Breaking News

Jokowi Tidak Konsisten Berikan Jaminan Kepada PNS dan Pegawai Pemerintah

Jokowi Tidak Konsisten Berikan Jaminan Kepada PNS dan Pegawai Pemerintah.

Aturan yang memuat tentang pemberian jaminan bagi para pekerja dianggap tidak konsisten. Peraturan yang satu dengan peraturan lainnya yang baru diterbitkan kemudian, terlihat tidak konsisten dan banyak persoalan.

 

Hal itu disampaikan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timmboel Siregar. Menurut Timboel, kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2015 yang mengatur tentang Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tadinya merupakan sebuah langkah awal yang baik bagi PNS dan PPPK.

 

Dijelaskan Timboel, keharusan agar semua PNS dan PPPK ikut program JKm dan JKK diawali oleh amandemen kedua dan keempat UUD 1945 (Pasal 28 H dan Pasal 34) yang secara eksplisit menyatakan seluruh rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial.

 

Selanjutnya, lahirlah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang pada salah satu prinsipnya menyatakan kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib.

 

Dengan adanya prinsip Wjib tersebut, lanjut dia, maka PNS dan PPPK juga wajib mendapatkan JKK dan JKm. Hal ini berbeda dengan pekerja formal swasta yang sejak tahun 1992 sudah diwajibkan ikut Program JKK, JKm serta JHT.

 

Untuk memastikan PNS dan PPPK wajib ikut JKK dan JKm, sebelumnya Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, yang pada Pasal 5 menyatakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI, dan peserta didik POLRI wajib didaftarkan dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh penyelenggara negara.

 

Lahirnya Perpres 109 ini, lanjut Timboel, selain merespon lahirnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, juga untuk mem-follow up hadirnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menyatakan secara eksplisit bahwa hanya ada dua badan penyelenggara jaminan sosial secara nasional yaitu BPJS Kesehatan (mengelola program jaminan kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan (mengelola 4 program yaitu JKK, JKm,JHT dan Jaminan Pensiun).

 

“Sehingga Perpres ini memerintahkan secara tegas dan jelas program JKK dan JKm bagi PNS dan program JKK, JKm dan JHT bagi PPPK dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Rabu (29/03/20170.

 

Nah, menurut dia, konsistensi dan koordinasi semua regulasi yang telah dilahirkan tersebut ternyata ditelikung secara sadar oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2015.

 

Timboel mengatakan, PP No 70 ini ternyata menyerahkan pelaksanaan JKK, JKm bagi PNS dan JKK, JKm dan JHT bagi PPPK kepada sebuah BUMN yang bernama PT Taspen. PT Taspen yakni Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil. TASPEN adalah singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

 

“Apa yang salah dengan PP Nomor 70 ini? Menurut saya, PP ini telah melegalkan pelaksanaan JKK, JKm dan JHT kepada PT Taspen. Hal itu telah mereduksi seluruh regulasi berkenaan dengan jaminan-jaminan yang saya sebutkan tadi,” ujarnya.

 

Memang, lanjut dia, PP Nomor 70 ini adalah amanat Pasal 92 (ayat 4) dan Pasal 107 Undangundang Aparatur Sipil Negara(ASN, tetapi mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011, ditegaskan Timboel, seharusnya isi yang ada di PP Nomor 70 tidak boleh bertentangan dengan amanat UU ASN, khususnya Pasal 92 dan Pasal 106.

 

Ketika Pasal 92 dan Pasal 106 mengacu pada SJSN dalam pelaksanaan JKK, JKm bagi PBS dan JKK, JKm serta JHT bagi PPPK, ini artinya 9 prinsip yang ada dalam UU SJSN harus menjadi acuannya juga.

 

Kemudian, kata Timboel, prinsip nirlaba sebagai salah satu prinsip SJSN tidak sesuai dengan PT Taspen yang berorientasi pada profit.

