Breaking News

Kabakamla Arogan, Presiden Jokowi Diminta Hentikan Intervensi Proses Hukum di Mabes Polri!

Kapal Ditahan Tanpa Alasan Yang Jelas, Kabakamla Arogan

Kapal Ditahan Tanpa Alasan Yang Jelas, Kabakamla Arogan, Presiden Jokowi Diminta Hentikan Intervensi Proses Hukum di Mabes Polri!

Sebuah Kapal yang tidak ada masalah ditahan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) tanpa alasan yang jelas. Selain itu, dalam urusan ini, Bakamlah juga sangat pro aktif melakukan intervensi terhadap kinerja penyidik Mabes Polri terkait adanya dugaan transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal. Tindakan itu sangat menciderai proses hukum.

Arogansi Bakamla ini harus dihentikan. Tidak cukup hanya sekelas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) untuk menegur keras sikap keras kepala dari Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqqerrocman itu, tetapi Presiden Joko Widodo harus turun tangan menindak anak buahnya.

Anggota Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta Sandi Ebenezer Situngkir mengatakan, arogansi lembaga seperti itu semakin menunjukkan ada yang tidak beres dalam urusan-urusan Bakamla.

“Indonesia ini negara hukum. Arogansi dan intervensi penegakan hukum oleh Kabakamla, sangat melukai proses penegakan hukum. Terutama kepada penyidik di Mabes Polri, mereka dikangkangi oleh orang yang memiliki pangkat Jenderal di Bakamla. Negara ini bukan milik jenderal seperti itu. Presiden Joko Widodo mesti tahu dan menegur keras Kabakamla,” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Pada 10 November 2018 lalu, Tim Sergap Belut Laut Bakamla menangkap Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar tanpa keterangan yang jelas, tanpa pemberitahuan dan tanpa penahanan yang resmi.

Kabakamla Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqqerrocman menginstruksikan anak buahnya memasukkan proses penyidikan ke Badan Reserse Kriminal Polri di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter).

Dijelaskan Sandi, penyidik di Dirtipidter telah melaksanakan semua proses pengusutan dan penyidikan. Dan Penyidik menyatakan Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar clear alias tidak melakukan pelanggaran hukum.

Namun, lanjut dia, Kabakamlah ngotot dan seperti tak percaya dengan penyidikan yang dilakukan Dirtipidter Bareskrim Polri itu.

“Kabakamla menelepon sejumlah petinggi Polri dan Menkopolhukam, dan memerintahkan memindahkan proses penyidikan ke bagian Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri. Loh, kok Kabakamla yang ngatur-ngatur proses penyidikan? Intervensi ini harus dihentikan,” tutur Sandi.

Sandi yang mendampingi kliennya Ardiansyah, yakni pemilik Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar, mendesak Kapolri bertindak tegas. Dia mengatakan, penyidik Polri sudah dikangkangi oleh Kabakamla.

Selain itu, Sandi juga meminta Presiden Joko Widodo bertindak, sebab anak buahnya telah dengan semena-mena mempermain-mainkan proses hukum. “Pak Jokowi harus menindaktegas Kabakamla,” ujarnya.

Nasib Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar jangan dibuat terkatung-katung. Kapal itu harus dilepaskan dan dibiarkan beroperasi, sebab tidak ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

“Kapal itu harus dilepaskan. Mereka sudah tertahan dan mengalami kerugian yang besar karena proses penangkapan yang tak jelas juntrungannya oleh Bakamla itu. Banyak ABK dan karyawan tidak mendapatkan hak dan gaji karena kapal dikandangi, tak bisa beroperasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kapten Ardiansyah yang merupakan Chief Executive Officer (CEO) PT Nusantara Shipping Line, sekaligus pemilik Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar, tidak mengerti mengapa pihaknya dikorbankan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas.

Awalnya, pada 10 November 2018 Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar baru selesai membongkar muatan Crude Palm Oil (CPO) yang dibawa dari Sampit di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kapal itu buang jangkar dan menunggu jadwal operasi selanjutnya.

Sebuah kapal lainnya yakni Self Propeller Oil Barge (SPOB) Michael-6 memberi kode kepada kelasi Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar yang sedang buang jangkar bahwa mereka hendak merapat ke kapal.

Selain karena aturan dan kebiasaan bahwa kalau ada kapal yang mendekat, ya pasti akan diterima merapat, untuk ditanyakan keperluan atau kebutuhannya apa, maka kelasi Kapal Nusantara Bersinar menerima tali dari SPOB Michael-6 untuk merapat. SPOB Michael-6 pun merapat ke sisi Nusantara Bersinar, melempar tali, dan menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 50 kilo liter ke para kru Nusantara Bersinar.

“Kelasi dan Nahkoda saya menolak. Sebab, untuk urusan BBM adalah urusan resmi kantor, bukan main beli di laut. Silakan ke kantor saja. Lagi pula kami sudah punya jalur resmi pembelian BBM. Begitu penolakan dari Kelasi dan Nahkoda saya ke kru SPOB Michael-6 yang naik ke kapal kami,” tutur Ardiansyah.

