Breaking News

Jika Rugikan Masyarakat, Presiden Bisa Digugat Karena Batalkan Perda

Jika merugikan masyarakat, Presiden bisa digugat atas Pembatalan Perda yang dilakukannya.

Ternyata, warga masyarakat dan atau pemerintah daerah setingkat Gubernur, Bupati atau Walikota berhak menolak atau menerima pembatalan Peraturan Daerah (Perda) dan atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, warga masyarakat juga bisa menggugat pemerintah pusat jika tidak terima dengan pembatalan perda yang dilakukan itu.

Hal itu disampaikan Sekretaris Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DI Yogyakarta Harry Gunawan dalam siaran persnya yang diterima redaksi (Jumat, 24/06/2016).

Menurut Harry, terhadap pembatalan yang telah dilakukan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu, Undang Undang Pemerintah daerah (UU Pemda) memberikan kesempatan kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk mengambil sikap, yaitu menerima atau menolaknya.

Apabila pembatalan tersebut diterima, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Gubernur, Bupati atau Walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan yang dibatalkan. Dan selanjutnya, peraturan tersebut harus dicabut.

“Namun apabila pembatalan tersebut ditolak, maka Gubernur, Bupati atau Walikota dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah Surat Keputusan (SK) pembatalan tersebut diterima,” papar Harry.

Dia menjelaskan, pembatalan Perda dan Perkada memang dituangkan dalam suatu bentuk beshiking yaitu keputusan. UU Pemda memberikan privilege hanya kepada Gubernur, Bupati atau Walikota untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut.

Apabila mengacu pada UU Pemda, lanjut dia, seolah-olah hanya kepala daerah yang dapat melakukan upaya hukum atas pembatalan suaru Perda/Perkada. Namun, ternyata Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (UU Adpem) memberikan ruang yang cukup lebar bagi Warga Masyarakat untuk melakukan upaya administratif.

“Menurut Undang Undang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap suatu keputusan pembatalan Perda atau Perkada, keputusan tersebut dapat diajukan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan,” ungkap dia.

Keberatan ini diajukan secara tertulis kepada Mendagri. Lalu, apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Mendagri, maka warga masyarakat dapat melakukan upaya banding kepada Presiden.

Upaya banding dapat diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh hari) kerja setelah penyelesaian keberatan oleh Mendagri.

“Lebih dari itu, apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh presiden, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” terang Harry.

Seperti diketahui, pada Selasa (21/06/2016), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan daftar Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dibatalkan atau direvisi.

Harry memaparkan, daftar peraturan yang dibatalkan itu terdiri dari tiga bagian, yakni pertama, daftar Perda/Perkada yang dicabut atau direvisi Mendagri; kedua, daftar peraturan/Keputusan Mendagri yang dicabut atau direvisi oleh Mendagri dan ketiga daftar Perda/Perkada yang dicabut atau direvisi oleh Gubernur.

Total sebanyak 3.143 peraturan yang masuk dalam ketiga daftar tersebut. Nah, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, lanjut Harry, terdapat sebanyak 70 Perda/Perkada yang dicabut atau direvisi oleh Mendagri maupun oleh Gubernur DIY sendiri.

“Yang dicabut atau direvisi oleh Mendagri ada sebanyak 43 peraturan, sedangkan yang dicabut atau direvisi oleh Gubernur ada sebanyak 27 peraturan,” ungkap Harry.

Sebagian besar dari 70 peraturan tersebut mengatur tentang perizinan, tarif, retribusi dan pajak daerah. Pembatalan Perda dan Perkada itu sendiri di dasarkan pada kewenangan Mendagri dan Gubernur yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal juga sebagai Undang Undang Pemda.

“Namun, ya tadi itu jika tidak terima ya bisa digugat. Itulah beberapa alternatif yang dapat ditempuh dalam rangka menyikapi pembatalan Perda dan Perkada. Sekarang, semuanya tergantung kepada Pemda dan warga masyarakat, apakah akan menerima atau menolak pembatalan Perda dan atau perkada tersebut,” pungkas dia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeber 3.143 peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota dan peraturan mendagri yang dibatalkan karena dianggap bermasalah. Ribuan peraturan yang dibatalkan itu diunggah ke situs resmi kementerian pimpinan Tjahjo Kumolo tersebut.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, siapa pun masyarakat yang ingin mengetahui aturan yang telah dibatalkan bisa mengunduhnya.

“Tujuan dari pembatalan perda untuk memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha,” ujar Tjahjo.

Selain mengunggah aturan yang dibatalkan, Kemendagri juga sedang mengevaluasi perda yang dinilai bertentangan dengan konsitusi atau pun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Tjahjo, Kemendagri akan melihat sejauh mana regulasi yang ada, apakah sesuai dengan Pancasila, UUD45 dan undang-undang yang berada di atasnya.

“Pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peratuaran kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*