Breaking News

Jatidiri Bangsa Kian Terkikis, Pemerintah Diminta Kembalikan Paradigma Pancasila Dalam Bernegara

Jatidiri Bangsa Kian Terkikis, Pemerintah Diminta Kembalikan Paradigma Pancasila Dalam Bernegara.

Tanpa disadari, paradigma Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara Indonesia sudah kian terkikis. Bukan hanya dalam keseharian masyarakat, namun dalam sejumlah tata kelola pemerintahan hari ini pun Pancasila perlahan ditinggalkan. Karena itu, pemerintah diingatkan agar kembali ke rel Indonesia dengan mengembalikan paradigma Pancasila dalam seluruh proses pemerintahan, berbangsa dan bernegara.

Aktivis partai politik Leo Nababan menyampaikan, Indonesia kini diperhadapkan pada masalah yang membuat rakyat dan bangsa kehilangan motivasi atau semangat untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

“Yang paling menyedihkan, kalau kita makin pesimis dan menyerah atas kondisi yang ada. Tak boleh disangkal hal itu bisa menjadi dilema, terjadi baik pada diri sendiri maupun pada situasi yang lebih besar,” ujar Leo Nababan dalam Diskusi Publik bertajuk Strategi Kepemimpinan Membangun Indonesia Baru yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah FISIPOL UKI bekerjasama dengan Persatuan Cendekiawan Protestan Indonesia (PCPI) dan Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI), di kampus UKI, Jakarta, Jumat (01/04/2016).

Harus diakui, lanjut Leo, Indonesia kini sedang mengalami banyak masalah, mulai dari korupsi, kejahatan, masalah moral, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakmerataan ekonomi, dan persoalan lain yang melilit.

Karena itu, lanjut dia, masyarakat dan para pemimpin harus menjadi pemimpin pelayan sembari terus menggelorakan semangat nasionalisme untuk Indonesia baru.

“Sebab hidup adalah anugerah, karena itu penuhilah hidup dengan kepemimpinan pelayan. Kepemimpinan yang melayani itu lahir jika kita memahami esensi lahir baru, dari dalam diri berjumpa dengan pemilik kehidupan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dosen Prodi Ilmu Politik dan Peneliti Pusat Kajian Otonomi Daerah, Fisipol UKI Nolly Rodus V.C Telaumbanua menekankan perlunya tiga hal mendesak yang harus dilaksanakan. Yakni, revitalisasi Paradigma Pancasila (Antara Political Religion Atau Civil Religion), Pluralitas (Keberlainan) Dalam Kebangsaan dan Pembangunan Nasional Yang Berkeadilan Sosial.

“Ketiga hal ini menjadi titik poin saya dan merupakan persoalan fundamen untuk membangun Indonesia Baru dalam paradigma Pancasila dan dalam semangat kesatuan Nusantara di tengah derasnya arus globalisasi yang melampaui realita bangsa dan negara,” papar Nolly.

Menurut dia, tingkat minimum dari keadilan sosial harus diperhatikan secara seksama oleh setiap elemen masyarakat. Keadilan, tegas dia, sekurang-kurangnya menuntut agar diubah struktur-struktur yang memaksa seseorang untuk tetap miskin dan yang membuatnya sedemikian tidak berdaya sehingga ia menjadi korban dari segala macam penindasan. Melalui penghapusan kemiskinan struktural tersebut, kata Nolly, adalah hal yang pertama dan utama untuk mengubah kondisi masyarakat.

“Terakhir, meletakkan kembali Pancasila sebagai haluan pembangunan nasional menuju Indonesia Baru. Tidak cukup dengan kesadaran dan pengakuan terhadap Pancasila semata, akan tetapi harus diikuti dengan acuan nilai dan pola tindakan yang terwujud dalam hukum, peraturan kebijakan, dan terutama sikap dan tindakan dari penyelenggara negara dan atau aparatur negara,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini Dr. Bernard Nainggolan, S. H. (Dosen dan Praktisi Hukum),  Tedy Agustiansjah (Pengusaha/HIPPKI).(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*