Breaking News

Jung Juang, Pergulatan Kapal dan Alat Tangkap, Sejarah Yang Terabaikan

Jung Juang, Pergulatan Kapal dan Alat Tangkap, Sejarah Yang Terabaikan.

Oleh: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Tepatnya bulan Agustus ini, pasca demontrasi damai nelayan 117 di depan Istana Negara. Nelayan Indonesia melalui Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) semakin menunjukkan kekuatan untuk terus bergerak menghadapi dominasi kekuasaan.

Sala satunya, munculnya ide Jung Juang dari Bung Ono Surono anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan ini. Asal muasal kemunculan ide ini untuk menegaskan peran serta nelayan Indonesia dalam menghadapi dampak terburuk dari berbagai produk kebijakan menteri KKP RI.

Paling tidak, ide ini telah di presentasikan dalam dua kali forum nelayan bertempat di kantor Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) yakni pada tanggal 14 Agustus 2017 dan 24 Agustus 2017.

Pertemuan itu menghasilkan beberapa hal yakni 1). Konsolidasi nelayan Indonesia: 2). Membuat prasasti jung juang untuk diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo dalam upaya mendukung pemerintahan: 3). Melakukan roadshow keberbagai tokoh – tokoh partai politik,  LSM, Ormas, Toga dan Toma untuk menyampaikan risalah perjuangan nelayan: 4). Melakukan keliling nusantara sebagai bentuk konsolidasi nelayan Indonesia dari Bali, NTB, NTT, Merauke, Aceh, Sumatera, Kalimantan dan berakhir di Pulau Jawa.

Agenda tersebut beberapa kali masuk dalam proses pematangan, namun ada kendala teknis yang tidak bisa diprediksi, yakni nelayan setuju dalam pelaksanaan. Akan tetapi, hanya bersifat partisipatif, mungkin karena jarak dan waktu yang sebagian nelayan berjauhan sehingga menyulitkan koordinasi. Agenda ini intinya harus dimaknai positif bahwa perjuangan nelayan terjadi karena ada gagal paham penguasa.

Gagal memahami sejarah, sudah tentu akan mengalami kebuntuan untuk memahami realitas dinamika nelayan pesisir. Pemahaman, penemuan bahasa sejarah dalam prasasti borobudur, Jung Jawa, dan Jung Nusantara adalah entitas ideologis sejarah agar nelayan Indonesia bisa meneruskannya.

Kapal dan alat tangkap sudah ada sejak tahun 1500-an. Keberadaan alat tangkap seiring penciptaan kapal-kapal Jung Borobudur,  Jung Jawa dan Jung Nusantara.

Fungsi alat tangkap yang diimiliki kapal Jung adalah untuk menangkap ikan, baik ikan konsumsi, ikan merkantilis (pertukaran dagang) maupun ikan sebagai alat tukar diplomasi pelaut nusantara di beberapa benua yakni Asia Tenggara, Afrika Selatan serta pedesaan Selatan China.

Bahkan, alat tangkap yang dimiliki kapal Jung mampu membawa ikan ratusan ton. Tujuan perdagangan ikan ke China, Madagaskar, Afrika dan negara-negara di Asia Tenggara. Ini merupakan bukti bahwa kapal dan alat tangkap pelaut atau nelayan nusantara sudah melakukan perjalanan jauh menembus batas dinamika manusia di dunia. Dengan begitu, ada banyak kapal dan alat tangkap nelayan di pulau Jawa yang berkategori kuno dan modern.

Sementara merunut dari sejarah kapal Jung Borobudur, Jung Jawa dan Jung Nusantara menjadi jelas akan keberadaan alat tangkap. Orang-orang nusantara sebagai pelaut sudah mendesain alat tangkapnya sendiri, sebagai upaya untuk bertahan hidup ditengah laut.

Pada tahun 1900-an, bukti otentik perkembangan alat tangkap adalah terdapat di bagian pulau Jawa.

Keberadaannya, berkembang keseluruh nusantara. Sejak abad ke 10 Sebelum Masehi alat tangkap sudah sangat digolongkan modern. Namun, seiring perubahan kondisi laut nusantara juga ikut ada perubahan model alat tangkapnya.

Macam-macam alat tangkap yang sudah sejak abad 10 Sebelum Masehi yakni 1). Conutte, alat tangkap ini sangat pendek dan berbentuk lonjong dengan jaring sangat rapat. 2). Kaptaru, alat ini panjangnya 5 meter dan mulut jaringnya 1 meter. Jenis ikan yang ditangkapnya berupa ikan besar berukuran 3 centimeter. 4). Kacimotagis, alat tangkap ini sering digunakan oleh bagian Sulawesi Tenggara pada abad ke 10 Sebelum Masehi.

Prasasti lain, untuk pemotongan ikan berupa kapak dan cilam (pisau), yang berfungsi untuk memahat, membersihkan dan membedah ikan. Alat-alat ini digunakan oleh nelayan atau oara pelaut nusantara. Sehingga sudah dikenal sejak lama.

Sementara pada perkembangan selanjutnya, abad ke 11 bahwa alat tangkap lebih modern sudah ada. Namun, alat tangkap ini bermetamorfosis dalam bentuk korporasi laut yang memiliki ratusan dan ribuan kapal. Saat itu belanda sudah melakukan ekspansi dalam pengeksploitasian laut nusantara.

Bagi kerajaan majapahit, untuk menyelamatkan potensi laut dan kemaritiman nusantara, maka perlu ada nasionalisasi laut melalui deklarasi “JUNG NUSANTARA” antara Sulawesi dan kepulaun Jawa. Majapahit telah memiliki dedikasi tinggi untuk memelihara hubungan laut.

Untuk kebutuhan – kebutuhan rakyat pesisir dalam masa pemerintahan majapahit, maka diberikan tanggungjawab untuk membuat sendiri kapal dan alat tangkap demi keberlangsungan hidupnya. Sehingga ari dulu ada pembagian wilayah penangkapan ikan dilaut, sesungguhnya sudah diatur sejak zaman majapahit.

Sekarang hanyalah fungsi melengkapi dan koordinasi dalam hubungan laut untuk menjaga keharmonisan dan tak ada dominasi terhadap upaya kelestarian kesejahteraan rakyat.

Kalau sekarang ada kebijakan menteri yang tidak memperhatikan nasib sejarah maritim, nasionalisasi dan pembagian wilayah penangkapan hingga upaya menjamin kesejahteraan nelayan. Maka, sesungguhnya pemerintah abai terhadap kondisi nelayan.

Mereka (nelayan) telah menjaga kedaulatan bangsa ini melalui laut dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat telah mereka lakukan.

Mari melihat masalah, jangan menjadi penguasa tidak mau dikritik, sesungguhnya kebijakan yang tidak berbasis sejarah akan menemukan kefatalan dalam realisasi dan menyengsarakan rakyat.***

Leave a comment

Your email address will not be published.


*