Breaking News

Jelang Penetapan Direksi Defenitif, Mutasi Pejabat Di BPJS Ketenagakerjaan Mencurigakan!

Diduga Sarat Permainan Dalam Mutasi Pejabat BPJS

Kenaikan Iuran BPJS Menyalahi Undang Undang

Proses penetapan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dianggap kian mencurigakan. Sebelum dilakukan pelantikan defenitif pasca seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan fit and proper test di Komisi IX DPR RI, Presiden Jokowi tak kunjung mengumumkan jajaran Direksi BPJS dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS yang defenitif.

Sedangkan proses-proses mutasi pejabat di lingkungan BPJS kini santer terjadi. Di BPJS Ketenagakerjaan misalnya, pada Januari 2016, Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan mutasi besar-besaran. Proses mutasi ini menimbulkan pertanyaan, lantaran dalam masa transisi penetapan Direksi BPJS Ketenagakerjaan malah terjadi mutasi besar-besaran.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, Plt Direksi BPJS Ketenagakerjaan pada akhir bulan Januari lalu melakukan mutasi pejabat secara besar-besaran di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Mutasi itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/23/012016/ tanggal 28 Januari 2016.

“Plt Direktur utama melakukan mutasi 14 orang pejabat, dan melalui surat keputusan direksi BPJS ketenaga kerjaan Nomor : KEP/29/012016 tanggal 29 januari 2016 plt direktur utama juga melakukan mutasi kepada 21 pejabat,” ujar Timboel saat menggelar konferensi pers, di Stancoff Caffe, Jakarta Pusat, Kamis (18/02/2016).

Tentu saja langkah melakukan mutasi ini menimbulkan pertanyaan. Karena itu, Direksi BPJS harus membuka dan menjelaskan secara transparan atas keputusan melakukan mutasi yang diduga sarat kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme itu.

“Kebijakan mutasi terhadap pejabat merupakan keputusan yang strategis, namun kita menilai bahwa Plt Direktur utama seharusnya tidak boleh melakukan atau mengambil kebijakan strategis seperti mutasi pejabat-pejabat tersebut,” ujar Timboel.

Timboel menegaskan, dalam dua surat Keputusan Direksi yang memutasi pejabat tidak mencantumkan jabatannya sebagai Plt Direktur utama, melainkan Direktur utama.

“Ini merupakan kebohongan publik yang dilakukan Plt Direktur utama BPJS ketenaga kerjaan,” tegasnya.

Keputusan mutasi yang dilakukan Plt Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan itu, lanjut Timboel, tidak sah. “Dan kami juga melihat mutasi yang dilakukan terindikasi kuat sebagai upaya menyelamatkan kroni-kroni direksi saat ini. Nah inilah saatnya untuk memberikan tempat bagi kroni-kroninya. Namun, kita akan terus mengkritisi direksi baru BPJS ketenagakerjaan untuk membatalkan dua surat mutasi itu,” ujar dia.

Timboel menambahkan, pada proses seleksi yang dilakukan Pansel yang baru lalu, Plt Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan saat ini pada dasarnya tidak lulus dalam seleksi kesehatan.

“Dan oleh karena itu tidak mungkin lagi menjadi direktur utama pada periode mendatang,” ujarnya.

Timboel pun mendesak agar segera ditetapkan Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Definitif, sehingga tugas dan kewenangan direksi dan dewas dapat segera terlaksana.

Diungkapkan Timboel, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengirimkan nama-nama calon Dewas terpilih ke Presiden hari Jumat, 12 Februari 2016.  Sehingga, lanjut Timboel, berdasarkan pasal 32 masih mempunyai waktu untuk mengumumkan paling lambat tanggal 25 februari 2016, yakni 10 hari kerja sejak tanggal 12 Februari.

“Kami menyesalkan keterlambatan pengiriman nama-nama Dewas terpilih oleh Ketua DPR ke Presiden, dengan adanya keterlambatan ini maka masa kerja Plt Direksi dan Dewas periode ini diperpanjang. Kami melihat adanya unsur kesengajaan dari Ketua DPR untuk segera mengirimkan nama-nama Dewas terpilih ke Presiden,” lanjutnya.

Di DPR, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mempertanyakan pelaksana tugas (Plt) Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan mutasi dan penunjukan pejabat BPJS Ketenagakerjaan.

“Mutasi besar-besaran pejabat BPJS Naker sebagaimana tercantum pada Salinan Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagerjaan Nomor : Kep/23/012016, ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya tertanggal 28 Januari 2016,” kata Irma dalam pernyataan resminya.

Padahal, menurut Irma tak lama lagi Presiden akan melantik Dewan Pengawas dan Direksi Baru BPJS Ketenagakerjaan setelah sebelumnya ditetapkan melalui paripurna DPR. Nah, ini tiba-tiba terjadi mutasi besar-besaran oleh Plt Direksi. Ada apa? Apakah direksi BPJS Naker yang berstatus Plt ada kewenangan membuat keputusan strategis?

“Direksi dengan status Plt seharusnya memahami bahwa mereka tidak berwenang membuat keputusan strategis,” ujarnya Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.

Menurut Irma, langkah direksi (Plt) yang melakukan mutasi dan penunjukan pejabat BPJS Naker berpotensi membuat kegaduhan yang tidak pantas dilakukan oleh direksi tersebut. Karena itu, Irma meminta Dewas BPJS Naker setelah Dilantik dan yang masih bertugas untuk meminta keterangan atas keputusan mutasi dan penunjukan pejabat BPJS Naker. Selain itu, Komisi IX DPR juga akan memanggil jajaran direksi BPJS Naker untuk dimintai keterangan.

“Saya meminta Plt Direksi agar Surat Keputusan tersebut segera dicabut sehingga tidak membuat masalah menjadi berlarut-larut,” pungkas Irma.

Berdasarkan SK Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : Kep/23/012016 tentang mutasi dan penunjukan pejabat BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 14 pejabat yang dimutasi dan mengisi posisi jabatan baru. Mereka adalah, Indrajid Nurmukti, Faizal Rachman, Woro Ariyandini, Maman Miraz S, Zulfahri Sibarini, Budi Pramono, Rudy Yunarto, Toto Suharto, Abdul Sholeh, Heri Purwanto, Wiwik Septi Herawati, Taviv Andrianto, Suwandoko, dan Moch Faisal.***Jimmi

Leave a comment

Your email address will not be published.


*