 

“Bila fokus pada profit, maka kecenderungannya manfaat yang sudah diatur dalam UU ASN yang diberikan kepada peserta akan terbatas. Bila ada surplus dari hasil pengembangan program JKK-JKm maka seharusnya digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, sesuai prinsip ke-9 SJSN, bukan dikemas dalam bentuk dividen seperti yang terjadi di PT Taspen,” urainya.

 

Prinsip Gotong Royong, kata dia, tidak mungkin terimplementasi di PT Taspen. Gotong royong antara PNS-PPPK, pekerja formal swasta serta pekerja informal hanya mungkin terjadi di BPJS Ketenagakerjaan.

 

Dengan gotong royong maka akan terakumulasi dana yang besar untuk membiayai program JKK dan JKm. Solvabilitas dan kesinambungan pembiayaan program akan lebih mudah tercapai, dan tentunya peningkatan manfaat akan lebih mudah diciptakan dan dilaksanakan, seperti program Return to Work (RtW) di BPJS Ketenagakerjaan, untuk membantu peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami cacat sehingga peserta mampu bekerja kembali.

 

“Faktanya program RtW tidak ada di PT Taspen,” ujar Timboel.

 

Memang, diungkapkan dia, sudah ada lima orang PNS yang memprotes PP Nomor 70 Tahun 2015 ini dengan melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung (MA ). Namun, mengingat UU SJSN dan UU BPJS sedang diuji di Mahkamah Konstitusi maka proses JR PP Nomor 70 ini belum bisa diproses di MA.

 

“Saya yakin dengan ketidakpatuhan PP Nomor 70 ini terhadap UU SJSN, UU BPJS maupun UU ASN, maka MA akan menganulir penyelenggaraan JKK, JKm dan JHT bagi PNS-PPPK di PT Taspen, dan untuk selanjutnya menyerahkannya ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

 

Bila membaca Pasal 65 ayat (2) UU BPJS sangat jelas dinyatakan bahwa PT. Taspen menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Ini artinya, eksekutif dan legislatif sudah sepakat menyatukan pengelolaan tabungan hari tua dan pensiun ASN ke BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Kalau sudah mau digabung kenapa juga pemerintah malah menyerahkan JKK, JKm dan JHT ke PT. Taspen. Ini sebuah keanehan besar?” tanya Timboel.

 

Yang aneh juga, lanjut dia, hingga saat ini PT Taspen dengan sadar dan sengaja tidak mau menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi pengalihan program tabungan hari tua dan pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS disebutkan PT Taspen diwajibkan menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi tersebut paling lambat tahun 2014.

 

“Pembangkangan sistemik oleh PT Taspen terhadap UU BPJS dibiarkan terus terjadi oleh Pemerintah cq. Kementerian BUMN,” ujarnya.

 

Timboel menegaskan, eksistensi PP Nomor 70 Tahun 2015 adalah blunder hukum oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Timboel menduga, pelaksanaan pembuatan PP 70 Tahun 2015 ini dan pembiaran ketidakpatuhan PT Taspen kepada UU BPJS merupakam skenario Kementerian Keuangan mengkanalisasi iuran JKK, JKm serta JHT bagi PNS dan PPPK yang bersumber dari APBN ke PT Taspen agar dana iuran tersebut dapat dikembalikan lagi ke APBN dalam rupa dividen.

 

“Dugaan saya lainnya adalah dana iuran JKK, JKm dan JHT tersebut memang dikondisikan untuk skenario penyelamatan pembayaran pensiun PNS di masa depan, karena diduga program Pensiun PNS di PT Taspen masih menyisahkan banyak masalah,” ujarnya.

 

Karena itu, dia mendesak Presiden Jokowi untuk mengembalikan rel jaminan sosial kepada UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN dengan membatalkan PP Nomor 70 Tahun 2015.

 

“Dan tidak membuat skenario-skenario baru yang berpotensi melanggar Undang Undang yang ada,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*