Breaking News

Jika Serius Tegakkan Hukum, Para Anggota DPR Ditantang Buktikan Berantas Korupsi Dengan Berada Di Barisan Terdepan Mundurkan Setya Novanto

Jika Serius Tegakkan Hukum, Para Anggota DPR Ditantang Buktikan Berantas Korupsi Dengan Berada Di Barisan Terdepan Mundurkan Setya Novanto.

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diminta menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, dengan memundurkan Ketua DPR Setya Novanto yang hingga kini masih bercokol di Senayan.

Analis Perhimpunan Indonesia Muda (PIM) Melkior Wara Mas menyampaikan, Ketua DPR RI, Setya Novanto juga diharapkan bersikap negarawan dalam agenda pemberantasan korupsi.

“Dugaan keterlibatannya  dalam kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi  E-KTP, seharusnya bersikap kooperatif menuntaskan kasus hukumnya,” tutur Melki, dalam keterangan persnya, rabu (20/09/2017).

Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini mengatakan, untuk memperlancar penegakkan hukum, sebaiknya Setnov mundur dari jabatan baik sebagai ketua  DPR RI maupun dari Ketua Umum Partai Politik (Golkar).

“Sehingga lebih fokus pada persoalan hukumnya, dan terutama menjaga kondisi kesehatan,” katanya.

Sebagai pejabat publik, lanjut Melki, Setya Novanto harus mampu mempraktekkan kepemimpinan yang menjunjung asas, etika, dan norma hukum yang berlaku di negara ini.

“Berhentilah bersandiwara,  justru menghambat penegakkan hukum terhadap korupsi, bahkan meruncing kegaduhan politik yang merongrong stabilitas hukum dan politik,” ujarnya.

Melki juga mengkritisi sikap dan tindakan para anggota DPR yang tidak tegas dalam memberantas korupsi. Ketika persoalan korupsi merebak dan diduga menjerat Setya Novanto yang kini masih duduk sebagai Ketua DPR, para anggota DPR pun tampak menutup-nutupinya.

“Setiap anggota DPR harus bersikap tegas, bahwa pemberantasan korupsi itu adalah wajib, keharusan. Dan harus dimulai juga dari Gedung DPR RI, Senayan sana. Mengapa para anggota DPR malah tidak tegas akan hal ini?” ujarnya.

Menurut Melki, semua pihak wajib mendukung pemberantasan korupsi, dan dimulai dari diri sendiri, termasuk pejabat negara. Jika bersembunyi dibalik kekuasaan maka akan mengganggu efektifitas kerja KPK dan menggerus kewibawaan lembaga DPR.

“Wakil rakyat tunjukkan dukungan positif, sebagai pilar utama pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Untuk pemberantasan korupsi, kata Melki, kebenaran hukum harus diungkapkan secara utuh, terlepas dari siapa pun yang terlibat.

“Wakil rakyat harus mempertahankan integritas DPR, dan integritas itu haruslah utuh, tidak setengah-setengah. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi di DPR,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*