Breaking News

Jenderal Tito Karnavian Diminta Buktikan Reformasi Polri

Warga Keluhkan Masih Marak Praktik KKN di Tubuh Polri

Para Rampok Beraksi di Dalam Rumah Kok Dibiarkan, Ada Apa Dengan Tito Karnavian?

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian diminta bertindak tegas kepada anak buahnya yang marak melakukan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Akan hanya jadi omong kosong belaka jargon Polri Melayani Masyarakat, Reformasi Birokrasi Polri dan Polri Yang Bersih, jika pada kenyataannya praktik-praktik korup dan mafia proyek berkeliaran di Institusi Bhayangkara itu.

Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sandi Ebenezer Situngkir mengatakan, Orang Nomor 1 di Polri itu tidak boleh menutup mata terhadap keluhan dan laporan-laporan warga masyarakat.

Para petinggi Polri pun diminta harus menjaga integritas dan anti korupsi. Sebab, hingga kini, kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya pulih terhadap institusi Kepolisian.

“Jargon Polri yang bersih dan melayani masyarakat belumlah terjadi. Reformasi Birokrasi di Polri tampaknya jalan di tempat. Praktik monopoli dan persekongkolan berbau KKN masih marak terjadi kok,” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, di Kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/02/2019).

Sandi sendiri tengah mendampingi salah seorang warga Negara bernama Bambang Djaya melaporkan adanya dugaan praktik KKN dan mafia proyek di Polri. Mereka melaporkan temuan-temuan mereka ke Bareskrim Mabes Polri, dan juga melaporkan sejumlah oknum Polri ke Prompam.

“Cerminan keberhasilan Polri menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia, akan terlihat dari sikap dan tindak tanduk institusi itu sendiri. Faktanya, oknum anggota Polri berkolaborasi dengan kontraktor hitam dan melancarkan serangkaian monopoli proyek di Kepolisian, yang berbau KKN. Ini harus dibongkar dan ditindaktegas oleh Pak Tito,” beber Sandi.

Masyarakat, lanjut dia, akan kian drop tingkat kepercayaannya kepada Kepolisian, lantaran dengan kasat mata saja pun praktik KKN terjadi di tubuh Polri itu sendiri.

“Masyarakat akan berpikir, bagaimanalah mungkin Polri bisa menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat, sedangkan di internal mereka sendiri marak praktik korup dan komplotan pelanggar hukum. Kok dibiarkan,” ujar Sandi.

Warga masyarakat bernama Bambang Djaya melaporkan adanya pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Sekolah Pendidikan Negara (SPN) Singaraja Polda Bali.

Kepada wartawan, Bambang menjelaskan, taksiran kerugian Negara dalam praktik monopoli dan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam Proyek Pembangunan SPN Singaraja Polda Bali 2017 itu mencapai Rp 15 miliar.

Selain memainkan proyek pembangunan gedung utama SPN itu, lanjut Bambang, seorang pengusaha hitam bernama Zakaria Tasman alias ZAK, bersama komplotannya di internal Polda Bali juga memakan proyek pengisian gedung, infrastruktur dan juga bagian luar gedung SPN. “Termasuk pengadaan isi-isinya dan juga pagar depan gedung,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, dirinya berkenalan dengan ZAK beberapa tahun belakangan ini. Dalam beberapa pekerjaan, ZAK sering menawarkan proyek-proyek di Kepolisian ke para kontraktor hitam.

“Saya aja kena tipu oleh ZAK. Uang saya ratusan juta rupiah raib tak berbekas dimakan oleh ZAK. Rupanya, ZAK dikenal licin dan memiliki jejaring komplotan di dalam institusi kepolisian,” ungkap Bambang.

Tidak tanggung-tanggung, untuk tahun 2017 saja, ZAK memakan dua proyek besar milik Mabes Polri. Yang pertama adalah proyek pembangunan SPN Singaraja Polda Bali dan Proyek Pembangunan Mako Polres Pulau Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Tentu saja ZAK tidak sendirian. Dia berkolaborasi dengan sejumlah pejabat dan kaki tangannya di dalam institusi Kepolisian agar dia bisa menguasai dan dengan mulus memakan proyek-proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.