Pria yang akrab disapa Ardhi ini melanjutkan, pada saat itulah Tim Sergap Bakamla Belut Laut-4806 datang dan menggeruduk kedua kapal yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli BBM ilegal. Tim Sergap Bakamla Belut Laut-4806 yang dipimpin Kompol Heni Mulyono itu pun langsung menuduh telah terjadi penangkapan kapal karena transaksi BBM Ilegal. BBM yang tidak jelas surat dan legalitasnya.

“Ya sudah, kami tak bergerak. Silakan saja diperiksa dan dicek. Apakah memang kapal kami ada transaksi dan apakah beli BBM ilegal? Kami biarkan, semua diperiksa, dicek, dan tidak ditemukan bukti tuduhan itu,” ujar Ardhi.

Menurut Ardhi, sangat tidak masuk akal penawaran BBM ilegal itu, bahkan kebutuhan kapalnya saja mencapai 1800 kilo liter, kok bisa pula ada kapal mencoba menawarkan BBM Ilegal sebanyak 50 kilo liter dan lalu menuduh kapalnya transaksi ilegal sehingga ditangkap. “Aneh sekali skenario ini. Ada apa ya?” ujarnya.

Sepuluh hari sejak penangkapan itu, kapal dibiarkan terlantar, dengan posisi kapal SPOB Michael-6 masih terikat ke Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar. Itu berbahaya. Sangat berbahaya juga bagi kapal-kapal lainnya yang berlokasi di sekitarnya. Ardhi pun mengajukan protes ke pihak Bakamla. Kok kapalnya dibiarkan begitu saja.

Atas protesnya itu, Kepala Syahbandar Tanjung Priuk diperintahkan oleh Bakamla menarik kedua kapal dan sandar di Jakarta International Container Terminal (JICT) 2, Tanjung Priuk, hingga saat ini.

“Sampai hari ini tindakan yang sewenang-wenang tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan moril. Ini dikarenakan MT Nusantara Bersinar tidak dapat melakukan aktifitasnya,” ujar Ardhi.

Pada 12 November 2018 lalu, Bakamla melalui Direktur Operasi Laut Bakamla Lasksamana Pertama TNI Nur Syawal Embun mengumumkan adanya penangkapan terhadap dua kapal aats dugaan adanya penyeludupan BBM Ilegal. Kedua kapal yang ditangkap itu adalah Self Propeller Oil Barge (SPOB) Michael-6 dan Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar.

Direktur Operasi Laut Bakamla Lasksamana Pertama TNI Nur Syawal Embun mengatakan, penangkapan dilakukan pada Sabtu malam, 10 November 2018, sekitar pukul 21.00 WIB.

Ketika itu, MT Nusantara Bersinar disandari SPOB Michael 6, yang diduga akan melakukan bunker minyak jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 50 kiloliter.

“Keterangan dari Tim, tidak ditemukan beberapa dokumen yang harusnya menyertai kapal muat bahan bakar maupun kapal yang berada di sebelahnya (MT Nusantara Bersinar),” kata Embun, Senin (12/11/2018).

SPOB Michael 6 dinahkodai Sally Putri Anugerah Eni Sambul (WNI) dengan delapan orang anak buah kapal (ABK). Sementara MT Nusantara Bersinar dinahkodai Eko Yulianto (WNI) dan diawaki 17 orang ABK. Kemudian, persoalan ini diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk ditindaklanjuti.

Pada 15 November 2018, Ardiansyah sebagai Direktur PT Nusantara Shipping Line, yang beralamat di Jalan Bukit Gading Raya, Komplek Ruko Gading Bukit Indah, Blok Q/17, Kelapa Gading, Jakarta Utara, mendapat surat pemanggilan dari penyidik Dirtipidter.

Kepada Tim Penyidik Dirtipidter Bareskrim yang dipimpin AKBP Suyono, Ardhi menjelaskan posisi kapal dan juga menampik adanya transaksi BBM ilegal dari kapalnya.

“Itu tidak boleh. Kami memiliki jalur resmi dan halal, legal dalam pembelian BBM,” ujar Ardhi.

Selain Ardhi, penyidik juga memanggil dua orang ABK Kapal Tangker MT Nusantara Bersinar yakni Amar Yatim dan Eko Yulianto untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemanggilan kepada kedua orang ini dilakukan pada 14 November 2018.

Tindakan yang dilakukan Bakamla itu telah merugikan dirinya. Selain itu, para karyawan dan ABK mengeluh karena belum memperoleh gaji selama kapal tidak beroperasi lagi.

“Tidak ada penghasilan. Karena kapal kita dikandangi begitu saja. Tidak tahu apa salahnya kini,” ujar Ardhi.

Dia bingung dan mempertanyakan tindakan Kabakamla yang bertentangan program Presiden Joko Widodo, Poros Maritim Dunia.

“Tetapi kok perilaku Bakamla begini? Visi misinya Pak Presiden Jokowi ya tak berguna dong kalau begitu,” ujar Ardhi.

Menurut dia, dengan melihat kondisi yang sedang terjadi penuh pemaksaan, maka dia berharap Presiden Joko Widodo mengetahui dan mengecek kebenaran persoalan ini.

“Hanya Bapak Presiden Jokowi yang bisa segera menyelesaikan persoalan ini. Kami berharap Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan persoalan yang dilakukan Bakamla ini,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*