Breaking News

Janji 10 Juta Lapangan Kerja Tak Terbukti, Jokowi Dinilai Kapitalistik, Kelompok Cipayung Jakarta Berikan Rapor Merah di Tiga Tahun Pemerintahan

Janji 10 Juta Lapangan Kerja Tak Terbukti, Jokowi Dinilai Kapitalistik, Kelompok Cipayung Jakarta Berikan Rapor Merah di Tiga Tahun Pemerintahan.

Kelompok Cipayung Jakarta memberikan rapor merah terhadap tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Selain janji Jokowi yang akan menyediakan sebanyak 10 juta lapangan pekerjaan tidak ternbukti, Jokowi dianggap kapitalistik dalam mengelola pemerintahan.

 

Sekjen Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta, Adi menyampaikan, janji tersedianya 10 juta lapangan kerja, tidak direalisasikan Jokowi.

 

Selain itu, regulasi yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi sering terdistorsi. “Jokowi ingkar dari janji-janjinya. Sepuluh juta lapangan kerja yang dijanjikan pada kampanye Pilpres lalu, tidak terbukti ada,” ujar Adi, dalam Diskusi Publik Kebangsaan Kelompok Cipayung Jakarta, dengan tema ‘Pemuda dan Mahasiswa Menyikapi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’, di Kopi Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).

 

Sedangkan regulasi yang terdistorsi, lanjut Adi, sangat jelas terlihat dalam persoalan Reklamasi Teluk Jakarta, yang masih saja dipaksakan oleh Pemerintah Pusat.

 

“Pemerintah pusat malah memaksakan terus, padahal putusan hukum sudah jelas membatalkan,” ujarnya.

 

Sekretaris I Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta, Yulius Carlos Wawo menilai, berdasarkan data dan ukuran riil yang dijanjikan Jokowi dengan yang dilakukan pada tiga tahun pemerintahan, penegakan hukum menjadi salah satu sektor yang simpang siur dan banyak bertentangan dengan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945.

 

“Harapan masyarakat bahwa keadilan hukum akan menjadi panglima, tidak terbukti. Data dan pembanding perlu untuk mengevaluasi kinerja pemerintah apa yang dijanjikan harus diukur menurut data dan peraturan yang diterapkan, dan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Malah, kekuasaan terus menerus memperkosa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Terbukti dengan banyaknya Kepala-Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK, dan terus menerusnya terjadi pembiaran ketidakadilan hukum oleh aparatur hukumnya pemerintah,” ujar Yulius Carlos Wawo.

 

Selain itu Yulius juga mengingatkan, pengukuran realisasi janji Jokowi bila disandingkan dengan Konstitusi UUD 1945, sangat jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

 

“Jaminan kesejahteraan dan tenaga kerja tidak dipenuhi. Banyak pengangguran, malah pemerintah meberikan keleluasaan kepada investor asing dan tenaga kerjanya merangsek masuk dengan bebas di Tanah Air,” ujarnya.

 

Yulius menyampaikan, urusan kontrak karya atau divestasi dalam pengeloaan sumber daya alam Indonesia pun begitu murahnya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

 

“Divestasi saham PT Freeport Indonesia, yang disebut 51 persen saham untuk Indonesia, ternyata bohong belaka. sampai sekarang pun tidak ada kontrak itu kok,” ujar Yulius.

 

Pembangunan yang salah sasaran, lanjut dia, tidak dapat dipungkiri masih saja terus dipaksakan oleh pemerintah. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) telah terpuruk hanya karena mengejar pembangunan fisik yang salah sasaran itu.

 

“Sudah kian banyak ancaman yang terjadi di Indonesia, akibat pemerintahan yang tidak pro kepada rakyat. Kurikulum pendidikan tidak dibenahi untuk membangun sumber daya manusia yang handal, pembangunan yang slah sasaran, pemerataan penghasilan dan pembangunan yang timpang terus terjadi, banyak daerah dan pulau-pulau terluar dan terpencil tidak juga diurusi dengan serius, yang mengakibatkan mereka merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Ini ancaman serius, jangan sampai terjadi seperti Pulau Sipadan dan Ligitan yang dicaplok negara lain loh,” tutur Yulius.

 

Anehnya, lanjut dia, dunia pendidikan perguruan tinggi pun kini tidak lepas dari intervensi pengamananm kekuasaan politik yang dilakukan oleh pemerintah. “Seperti pemilihan Rektor yang disusupi dan diintervensi harus sesuai dengan keinginan penguasa,” ujarnya.

 

Sedangkan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Pusat, Blasius Jacky menegaskan bahwa Kelompok Cipayung Jakarta akan tetap menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengkritisi dan mengawal segala kebijakan pemerintah.

 

Bladius mengkritisi kinerja pemerintah di sektor maritim yang tak juga ada manfaatnya bagi nelayan Indonesia dan masyarakat pesisir.

 

“Di sektor maritime, terkesan menghambur-hamburkan anggaran dan tidak tepat sasaran. Pembangunan yang dilakukan tidak sesuai kebutuhan dan situasi kondisi nelayan dan masyarakat pesisir,” ujarnya.

 

Perlu diketahui, pembangunan basis-basis ekonomi nelayan pun amburadul. Kebutuhan dengan yang dibangun tidak nyambung. “Misdal, pabrik dan pengolahan hasil laut tidak ada. Pembangunan pelabuhan tidak sesuai peruntukan dan kebutuhan,” ujarnya.

 

Sedangkan di sektor reforma agrarian, lanjut Bladius, tidak ada kejelasan terkait kebijakan reforma agrarian. Malah pemerintah menyerahkan lahan kepada para investor secara membabibuta.

 

Ketua Cabang HMI Jakarta Pusat-Utara (Pustara) Adim Razak mengingatkan, pembangunan yang hanya terfokus pada infrastruktur semata, akan merusak Indonesia kian jauh.

 

“Selain kegagalan pembangunan di sektor maritim, pemerintah tidak menyejahterakan nelayan. Sedangkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia kita masih terus timpang, tidak dibenahi,” ujarnya.

 

Dia pun menyarankan agar pemerintah membenahi kurikulum pendidikan, dengan mengedepankan keahlian berbasis ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

 

“Perlu pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia yang terampil, kurikulum yang berbasis keahlian dan penguatan ideologi Pancasila , sehingga terlahir sarajan-sarajan yang ahli namun memiliki ideologi Pancasila,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*