Breaking News

Jelang Pilkada, Incumbent Rawan Salahgunakan Anggaran

Pengamat Komunikasi Politik Universitas  Pelita Harapan (UPH)  Emrus Sihombing: Jelang Pilkada, Incumbent Rawan Salahgunakan Anggaran.

Pertarungan politik dalam pemilihan serentak rawan penyalagunaan anggaran. Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah sering diselewengkan oleh para pemain, terutama yang bertarung dari jalur petahana atau incumbent.

 

Pengamat Komunikasi Politik Universitas  Pelita Harapan (UPH)  Emrus Sihombing meminta semua pihak agar melakukan pengawasan terhadap para pemain politik yang berasal dari incumbent (petahana)  di kontestasi politik Pilkada serentak 2018 mendatang.

 

Emrus mengungkapkan, menyusul adanya sejumlah incumbent yang menggunakan APBD guna kepentingan politiknya untuk menjaring simpati masyarakat jelang Pilkada 2018 mendatang. Seperti, membuat kebijakan seolah pro kerakyatan. Padahal, program tersebut tidak masuk dalam rencana anggaran lima tahunan.

 

“Maka itu, dalam komunikasi dan prilaku politik, pesan politik sangatlah kontekstual. Jadi kalau ada program maupun kegiatan menjelang Pilkada, itu bisa dimaknai sebagai program politik,” jelas Emrus dalam siaran persnya, Selasa (07/11/2017).

 

Kalau seorang incumbent itu pemimpin yang pro kerakyatan atau memiliki program yang tulus, lanjut Emrus, seharusnya itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.

 

“Jangan seolah-olah menggunakan politik waktu. Maka kita sarankan kepada incumbent siapapun itu, tidak melakukan cara-cara yang tidak mendidik dalam era demokrasi saat ini,” tandas Emrus.

 

Pria yang merupakan Direktur Eksekutif di Lembaga EmrusCorner itu mendesak para incumbent yang telah memanipulasi program seolah pro kerakyatan seperti program kartu sehat dan beberapa program yang digulirkan sejumlah incumbent agar segera dihentikan. Karena dalam program tersebut ada pesan terselubung yang mempromosikan dirinya agar kembali terpilih.

 

“Kalau saja itu dilakukan dengan dalih untuk kepetingan rakyat, sudahkah itu menjadi scheduled  program mereka yang disusun lima tahun sebelumnya kemarin? Atau dana tersebut telah masuk dalam pos mata anggaran? Nah, kalau itu menjadi Time Schedule mereka kemudian itu diwujudkan jelang Pilkada tidak masalah,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, menurut Emrus, incumbent tidak boleh sekedar berargumentasi bahwa itu hanya untuk kepentingan rakyat, dan tidak boleh dicampuradukan dengan politik.

 

“Akan tetapi hal itu harus dibuktikan dengan adanya payung hukum yang jelas. Darimana anggarannya, kemudian SKPD mana yang bertanggung  jawab atas program tersebut. Jadi jelas. Jangan sampai persoalan anggaran dipakai untuk aktivitas politik,” tegas Emrus.

 

Untuk itu, dia meminta semua incumbent membuka semua time scheduled mereka ke publik. Jika memang program yang disusun based on data dan sesuai dengan peruntukannya, maka tidak ada salahnya yang bersangkutan melakukannya.

 

“Saya kira sebagai pemerintah, baik itu bupati, walikota maupun gubernur, pemimpin yang baik itu telah memiliki Time Schedule mereka lakukan selama lima tahun. Tapi kalau itu muncul tiba-tiba, nah inilah yang menjadi pertanyaan besar. Artinya,  publik bisa memaknainya, sebagai program politik,” tukas dia.

 

Emrus meminta semua calon bersikap negarawan dan pemimpin yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

 

“Jangan jadi politisi yang haus akan kekuasaan, sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi sahwat politik pribadinya,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*