Breaking News

Jelaskan Persoalan Dwikewarganegaraan Archandra, Presiden Jokowi Sebaiknya Datangi Interpelasi DPR

Prof Dr Muchtar Pakpahan: Persoalan dwikewarganegaraan Archandra Tahar harus dijelaskan oleh Presiden, baik melalui kerelaan ataupun melalui interpelasi. Ini persoalan krusial.

Presiden Jokowi diminta untuk tidak perlu risau dengan dorongan sejumlah anggota DRP RI yang hendak mempergunakan hak-nya untuk melakukan interpelasi terkait kisruh kewarganegaraan Menteri Archandra Tahar.

 

Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Muchtar Pakpahan menyampaikan, penggunaan hak interpelasi oleh DPR adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja, untuk meminta penjelasan dari Presiden sebagai lembaga eksekutif terkaut sebuah persoalan.

 

“Sebagai ahli hukum, saya hanya bisa sampaikan bahwa hal itu ya wajib dan biasa saja itu. Dan Presiden wajib menjelaskan mengapa mengangkat seseorang warga Negara Amerika Serikat menjadi menterinya. Penjelasan itu bisa dilakukan oleh Presiden atas dasar kerelaannya menjelaskan, atau oleh permintaah DPR melalui hak interpelasi,” papar Muchtar Pakpahan, di Jakarta, Rabu (17/08/2016).

 

Menurut Tokoh Buruh itu, rakyat melalui perwakilannya di DPR juga perlu mengetahui landasan dan alasan-alasan apa yang membuat Presiden mengambil tindakan mengangkat menterinya yang berkewarganegaraan asing.

 

“Apakah karena unsure kesengajaan? Apakah karena kecerobohan? Kalau unsure kesengajaan, ya memang itu pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap Undang Undang. Dan itu bisa dilakukan proses impeachment. Tetapi jika karena unsur ketidaksengajaan, ya Presiden diingatkan, presiden tidak boleh ceroboh,” papar dia.

 

Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ini mengatakan, di dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada pasal 22 ayat 2 huruf A dijelaskan bahwa syarat seorang menteri itu adalah Warga Negara Indonesia.

 

Kemudian, lanjut Muchtar Pakpahan, berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada pasal 23 dijelaskan bahwa seseorang bisa kehilangan status kewarganegaraaannya di Indonesia bila, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Juga jika mendapatkan paspor atas nama Negara lain.

 

Nah, dia memiliki paspor Amerika Serikat dengan nomor 493081073 atas nama Arcandra Tahar, lahir pada 10 Oktober 1970. Jadi, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang mengangkat Archandra sebagai menteri wajib menjelaskan mengapa mengangkat seorang berkewarganegaraan lain menjadi menterinya. Itu sangat krusial. Sekali lagi, presiden bisa menjelaskannya dengan kerelaannya, atau bisa juga dengan proses interpelasi di DPR, untuk menjelaskan hal itu,” pungkas Muchtar.

 

Anggota DPR mewacanakan menggunakan hak interpelasi terkait langkah Presiden Joko Widodo yang salah memilih Archandra Tahar menjadi menteri ESDM. Archandra dicopot lagi karena terbukti memiliki kewarganegaraan ganda. Pemberhentian Archandra dari jabatan menteri dinilai belum cukup.

 

“Pemberhentian Archandra ini tidak kemudian semua selesai, nah karenanya DPR sebagai fungsi pengawasan menggunakan haknya untuk bertanya,” ujar anggota Komisi III Nasir Djamil di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

 

Nasir mengatakan pengajuan hak interpelasi dilakukan untuk mengetahui latar belakang hingga bagaimana Presiden Jokowi tidak mengetahui kewarganegaraan Archandra.

 

Nasir menilai ada indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi ketika mengangkat Archandra jadi menteri.

 

“Ya tentu saja karena dia sudah mengetahui secara sadar bahwa dia sudah berpindah kewarganegaraan dan bersedia jadi menteri,” ujarnya.

 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan, setiap anggota DPR berhak memakai hak interpelasi. Interpelasi, kata dia, bisa diajukan oleh 25 orang anggota DPR dari dua fraksi.

 

“Tapi janganlah kita juga memperpanjang masalah yang tidak perlu, selama ada klarifikasi. Mungkin yang perlu diklarifikasi ini bagaimana sih prosesnya (pemilihan Archandra menjadi menteri) kok bisa terjadi,” kata Fadli.

 

Untuk sekarang, Fadli belum mau bersikap terkait wacana penggunaan hak interpelasi. Menurutnya, penanganan kasus itu masih berjalan.

 

“Nanti kita lihatlah. Nanti kita lihat juga anggota dan penjelasan. Ini kan masih berlangsung. Dan sudah ada usaha untuk tidak kemudian ini terus berlanjut ada pelanggaran,” kata Fadli.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*