Menurut Bambang, untuk proyek pembangunan Mako Polres Pulau Anambas Kepulauan Riau, juga dilakukan ZAK pada 2017. Hal itu terjadi di waktu yang hamper bersamaan dengan proyek pembangunan SPN Singaraja Polda Bali.

“Taksiran saya, kerugian Negara untuk permainan proyek pembangunan Mako Polres Pulau Anambas itu mencapai Rp 6 Miliar. Jadi, jalau keduanya ditotalkan, yakni proyek SPN Singajara Polda Bali dan proyek Pembangunan Mako Polres Pulau Anambas bisa mencapai Rp 26 miliar,” beber Bambang.

Pada Jumat, 08 Februari 2019, Bambang Djaya telah melaporkan ZAK dan sejumlah kroni maupun konconya ZAK ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-19, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bambang yang adalah warga masyarakat yang beralamat di Jalan Durian Dalam I Nomor 19 Jagakarsa, Jakarta Selatan itu, juga telah melaporkan sejumlah anggota Kepolisian yang cawe-cawe dalam kedua proyek yang bermasalah tadi.

“Kami juga sudah ke Propam, agar proses dan praktik monopoli dan KKN yang dilakukan ZAK dan kawan-kawannya diberantas sampai habis,” ujar Bambang Djaya.

Sekitar pertengahan 2016, Zakaria Tasman berkomunikasi dengan Karorena Polda Bali Kombes Pol Wayan, untuk membicarakan proyek pembangunan yang dilaksanakan di Polda Bali untuk Tahun Anggaran 2017.

Ada tujuh proyek, dimana salah satunya adalah pembangunan Gedung Utama berlantai 3 Sekolah Pendidikan Negara (SPN) Singaraja, Bali. Satunya lagi yang proyek membangun Mako Polres di Pulau Anambas.

Jadi, pada saat pelaksanaan lelang awal mula, proyek tersebut diperoleh Zakaria Tasman melalui Karorena Polda Bali Kombes Pol Wayan. Kombes Wayan merupakan mantan Karorena Polda Kepulauan Riau (Kepri). Kemudian Zakaria Tasman diarahkan menemui Kombes Ani Kristiani. Kombes Ani merupakan bagian anggaran Gedung Rupatama Lantai 3 Mabes Polri, untuk mendapatkan data-data otentik Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek-proyek yang akan dikerjakan.

“Kemudian, ZAK menyewa atau meminjam bendera PT Joglo Multi Ayu milik Marintan Dewi Sijabat,” ujarnya.

Dia menerangkan, PT Joglo Multi Ayu dipakai sebagai perusahaan yang mengikuti lelang, dengan bayaran sebesar 1,5 % dari nilai kontrak proyek yang disetujui.

ZAK juga menyewa seseorang bernama Sukirno, untuk meng-upload penawaran tersebut, sekaligus menyiapkan seluruh persyaratan pendukungnya.

Jauh hari sebelum ditayangkan pengumuman lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ZAK terlebih dahulu berkonsultasi rutin dengan masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja), untuk menyampaikan besaran dana taktis sebesar 10 % dari nilai kontrak yang akan disetor.

Sambil mempelajari RAB dari konsultan untuk mensiasati dan menciptakan kuncinya agar tidak ada kompetitor yang sanggup untuk mengikuti dan tidak akan sanggup memenuhi persyaratan yang diminati dalam pelelangan LPSE.

“Dan kenyataannya, memang demikian. Proyek itu menciptakan PT Joglo Multi Ayu sebagai Penawar Tunggal,” tuturnya.

Dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan dalam pelelangan proyek pembangunan SPN Singaraja, Bali itu antara lain, di dalam surat penawaran yang di-upload PT Joglo Multi Ayu pada awalnya tidak lengkap dan salah, bahkan ada yang dipalsukan, antara lain, Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi ke panitia, tidak ada.

“Kemudian, surat dukungan tiang pancang beralamat di Bangli, seharusnya di Singaraja. Jadi surat dukungan itu salah,” ungkapnya.

