Breaking News

Jokowi Telah Teken Perpres, Tinggal Dua Setengah Tahun Pemerintahan, Impelementasi Pembangunan Berkelanjutan Ditunggu

Jokowi Telah Teken Perpres, Tinggal Dua Setengah Tahun Pemerintahan, Impelementasi Pembangunan Berkelanjutan Ditunggu.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang terus bersiap untuk melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs sendiri merupakan agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Pada 4 Juli lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

Senior Adviser International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Mickael B. Hoelman mengatakan, Perpres tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah melaksanakan SDGs.

 

“Perpres merupakan indikasi komitmen serius dari Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan mencapai SDGs. Melalui Perpres ini, Presiden Jokowi memimpin langsung langkah dan strategi Indonesia untuk mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/07/2017).

 

Menurutnya, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 merupakan alat bantu dan daya ungkit untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi yang tinggal 2,5 tahun ini. Perpres dapat digunakan untuk mempercepat dan memastikan pembangunan yang sesuai dengan janji kampanye presiden.

 

Peraturan ini memandatkan arahan kepada Bappenas untuk menyiapkan peta jalan Indonesia hingga tahun 2030 dan perencanaan nasional dalam pembentukan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs.

 

“Salah satu cara untuk menilai keseriusan Perpres, dapat dipastikan dalam apakah dalam Pidato Nota Keuangan Presiden bulan Agustus sudah mengakomodir peta jalan SDGs dan RAN SDGs,” katanya.

 

Program Koordinator SDGs Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), Jonna Damanik menyebut masih terdapat beberapa tantangan yang mesti diselesaikan Indonesia menuju tercapainya Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

“Pemerintah harus bisa mengidentifikasi siapa dan di mana mereka yang tertinggal tersebut, untuk kemudian dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan,” ujar Jonna.

 

Paradigma inklusivitas dalam partisipasi warga selayaknya menjadi dasar partisipasi warga yang dimaksudkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs ini.

 

“Prinsip SDGs leave no one behind atau tidak meninggalkan seorangpun, perlu membawa perspektif hak asasi manusia, sehingga partisipatif yang terbentuk tidak sekedar mengundang kelompok tertinggal tetapi juga melibatkan mereka dalam dialog pembangunan,” kata Jonna.

 

Deputi Program Transparansi Internasional Indonesia (TII), Lia Toriana menambahkan, Perpres ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, baik secara substansial maupun prosedural. Produk kebijakan dan program semacam ini juga sebaiknya melibatkan warga, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas yang kerap ditinggalkan.

 

“Perpres ini harus mampu mendorong adanya akuntabilitas pembangunan serta membuka ruang bagi partisipasi warga dalam pembangunan,” tuturnya.

 

Terkait dengan isu transparansi, Lia menyoroti empat hal, yaitu bagaimana prioritas pembangunan menggunakan anggaran secara tepat sasaran; keterlibatan warga bukan sekedar gimmick namun sudah mulai substansial; bagaimana membentuk mekanisme perlindungan terhadap warga negara dalam memonitoring dan pengawasan pembangunan; dan pelibatan masyarakat sipil dalam partisipasi pembangunan.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) no. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

 

Perpres ini menetapkan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*