Breaking News

Jokowi Diminta Fokus Kembangkan Panas Bumi

Gamang Wujudkan Ketahanan Energi

Gamang Wujudkan Ketahanan Energi, Jokowi Diminta Fokus Kembangkan Panas Bumi.

Presiden Jokowi diminta mengembangkan panas bumi nasional untuk mengatasi krisis energi Indonesia. Selama ini, polemik penggunaan energi yang berujung pada kegaduhan tak kunjung memperoleh solusi. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM), batu bara, dan energi lainnya tidak menjawab persoalan.

Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, Pemerintahan Jokowi-JK menyatakan akan serius melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama pengembangan energi panas bumi. Mengacu pada informasi potensi panas bumi Indonesia dari Kementerian Teknis, Presiden Jokowi bahkan menggagas pembentukkan BUMN Khusus panas bumi.

Wacana pungutan Dana Ketahan Energi (DKE) oleh Kementerian ESDM (Sudirman Said) seolah makin menguatkan kesimpulan bahwa pemerintah memang benar-benar serius mengembangkan energi baru-terbarukan, khususnya panas bumi.

“Apalagi pemerintah menyampaikan bahwa DKE akan diperuntukkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan,” ujar Komaidi, dalam keterangan persnya, Jumat (29/01/2016).

Hingga saat ini, menurut Komaidi, niatan pemerintah itu belum tercermin dalam tindakan nyata, maupun dalam realisasi kebijakan Jokowi-JK.

“Belum tercermin dalam kebijakan yang telah direalisasikan maupun kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan,” ujar dia.

Dari catatan ReforMiner terhadap pengembangan panas bumi nasional, lanjut Komaidi, pengembangan panas bumi nasional masih relatif stagnan. Data yang ada, menunjukkan kapasitas terpasang panas bumi saat ini sekitar 1.343 MW. Itu hanya sedikit mengalami peningkatan dari status 2009 yang saat itu telah mencapai 1.189 MW. Dari kapasitas terpasang tersebut, PLTP yang produktif dilaporkan hanya sekitar 573 MW.

“Kapasitas terpasang panas bumi nasional saat ini tercatat baru sekitar 4,65  persen dari total potensi yang dimiliki Indonesia yaitu sekitar 28.910 MW,” ujarnya.

Diungkapkan Komaidi, masalah utama sebagai penyebab pengembangan panas bumi berjalan lambat adalah kebijakan harga jual listrik panas bumi yang seringkali tidak terdapat titik temu antara pengembang dan pembeli (PLN).

Padahal, jika mengembangkan panas bumi sebagai energi, tentu Indonesia masih memiliki sumber daya yang melimpah ruah.

Untuk tahun 2015 saja, harga penyediaan listrik panas bumi cukup kompetitif dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan dari energi fosil. Komaidi menjelaskan, biaya bahan bakar penyediaan listrik untuk masing-masing jenis energi pada tahun 2015 adalah sekitar, untuk BBM Rp 1.912/kWh, untuk Gas Alam Rp 920/kWh,  untuk Batubara Rp 367/kWh dan untuk Panas Bumi Rp 696/kWh.

Di tahun yang sama, komposisi produksi listrik nasional berdasarkan kelompok bahan adalah BBM sebanyak 11 persen, Gas Alam sebanyak 27 persen, Batubara sebanyak  49 persen, PLTA sebanyak 7 persen dan Panas Bumi (PLTP) baru sebanyak 5 persen.

Produksi listrik tahun 2015 ditargetkan sekitar 239.504,98 GWh. Dengan demikian komposisi produksi listrik tahun 2015 berdasarkan bahan bakar adalah BBM sebesar 26.345,55 GWh, Gas Alam sebesar 64.666,34 GWh, Batubara sebesar 117.357,44 GWh, PLTA sebesar 16.765,35 GWh dan PLTP sebesar 11.975,25 GWh.

Komaidi melanjutkan, jika produksi listrik yang dihasilkan dari BBM dikonversi ke listrik panas bumi, penghematan biaya bahan bakar yang diperoleh sekitar Rp 32,03 triliun. Sedangkan jika listrik yang diproduksikan dari gas dikonversi ke listrik panas bumi akan menghemat biaya bahan bakar sekitar Rp 14,48 triliun.

“Untuk ini, jika produksi listrik dari BBM dan gas secara keseluruhan dapat dikonversi ke listrik panas bumi, penghematan biaya bahan bakar yang diperoleh adalah sekitar Rp 46,52 triliun,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, polemik pembelian uap dan atau tenaga listrik dari PLTP Kamojang semestinya tidak perlu terjadi, baik dari perspektif lingkungan maupun biaya pokok penyediaan.

Menurut Komaidi, listrik panas bumi memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar dibandingkan listrik dari energi fosil, khususnya listrik yang diproduksikan dari BBM.

“Karena itu jika permasalahan PLTP Kamojang tidak bisa diselesaikan secara B to B, pemerintah harus segera melakukan intervensi,” pungkas Komaidi.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*