Breaking News

Jangan Sampai Rugikan Kepentingan Nasional, Pemerintah Harus Berhati-hati Sikapi Perundingan EU CEPA

Jangan Sampai Rugikan Kepentingan Nasional, Pemerintah Harus Berhati-hati Sikapi Perundingan EU CEPA.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mengeluarkan beberapa tuntutan terkait dengan perundingan Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA) ke-5 di Brussels pada 9-13 Juli lalu. Tuntutan tersebut terkait isu investasi, isu sustainable development dan kaitannya dengan sawit, perikanan, dan buruh, serta isu kesehatan.

 

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti menuturkan, ada dua persoalan utama yang dikritisi oleh masyarakat sipil. Yakni, aturan mengenai larangan performance requirements dan aturan perlindungan investor asing yang disertai dengan mekanisme sengketa investasi.

 

“Dalam hal larangan performance requirements, aturan EU CEPA akan melarang penerapan aturan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), transfer teknologi, dan melakukan diskriminasi terhadap penggunaan barang yang diproduksi atau jasa yang disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu, dan termasuk larangan untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/07/2018).

 

Aturan tersebut akan sangat merugikan ekonomi nasional dan arah kebijakan pemerintah tentang daya saing industro. Rachmi menilai, aturan performance requirements dalam EU CEPA akan mempersempit dan menghambat peningkatan daya saing industri lokal. Termasuk upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan nilai tambah produksi dan memperkuat peran industri lokal dan ekonomi rakyat kecil.

 

“Tentu aturan-aturan investasi dalam EU CEPA ini tidak adil bagi ekonomi rakyat” tegasnya. Terlebih, aturan investasi dalam EU CEPA akan membuka peluang bagi investor asing untuk dengan mudah menyeret pemerintah Indonesia secara sepihak ke dalam gugatan arbitrase internasional yang bernilai hingga miliaran dollar.

 

Mekanisme ini disebut dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). “Mekanisme ISDS di dalam EU CEPA tentu akan menjadi kemunduran dari kebijakan pemerintah Indonesia yang pernah diambil untuk melakukan review terhadap ISDS akibat pengalaman Indonesia digugat banyak investor asing,” ujar Rachmi.

 

Sekjen Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Anwar Ma’ruf menyebutkan, perundingan Indonesia-EU CEPA tidak akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia karena banyak aturan yang akan membatasi Indonesia untuk membuka industri hilir.

 

“Desakan EU CEPA untuk menghapuskan kebijakan larangan ekspor konsentrat tentu akan memberikan dampak terhadap rencana pemerintah untuk membuka banyak lapangan pekerjaan disektor hilir,” sebutnya.

 

Selain itu, liberalisasi government procurement akan berdampak terhadap industri lokal yang bergantung pada kegiatan ini, khususnya UMKM.

 

Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Eduard Marpaung menjelaskan, pihaknya menolak perdagangan bebas karena tidak siapnya infrastruktur pendukung. Seperti kesiapan menghadapi derasnya arus modal dan perdagangan yang pada gilirannya menyebabkan terpinggirkannya kalangan masyarakat bawah, buruh, pesisir, penduduk asli, nelayan, petani kecil, hingga kerusakan lingkungan.

 

“Kami menginginkan perdagangan yang sustainable, menghargai HAM, Konvensi dan Deklarasi ILO tentang Bisnis dan HAM. Kami juga meminta dalam kesepakatan perdagangan bilateral atau multilateral termasuk EU Indonesia CEPA tidak ada pengecualian hak dasar buruh seperti hak berserikat, berunding bersama, dan hak mogok,” terangnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*