Breaking News

Jika Tetap Legalkan Proyek ‘Jep-Ajep’ DWP, Mahasiswa Akan Tetap Geruduk Pemerintah Minta Pembatalan

Jika Tetap Legalkan Proyek ‘Jep-Ajep’ DWP, Mahasiswa Akan Tetap Geruduk Pemerintah Minta Pembatalan.

Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa (GMPBB) akan terus menggelar aksi unjuk rasa dengan menggeruduk kantor pemerintah dan kantor perusahaan pelaksana Djakarta Warehouse Project (DWP), untuk meminta dibatalkannya proyek Jeb-ajeb  itu.

 

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa (GMPBB) Putra menyampaikan, proyek yang bermuatan hedonisme dengan melegalkan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), seks bebas dan minuman keras (miras) itu sangat bertentangan dengan norma dan kondisi Indonesia. Karena itu, jika Pemerintah tetap memberikan ijin terhadap pelaksanaan proyek itu, maka GMPBB akan terus menggelar aksi unjuk rasa.

 

“Kami akan turun ke jalanan dan menggeruduk kantor pemerintah, meminta proyek DWP itu dibatalkan,” tutur Putra, Senin (27/11/2017).

 

Dia menjelaskan, penyelenggaraan event DWP dipenghujung tutup tahun yakni 15-17 Desember 2017 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat itu harus ditolak, sebab sangat tidak sesuai dengan adat ketimuran dan keindonesiaan.

 

“Kami mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Jakarta untuk tidak memberi izin penyelenggaraan acara DWP 2017 tersebut,” ujar Putra.

 

Dia mengatakan, apabila Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian DKI Jakarta memberikan izin penyelenggaraan, maka pihaknya akan terus mengajak publik seraya menyerukan bahwa Kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta telah memberikan izin atas agenda yang  merusak moral pemuda dan generasi penerus bangsa.

 

“Banyak generasi muda yang mengalami degradasi moral karena hedonisme dan hura-hura bukanlah ciri khas bangsa kita. Maka kami selaku pemuda dan mahasiswa yang masih peduli terhadap moral masa depan anak bangsa saat ini mengutuk dengan keras serta menolak di selenggarakanya DWP tersebut,” ujarnya.

 

Putra menjelaskan, dengan melihat kemegahan DWP yang disebut akan menyedot ribuan pecinta EDM (Electronic Dance Music) ingin mengubah wajah Indonesia seolah menjadi negara yang bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan amoral.

 

“Itu menunjukkan seakan-akan sudah menjadi budaya Indonesia, padahal berjoged, menghentakan kaki, mengangkat tangan dan menggoyangkan badan dengan pakaian minim pada malam hari diiringi DJ, bukan budaya asli Indonesia,” ujarnya.

 

Dia pun mengingatkan, budaya asing seperti itu harus dilawan. “Itu adalah budaya asing dan merusak moral pemuda. Kemeriahan DWP membuka mata kita bahwa di zaman semankin modern ini budaya Indonesia sudah tercampur dengan budaya asing. Kami sangat kecewa sebagai generasi muda,” jelasnya.

 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Provinsi DKI Jakarta Tinia Budiati mengatakan, untuk kegiatan Djakarta Warehouse Project (DWP) tahun ini, pihak penyelenggara belum mengajukan surat permohonan ke Disparbud Provinsi DKI Jakarta.

 

“Belum ada. Dan Disparbud belum mengeluarkan izin rekomendasi,” ujar Tinia Budiati, ketika dihubungi wartawan, Senin (27/11/2017).

 

Tinia menjelaskan, jika pun ada proyek sejenis DWP begitu, tidak boleh diselenggarakan tanpa persetujuan pemerintah.

 

“Setiap pertujukan yang medatangkan artis asing terlebih dahulu harus disensor dengan instansi terkait oleh Tim Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah atau KPKHD yang terdiri dari unsur Kesbangpol, Disnakertrans, pihak Imigrasi, Polda, Biro Hukum, Kejati dan Satpol PP,” tutur Tinia.

 

Dia pun membantah tudingan yang menyebut sudah ada kong kalikong antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan pihak penyelenggara DWP, sehingga acara itu akan tetap diselenggarakan.

 

“Itu tidak benar. Disparbud Provinsi DKI Jakarta selama ini tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk apapun juga dari pelaksana,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*