Breaking News

Jutaan Pemilih Belum Terekam E-KTP, KPU Diminta Segera Selesaikan Temuan Bawaslu

Jutaan Pemilih Belum Terekam E-KTP, KPU Diminta Segera Selesaikan Temuan Bawaslu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menyelesaikan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya jutaan masyarakat yang belum terekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan, pada Rapar Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, Kamis, 8 September 2018, terdapat sebanyak 131. 363 pemilih ganda yang tersebar di 76 kabupaten dan kota. Data pemilih ganda itu diklasifikasi berdasarkan analisis by name dan by address sesuai Nomor Induk Kependudukan yang ditemukan Bawaslu.

“Dan juga adanya temuan sebanyak  2 .618 .034 calon pemilih yang belum terekam E-KTP. Ini harus segera diselesaikan oleh KPU. Jangan sampai masyarakat dan pemilih itu dirugikan,” ujar Firman Soebagyo, di Jakarta, Jumat (07/09/2018).

Politisi Senior Partai Golkar ini secara tegas meminta KPU agar secepatnya menyelesaikan temuan yang disampaikan Bawaslu itu.

“Mengingat waktu dan jumlah yang sangat besar dan signifikan tersebut akan sangat merugikan hak-hak dari warga negara yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yang akan datang,” tutur Firman Soebagyo.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU harus selalu berkoordinasi dan melakukan kerja sama yang baik dengan Bawaslu sebelum mangambil keputuasan. “Agar tidak terjadi tafsir yang berbeda-beda terhadap aturan hukum yang ada,” ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai larangan mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri sebagai Calon Legislator, ternyata sudah banyak yang dibatalkan oleh Bawaslu.

“Ini menunjukan dan dikesankan masih ada pandangan dan tafsir yang berbeda-beda terhadap aturan hukum yang berlaku dari penyelenggara dan pengawas pemilu,” ujar Firman Soebagyo.

Oleh karena itu, lanjutnya, di sisa waktu yang ada, KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih dan memberikan bimbingan teknis kepada KPU Daerah dan Bawasda.

“Agar mereka mempunyai sikap dan pandangan tafsir yang sama mengenai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada,” tutur Firman Soebagyo.

Firman mengingatkan, pemahaman terhadap aturan hukum ini sangat penting, dikarenakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan di lapangan, di masing-masing daerah masih ada tafsir yang berbeda-beda antara KPUD dengan Bawasda.

“Jika hal itu masih terjadi, tentu sangat mengganggu proses demokrasi dan dapat merugikan hak-hak masyarakat dan parpol peserta Pemilu,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*