Ketiga, Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Konstruksi (SKA) Muda personil atas nama Siswa Cahyo, Site Engineering telah dipalsukan. Sebab, Siswa Cahyo dibuat menjadi SKA Madya, agar terpenuhi persyaratan awal yang diminta, karena PT Joglo Multi Ayu tidak memiliki SAK Madya.

Maka persyaratannya yang diubah menjadi SKA Muda, pengumuman lelang di-upload ulang oleh Pokja. Kemudian SKA Muda atas nama Siswa Cahyo dimasukkan kembali untuk memenuhi persyaratan yang baru. “Selanjutnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Ahli Tehnik Mekanikal tidak ada,” katanya.

Bambang Djaya telah melaporkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AKBP I Nyoman Suwija dan Zakaria Tasman sebagai Pelaksana Pekerjaan, dalam proyek pembangunan Gedung SPN Singaraja Polda Bali ke Divisi Propam Mabes Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sandi Ebenezer Situngkir menyayangkan belum adanya upaya serius dan tindakan tegas yang dilakukan Polri terhadap laporan-laporan masyarakat itu.

“Tidak terlihat keseriusan membersihkan institusi Polri itu dari praktik-praktik KKN. Malah, sepanjang pengalamanku, seringkali laporan-laporan masyarakat dimentahkan oleh polisi,” protesnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Peraturan kapolri) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (KKKEP), para pelaku harus dijatuhi sanksi yang jelas dan tegas.

Dan pelanggaran-pelanggaran anggota Polri pun sudah dijabarkan akan ditindak berdasarkan Surat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor R/64/-2/I/2017Divpropam tanggal 6 Februari 2017.

“Itu perihal pelimpahan penanganan perkara pelanggaran kode etik profesi polri,” ujar Sandi.

Kabid Propam Polda Bali Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap mengakui, pihaknya menerima adanya pengaduan dan laporan terhadap anggota Polri yang bermasalah dalam permainan proyek di Polda Bali.

Dijelaskan Kombes Radjo, para terduga melakukan pelanggaran itu adalah 6 orang anggota Polri. Mereka adalah Kabagrenprograr Biro Rena Polda Bali AKBP I Ketut Wartana beserta 5 orang anggota lainnya yakni, Koorgadik SPN Singaraja AKBP I Nyoman Suwija, Kasubbagminsis Korsis SPN Singaraja Kompol I Ketut Gede Wijana, Kasubbag BBMP Bag Bekum Biro Sarpras Polda Bali Kompol I Gusti Agung Purnama Wirahadi, PS Paur Subbagdalgar Bagren Polres Badung Bripka I Ketut Eva Juniaris dan  Banun Renprograr Biro Rena Polda Baloi Bripka Ida Bagus Nyoman Ghana Wisudawan.

Kabid Propam Polda Bali Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap menyampaikan, para anggota Polda Bali yang dilaporkan itu terbukti melakukan pelanggaran.

“Enam anggota Polda Bali yang dilaporkan itu, dalam pemeriksaan KKKEP, ditemukan bukti bahwa para terduga pelanggar dalam menjalankan tugas selaku anggota ULP dalam rangka pembangunan gedung SPN Singaraja Polda Bali, cukup bukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa tidak menjalankan tugas secara professional, proporsional dan prosedural ,” tuturnya.

Pelanggaran itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf c Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sementara, Wadir Tindak Pidana Korupsi Kasubdit III, Kombes Pol Cahyono Wibowo menjelaskan, Proyek Pembangunan Mako Polres Anambas Polda Kepri masih dalam proses penyelidikan. Demikian pula dengan yang terjadi dalam dugaan tindak pidana korupsi permainan pelelangan proyek Pembangunan SPN Singaraja Polda Bali.

“Masih dalam tahap telaah oleh penyidik. Masih ada beberapa kekurangan dokumen,” ujar Kombes Pol Cahyono Wibowo.(JR)

2 Comments on Jenderal Tito Karnavian Diminta Buktikan Reformasi Polri

  1. Kami dari Redaksi Sumbartoday.net mohon izin dari Sinarkeadilan untuk bertukar berita, izinkan kami untuk memposkan berita sinarkeadilan…tks

Leave a comment

Your email address will not be published.


*