Breaking News

Jangan Tutup FaceBook di Indonesia, Menkominfo Diminta Berpikir Inovatif

Jangan Tutup FaceBook di Indonesia, Menkominfo Diminta Berpikir Inovatif.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rusdiantara diminta tidak menutup FaceBook di Indonesia, tetapi harus berpikir inovatif.

Kepala Divisi Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta Nasrul Dongoran menyampaikan, pemerintah melalui Kemenkominfo seharusnya inovatif untuk melindungi data di Indonesia, bukan malah menutup FaceBook.

“Berikanlah perlindungan data yang inovatif,” ujarnya, dalam siaran persnya, Jumat (13/04/2018).

Dia juga meminta DPR untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Selain itu, CEO FaceBook Mark Zuckerberg harus terbuka, dan harus akuntabel terkait bocornya data pengguna facebook dan melakukan permohonan maaf secara langsung di Indonesia,” ujar Nasrul.

Sampai saat ini, lanjut dia, Facebook sebagai media sosial menjadi tempat  untuk menyampaikan aspirasidan pikiran dengan lisan dan tulisan, termasuk sebagai sarana berdiskusi untuk berserikat dan berkumpul, dan tempat mencari nafkah sebagai media penjualan secara on line.

“Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Ini harus dipertahakan keberadaannya,” ujar Nasrul.

Belakangan, lanjut dia, Facebook mendapat sorotan dunia internasional, lantaran mengalami kebocoran data sebagian pengggunanya ke perusahan pihak ketiga bernama Cambridge analytica.

“Dimana Indonesia termasuk salah satu Negara dengan kebocoran data Facebook terbesar, data milik pengguna lebih dari 1 juta media sosial facebook telah bocor ke Cambridge Analytica,” ujarnya.

Atas kebobolan itu, Menteri Kominfo Rudiantara mengancam akan menutup facebook di Indonesia. Namun, ancaman itu menurut Nasrul, merupakan tindakan yang gegabah dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Seharusnya, kata Nasrul, Menkominfo harus berpikir inovatif dalam membuat program kerja kementrian informatika dalam memberikan perlindungan data dalam zaman teknologi canggih sekarang ini.

“Dari pada hanya sekedar ancam mengancam atas kejadian kebocoran data ini,” ujarnya.

Manfaat facebook ini tidak hanya dirasakan masyarakat secara luas, namun juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang disebut sebagai pengguna aktif media sosial facebook sebagai sarana untuk menyapa masyarakat dalam setiap kunjungan kerja di berbagai daerah.

Karena itu, ancaman yang dilontarkan Menkominfo itu pun terindikasi melanggar HAM. Indikasinya yakni, pertama, Facebook sebagai media sosial untuk menyampaikan aspirasi yakni mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ini sudah diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945, DUHAM, dan Pasal 25 UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Kedua, Facebook sebagai media berdiskusi untuk berserikat dan berkumpul ini terlihat dari banyaknya group diskusi yang digunakan masyarkat untuk berdiskusi dalam suatu group facebook sebagai bentuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945.

Ketiga, Facebook sebagai media bagi pengguna facebook untuk memasarkan barang atau jasa untuk mencari nafkah di media sosial facebook hal ini telah dilindungi oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945.

“PBHI Jakarta telah menerima pengaduan pemohon bantuan hukum dari masyrakat atas ancaman tindakan Menkominfo Rudiantara yang mengancam akan menutup facebook ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia,” tutur Nasrul.

Selain itu, lanjut dia, PBHI Jakarta sudah menyiapkan langkah hukum litigasi dan non-litigasi jika Menkominfo tetap bertindak arogan menutup media sosial facebook di Indonesia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*