoU dilaksanakan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Hasanudin Nomor4 1, Jakarta Selatan, Selasa (19/04/2016).

“Ini merupakan perpanjangan kerjasama nota kesepakatan yang sama yang merupakan perpanjangn durasi,” ucap Jaksa Agung HM Prasetyo usai penandatanganan MoU.

Kerjasama dalam perlindungan, diberikan terhadap saksi, korban dan pelapor tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM yang berat, pencucian uang, perdagangan orang, penyiksaan, penganiayaan berat, kekerasan seksual, dan tindak pidanan lainnya.

Kerja sama tersebut dilakukan agar saksi, korban dan pelapor mendapatkan perlindungan pada situasi yang membahayakan jiwanya.

“Hal tersebut menurut saya penting dan strategis karena sangat berguna,” tambahnya.

Selain dari penegak hukum sendiri, masyarakat juga diajak untuk membantu penegak hukum untuk membantu melindungi para saksi dan korban dari tindak pidana tersebut.

“Yang serius, baik dari masyarakat maupun penegak hukum sendiri, upaya mengungkap suatu tindak pidana,” terang Prasetyo.

Negara juga diharapkan memberikan bantuan berupa pemenuhan hak korban mendapatkan restitusi, kompensasi dan bantuan medis yang tidak dapat dipenuhi pelaku.

“Untuk memberikan jaminan yang seimbang terhadap korban dan pelapor.  Melindungi dari tuntutan pidana,” imbuhnya.

Menurut prasetyo, selama ini perlidungan terhadap saksi dan korban tindak pidana masih kurang diperhatikan, terutama dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Dalam proses penegak hukum, hak-hak saksi sangat minim dan sangat sering diabaikan. Dan hebatnya praperadialan dari balik jeruji diterima dan dikabulkan gugatannya,” jelas Prasetyo.

Ketua LPSK menyampaikan, berterima kasih atas kerja sama yang dilakukan dalam memberikan bantuan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

”Bagi kami ini merupakan bentuk  apresiasi, merupakan bentuk dukungan,” ucap Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam acara penanda tanganan  nota kesepahaman.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan fisik terhadap saksi, korban dan pelapor.

“Jaminan hukum kepada saksi dan korban. Ada upaya dari pihak lain untuk melapor kembali yang menyatakan mereka fitnah,”terang Abdul.

Nota kesepakatan ini berlaku dalam lima tahun ke depan sejak dilakukannya penanda tanganan kerja sama antara Kejagung dengan LPSK. Kesepakatan ini juga dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.(Jimmi/Tornando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*