Breaking News

Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Pelayaran Perintis

Diambil Alih PELNI Pelayaran Perintis Kecewa

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto menyampaikan rasa kecewanya atas adanya upaya mendorong Presiden Jokowi untuk segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyelenggaraan dan pelayanan kapal perintis yang ditugaskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)

Presiden Jokowi diminta tidak menutup mata bagi para pengusaha pelayaran lokal. Sejak dibuatnya draft atau aturan pengambilalihan pelayanan kapal perintis, para pengusaha pelayaran lokal terancam bangkrut. Karena itu, Jokowi diharapkan lebih bijak dan memperhatikan keberlangsungan para pengusaha pelayaran lokal Indonesia bersama para Anak Buah Kapal (ABK) serta para karyawannya yang sudah berhenti beroperasi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto menyampaikan rasa kecewanya atas adanya upaya mendorong Presiden Jokowi untuk segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyelenggaraan dan pelayanan kapal perintis yang ditugaskan kepada PT Pelayaran Nasional (Pelni).

“Terus terang ada kekecewaan dari pihak anggota kami yang memang sudah ikut tender (tender pelayanan pelayaran perintis) karena memang itu ditenderkan. Memang, dalam kenyataannya, dari 96 route, sebanyak 52 route diberikan kepada pihak swasta dan sebanyak 44 pada pihak PELNI,” ujar Carmelita, Jumat (29/01/2016).

Menurut perempuan yang sudah dua periode memimpin INSA ini, pihaknya bisa memahami bahwa terkait pembuatan regulasi adalah hak perogeratif pemerintah. Namun, pemerintah juga tidak bisa begitu saja menutup mata atas keberadaan para pengusaha lokal yang selama ini melayani masyarakat di garis depan pulau-pulau terluar dan terpencil di Indonesia.

Dia berharap, Presiden Jokowi dapat mendengarkan masukan dan juga kondisi ril yang dialami para pengusahan pelayaran perintis itu.

“Kami mengerti bahwa semua ini hak perogratif Kemenhub untuk mengganti operator sebagian Perintis dan diserhakan kepada Pelni. Akan tetapi, anggota yang sudah ikut tender masih berharap agar mereka diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki kinerja mereka. Tentu, kami berharap, anggota yang sudah ikut tender bisa tetap mengoperasikan kapal-kapal perintis,” ujar Carmelita.

Dalam menjalankan visi misi membangun tol laut sebagaimana dicita-citakan Jokowi, lanjut Carmelita, pelayaran perintis sangat mendukung upaya itu. Namun, pemerintah juga harus memberikan peran nyata kepada mereka dengan tidak menutup usaha dan kegiatan pelayaran perintis yang sudah puluhan tahun melayani pulau-pulau terluar Indonesia.

Karena itu pula, pemerintah diingatkan agar tidak menelan mentah-mentah masukan ataupun rancangan yang disodorkan oleh sejumlah konsultan asing kepada pemerintah dalam mengambilalih pelayaran ini oleh Pelni.

“Ini kan presiden dapat masukan dari konsultan asing. Inilah sayangnya, pejabat kita malah mendengar ucapan konsultan dan diteruskan ke Pak Presiden. Presiden mana tahu detail persoalan yang terjadi kepada kita,” ujar Carmelita.

Dia pun menyampaikan agar Presiden Jokowi  melakukan revisi atas peraturan yang sudah ditekennya dengan memberikan ruang bagi pelayaran perintis Indonesia untuk berkembang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Bobby R. Mamahit menyampaikan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyelenggaraan dan pelayanan kapal perintis yang ditugaskan kepada PT Pelayaran Nasional (Pelni) sudah dibuat dan sudah masuk ke meja Presiden edan sudah ditandatangani.

“Perpres tentang penyelenggaraan dan pelayanan kapal perintis sudah ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 8 Januari 2016,” kata Capt. Bobby R Mamahit.

Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden itu, pemerintah menugaskan kepada PT Pelayaran Nasional untuk melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan pelayaran perintis. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melayani daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan belum berkembang.

Capt. Bobby mengatakan, penugasan kepada PT Pelni untuk mengelola dan mengoperasikan kapal-kapal perintis milik negara tinggal menunggu pengesahan dari Presiden Jokowi.

Saat ini Ditjen Hubla memiliki 96 rute perintis yang terdiri dari 52 trayek dilayani oleh kapal-kapal negara yaitu KM Sabuk Nusantara. Sedangkan 44 trayek dilayani oleh kapal-kapal milik swasta.

“Ke-52 trayek itulah yang diserahkan pengelolaan dan operasionalnya kepada PT Pelni. Sedangkan sisanya tetap dilayani oleh perusahaan swasta,” kata Bobby.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*