Breaking News

Jutaan Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual, Pemerintah Kemana Aja?

Jutaan Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual, Pemerintah Kemana Aja?

Dalam memperingati Hari Anak Nasional 2017, Aliansi Down to Zero (DtZ) menyatakan keprihatinan atas masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), terutama yang terjadi di sektor perjalanan dan pariwisata (travel and tourism) dan online. Dalam konteks terjadinya ESKA ini penting untuk memastikan negara sebagai duty bearer dalam melindungi dan memenuhi hak warga negara.

 

Program Manager DtZ Plan Indonesia, Roosa Sibarani menuturkan, praktik eksploitasi seksual komersial anak merupakan masalah mendesak di seluruh dunia yang perlu ditangani.

 

“Lebih dari 1 juta anak setiap tahun menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Aliansi Down to Zero bertujuan untuk menghentikan eksploitasi seksual komersial anak di 11 negara,” katanya di Jakarta, Selasa (01/08/2017).

 

Menurut dia, Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan isu yang komplek dengan banyak faktor pendorong diantaranya kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, meningkatnya kebebasan bertindak, kesenjangan pendidikan, kesenjangan partisipasi politik dan korupsi. Hal tersebut merupakan keadaan yang membuat anak rentan dieksploitasi, dan membuat pelaku kejahatan eksploitasi sulit ditangkap dan diadili.

 

Program Down to Zero yang berdurasi selama 5 tahun yakni 2016 sampai 2020 menyasar 4 komponen utama pelaku perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial anak yakni anak itu sendiri, masyarakat, pemerintah beserta penegak hukum, dan sektor swasta.

 

“Pertama Down to Zero dalam intervensi ke anak berupaya membangun kesadaran anak dan remaja agar dapat melindungi diri mereka, berjuang untuk haknya dan melakukan perubahan di lingkungan mereka sendiri. Kami memastikan bahwa anak memiliki kesadaran terhadap sistem perlindungan anak tersebut,” paparnya.

 

 

Di lain sisi, komponen masyarakat juga penting untuk diperkuat. DtZ melakukan kampanye, diskusi dan membentuk sistem perlindungan anak di daerah agar masyarakat memahami konsekuensi eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Diskusi juga dilakukan bersama keluarga tentang isu tersebut, melawan tabu dan malu.

 

“Dalam hal pendampingan korban, kami juga menawarkan perlindungan dari situasi eksploitatif dengan mengatur tempat tinggal dan perawatan yang sesuai untuk korban,” kata Roosa.

 

Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas dan perjuangan untuk menuntut pelaku, sehingga pemerintah daerah, kepolisian dan sistem peradilan dapat menyusun kebijakan, hukum dan aturan yang mendukung usaha ini. Selain itu, Down to Zero membangun dan memperkuat kerjasama dengan sektor bisnis. Hal ini dilakukan melalui lobi dan pengembangan kode etik melalui kolaborasi dengan institusi yang relevan.

 

“Kami bekerjasama dengan beberapa industri, seperti sektor pariwisata, dengan mengembangkan kode etik dimana perusahaan pariwisata lokal maupun internasional harus melakukan dan memberikan perlindungan terhadap hak anak. Kami juga membantu perusahaan yang bersedia menyediakan lowongan kerja dan pendidikan untuk keluarga korban,” sebutnya.

 

Program Manager DtZ ECPAT Indonesia, Fitri Annisa, mengatakan dalam setahun perjalanan program DtZ ini setidaknya terdapat 576 anak yang terlatih untuk melakukan advokasi yang memampukan mereka untuk memahami hak-hak dan memobilisasi teman sebaya dalam menolak ESKA.

 

Selain itu, 588 anak telah dilatih utk melakukan peningkatan kesadaran tentang pencegahan ESKA bagi teman sebaya, 2169 anggota masyarakat yang telah dijangkau dan berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesadaran tentang pencegahan dan penanganan ESKA. Sebanyak 75 keluarga korban ESKA dan 447 anak rentan ESKA sudah dijangkau dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan seperti pendampingan dalam bentuk konseling, pendidikan, kesehatan, bantuan hukum dan rehabilitasi dan pelatihan keterampilan hidup.

 

“Sejauh ini DtZ sudah memberikan pelatihan kepada 90 staf pemerintah dan penegak hukum daerah, 60 penegak hukum di pusat dan mendampingi 40 kasus hukum ESKA di Jakarta, Batam dan Surabaya, serta mengadakan lebih dari 100 pertemuan dengan para penegak hukum daerah dalam rangka penanganan kasus-kasus tersebut,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*