Breaking News

Jokowi Diminta Mencari Formula Mengikutsertakan Masyarakat Diaspora Indonesia Dalam Pembangunan

Presiden juga harus pikirkan bagaimana peran masyarakat diaspora Indonesia dalam pembangunan bangsa.

Presiden Jokowi diminta membuka ruang dan mencarikan solusi yang sah dalam melibatkan masyarakat Indonesia yang berdiaspora di berbagai penjuru dunia yang memiliki kepedulian dan keterlibatan dalam membangun Indonesia.

 

Persoalan dwikewarganegaraan yang mencuat setelah terendusnya Arcandra Tahar yang sempat menduduki jabatan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) selama dua puluh hari, dengan berujung pada pencopotan dirinya dari kursi kabinetnya Jokowi, yang diakibatkan persoalan kesetiaan dan nasionalisme Indonesia—kewarganegaraan ganda, patut dipertimbangkan dalam persoalan-persoalan lain bagi masyarakat diaspora Indonesia.

 

Sekretaris Jenderal Duta Jokowi, Jones Batara Manurung menyampaikan, langkah pemberhentian Menteri ESDM yang dilakukan Jokowi itu, menunjukkan kecepatan dan ketegasan Presiden dalam menangani krisis. Hal ini patut diapresiasi, karena sejak merebaknya persoalan itu, presiden langsung bersikap.

 

“Momentum ini hendaknya bisa membuat semua pihak berinstropeksi,” ujar Jones Batara Manurung, di Jakarta, Rabu (17/08/2016).

 

Menurut dia, bukan karena persoalan dwikewarganegaraan saja yang menghambat banyak warga Indonesia di luar negeri untuk mengabdi dan berperan positif dalam pembangunan Tanah Air, tetapi juga regulasi dan tataran hukum yang kini diterapkan di Indonesia masih mengharamkan warga diaspora berperan serta.

 

“Jadi, harus ada tawaran solusi dan dibuka ruang bagi masyarakat diaspora Indonesia untuk berperan aktif dalam pembangunan Negara ini. Potensi Diaspora untuk mendukung pembangunan nasional sangat besar loh,” ujarnya.

 

Jones Batara menekankan, persoalan dwikewarganegaraan yang banyak terjadi pada diaspora Indonesia harus menjadi perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan terhadap Undang Undang Dwikewarganegaraan.

 

“Sebab saat ini, ada ratusan bahkan ribuan anak-anak bangsa yang ingin berkontribusi untuk ibu pertiwi namun terkendala oleh permasalahan Dwikewarganegaraan ini,” pungkasnya.

 

Terkait persoalan ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Jokowi  mendorong dan merintis revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

 

Menurut dia, ada banyak warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki keahlian khusus, seperti Arcandra, namun terbentur dwi-kewarganegaraan.

 

Kendala itu mengakibatkan mereka kesulitan untuk berkontribusi bagi tanah air. “Jika Presiden menganggap ini sebagai bagian dari cara supaya bisa memanfaatkan keahlian anak-anak bangsa Indonesia yang menyebar di seluruh dunia dengan kapasitas yang luar biasa, maka Presiden segera mengajukan kepada DPR untuk merintis pembahasan revisi UU Kewarganegaraan,” beber Fahri, Senin (15/8/2016) malam.

 

Fahri menambahkan, sebetulnya sudah ada beberapa pihak yang mengusulkan agar aturan dwi-kenegaraan dimasukkan dalam revisi UU Kewarganegaraan.

 

Namun, masih banyak partai politik yang tak ingin aturan tersebut nantinya justru akan membuat Indonesia diserbu oleh sembarang orang untuk menjadi warga negara. “Revisinya belum diajukan. Kalau mau diajukan, silakan,” kata dia.

 

Presiden Jokowi pun sudah memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra  Tahar pada, Senin (15/8/2016) malam. Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra. Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Kemaritiman hingga nantinya ada menteri ESDM definitif lagi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*