Breaking News

Jika Masih Dibiarkan Dikuasai Mafia, Generasi Kota Tidak Akan Sanggup Punya Rumah Sendiri, Jokowi Tak Mampu Sediakan Hunian Bagi Rakyat

Jika Masih Dibiarkan Dikuasai Mafia, Generasi Kota Tidak Akan Sanggup Punya Rumah Sendiri, Jokowi Tak Mampu Sediakan Hunian Bagi Rakyat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap tidak mampu membuat generasi millenium memiliki hunian yang layak di perkotaan. Soalnya, bisnis properti masih dibiarkan dikuasai oleh para mafia, yang menyebabkan harga rumah dibuat terus mencekik leher masyarakat.

 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, generasi milenium tidak bisa membeli rumah dikarenakan banyak penyebab, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat tinggi di Jakarta.

 

“Penyebab lainnya, akibat sektor properti hunian di Jakarta dijadi semacam produk di pasar modal dengan cara melakukan bubble harga hunian properti oleh para mafia pengembang. Hal itu mengakibatkan tingginya nilai harga properti di Kota,” tutur Arief Poyuono, di Jakarta, Jumat (17/02/2017).

 

Penyebab selanjutnya, kata Arief, akibat bunga pinjaman kredit perbankan untuk properti yang sangat tinggi, yakni di atas 12 persen dibandingkan negara negara di ASEAN.

 

“Ditambah lagi, pendapatan masyarakat yang makin menurun dan tergerus oleh inflansi dan nilai kurs rupiah yang makin jeblok terhadap nilai dolar amerika selama pemerintahan Jokowi ini,” kata Arief.

 

Hancurnya industri bahan baku untuk sektor properti, lanjut Arief, yang mengakibatkan de-industrialisasi menimbulkan sebanyak 70 persen bahan baku untuk pengembangan properti belum mengunakan bahan b lokal. “Jadi masih mengutamakan bahan baku impor, seperti furniture dan lain sebagainya,” ujarnya.

 

Jadi, lanjut Arief, generasi millenium tidak akan mampu membeli hunian di kota, dikarenakan juga pendapatannya yang hanya naik 10 persen per tahun, sedangkan kenaikan harga tanah hingga 15 persen hingga 20 persen. “Itu semua akibat permainan mafia pengembang, itu menunjukan kalau pemerintah Joko Widodo sudah gagal menciptakan kenaikan masyarakat kelas menengah di perkotaan,” ujarnya.

 

Apalagi Buruh, kata dia,  yang hanya mengadalkan Upah Minimum Regional (UMR) dengan kenaikan yang hanya berdasarkan nilai inflasi, maka hanya bagai mimpi di siang bolong saja buruh memiliki rumah di kota.

 

“Tidak akan pernah mimpi punya hunian tinggal di Kota,paling mampunya di rumah kontrakan petakan, itupun patungan. Sudah jelas Joko Widodo gagal total,” kata Arief.

 

Jika dibandingkan dengan harga hunian di negara-negara lain, terutama di perkotaannya, Negara-negara anggota G 20 memang memiliki harga hunian yang tinggi di kota metropolitannya, meski begitu, generasi milenium mereka tetap mampu dan bisa memiliki rumah huniannya di kota. “Hanya di Indonesia saja generasi mileniumnya yang enggak mampu beli hunian di kota,” katanya.

 

Karena itu, lanjut Arief, yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan kota-kota industri dan kota-kota satelit  di daerah-daerah dengan fasilitas mendekati fasilitas Ibukota.

 

“Dengan sistim kepemilikan tanah yang lebih baik, sehingga bisa  membuka lapangan kerja baru dan generasi milenium bisa bekerja dan tingkat pendapatan naik. Kemudian nantinya secara otomatis akan menciptakan penurunan harga hunian di ibukota  akibat pindahnya warga kota Jakarta ke kota-kota satelit,” ujarnya.

 

Jika dengan mengunakan cara-cara  pengelolaan dan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini, kata Arief, maka konsepnya hanya akan menuai kegagalan saja.

 

“Dan enggak jelas untuk menyediakan hunian murah di kota, maka  generasi milenium tidak akan pernah bisa memiliki hunian di kota. Paling hanya bisa ngontrak di apartemen dan rumah petakan di Jakarta,” pungkas Arief.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*