Breaking News

Jimly: Cuti Saat Kampanye, Untuk Hindari Conflict of Interest

Cuti untuk kampanye bagi incumbent adalah untuk mencegah terjadinya conflict of interest.

Calon Gubernur DKI Jakarta yang kini masih menjabat yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajukan judicial review ayat 3 Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Langkah ini dilakukan Ahok karena dirinya menolak wajib cuti masa kampanye.

 

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan,  Calon Gubernur (Cagub) ncumbent atau petahana seperti  Ahok mempunyai hak untuk mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatannya tak tepat.

 

“Kalau legal standingnya memenuhi syarat. Tapi substansinya penilaian MK. Kita tunggu saja,” kata Jimly di Kompleks Parlemen, Senin (8/8/2016).

 

Aturan cuti kampanye, dijelaskan Jimly, sifatnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan bukan hak. Sebagaimana telah  diatur dalam Undang-Undang (UU) Pilkada.

 

“Itu dimaksudkan untuk mencegah conflict of interest agar petahana tidak menggunakan fasilitas negara saat masa  kampanye,” lanjut dia.

 

Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai bahwa, tingkat peradaban demokrasi di Republik ini masih belum tinggi, kalau sudah tinggi aturan-aturan demikian sudah tidak perlu lagi.

 

“Misalnya, kalau PNS jadi caleng nggak masalah, nanti kalau sudah terpilih baru dia berhenti,” ujar dia.

 

Dia mencontohkan negara-negara lain, seperti Jerman di Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut dalam Pilkada dinonaktifkan saja. Kalau sudah lima tahun, tambah dia, tidak mau lagi dan masa jabatannya  sudah habis di parlemen bisa kembali lagi menjadi PNS.

 

“Enggak ada masalah, karena antara kegiatan institusi dinas dengan kegiatan pribadi itu sudah terpisah. Nah, itulah ciri birokrasi peradaban yang sangat matang. Kita ini masih belum seperti itu, antara pejabat dengan jabatannya itu masih campur aduk,” kata dia.

 

Menurut Jimly, peraturan yang mengharuskan calon kepala daerah untuk mundur dari jabatannya saat bertarung di Pilkada, sebenarnya tidak perlu lagi. Kalau, lanjut dia, rasionalita yang dilihat dari segi idealnya.

 

“Misalnya Risma, dia mau nyalon di DKI enggak ada urusan kenapa harus mengundurkan diri. Tetapi undang-undang kita mengaturnya dengan begitu, kita ikuti aja dulu,” tandasnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*