Breaking News

Jangan Politisir Pelarangan Alat Tangkap Cantrang, Merugikan Nelayan Sendiri

Jangan Politisasi Isu Alat Tangkap Cantrang Nelayan.

Persoalan pelarangan alat tangkap cantrang jangan dipolitisir. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti diminta menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menangguhkan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang bari Nelayan Indonesia, hingga akhir 2017.

 

Kisruh nelayan dengan pemerintah berkenaan dengan alat tangkap cantrang yang dianggap sudah banyak memakan korban, sebaiknya dihindari. Salah satu solusi yang diberikan Presiden, dengan menunda penerapan aturan pelarangan itu bagi Nelayan Indonesia hendaknya dijalankan sembari mencari solusi yang lebih baik.

 

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, nelayan sejauh ini menghormati dan menunggu realisasi penundaan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi.

 

“Jangan dipolitisir. Sebaiknya, direalisasikan saja dulu penundaan penggunaan alat tangkap cantrang hingga akhir 2017 ini, sembari mempersiapkan solusi yang tepat bagi nelayan Indonesia ke depan,” ujar Siswaryudi Heru, di Jakarta, Senin (15/05/2017).

 

Menurut dia, sejumlah agenda penting bagi nelayan Indonesia perlahan sudah dilakukan, dan sudah mulai menunjukkan hasil. Karena itu, upaya mempolitisir kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang hendaknya dihentikan saja.

 

“Jika dipolitisir terus, tentu nelayan juga yang rugi. Akan terjebak terus-terusan pada konflik. Sementara ini, saya kira memang cukup fair jika penundaan pelarangan penggunaan cantrang itu dijalankan saja dulu,” ujar Siswaryudi.

 

Dikatakan Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan Nelayan Indonesia juga tidak boleh bersikap egois. Soalnya, pemaksaan kehendak pasti akan selalu menimbulkan konflik yang merugikan Nelayan itu sendiri.

 

Lebih jauh, lanjut dia, jika dipolitisir terus, maka pihak-pihak tertentu akan terus mendulang untung dari keributan yang ada. “Ibaratnya, selalu ada pihak yang mengail di air keruh. Ya sudah, kita percayakan saja kepada Menteri KKP Ibu Susi Pudjiastuti untuk menjalankan perintah Bapak Presiden. Dan sejauh ini Presiden memprioritaskan nelayan Indonesia agar maju. Tidak ada yang begitu urgen untuk diributi dan dijadikan bahan mempolitisir, sebab jika diributin maka sejumlah program prioritas yang sudah ditetapkan dan sudah mulai berjalan bagi Nelayan, pasti akan terganggu,” papar Siswaryudi.

 

Dia berharap, semua nelayan Indonesia juga bersatu dan tidak mau dipecah-belah oleh kepentingan-kepentingan yang malah mengadu domba nelayan. Jika pun ada hal-hal yang harus dikritisi dan dibenahi, lanjut Siswaryudi Heru, tentu pihak KKP dan Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam.

 

Sebelumnya, Pengamat Maritim dari National Maritim Institute, Siswanto Rudi, meminta MKP berhati-hati dalam menangani kisruh kebijakan cantrang. Menurut dia, jika hal itu salah ditangani, bisa berdampak politik.

 

“Jangan tarik ulur, nunggu didemo baru kaji ulang, dan sebagainya. Hal itu tidak baik bagi wibawa pemerintah,” ujar Siswanto dalam diskusi kebijakan cantrang di Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2017.

 

Sebagaimana diketahui, KKP mengeluarkan kebijakan moratorium penggunaan cantrang. Alasannya, penggunaan cantrang merusak lingkungan dan juga berpotensi menangkap ikan-ikan kecil.

 

Sebagai gantinya, nelayan diminta menggunakan alat yang bernama gillnet. Gillnet adalah jaring yang dibentangkan secara vertikal sehingga KKP menganggap penggunaan alat ini lebih aman dibandingkan cantrang. Gillnet sendiri sudah mulai dibagikan pemerintah untuk nelayan dengan ukuran kapal 10 GT (Gross Tonage).

 

Namun penggantian cantrang itu tak berlangsung lancar. Di sejumlah daerah, banyak nelayan kapal 10 GT yang belum mendapat gillnet. Ketika mereka melaut dengan cantrang, mereka malah dipermasalahkan karena aturan yang berlaku.

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah turun tangan langsung untuk menanggapi kebijakan tersebut. Pekan lalu, ia memutuskan penggunaan cantrang diperpanjang hingga akhir 2017 demi memberi ruang penggantian yang lebih lama.

 

Menurut Siswanto, turun tangannya Jokowi dalam kasus ini menunjukkan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap dampak perkara cantrang. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah atau KKP perlu segera mengambil langkah tegas.

 

Dia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan perkara centrang akan ikut bermain dalam kampanye jelang pemilu 2019. Sebab, tidak sedikit calon pemilih yang berasal dari kalangan nelayan.

 

“Presiden Joko Widodo meminta perpanjangan itu sudah menunjukkan ada tekanan politik, bisa mempengaruhi peta politik,” ujar Siswanto.

 

Siswanto juga meminta pemerintah tidak ragu untuk mencabut kebijakan cantrang apabila dirasa perlu. Menurut dia, kebijakan itu sendiri juga tidak pro nelayan.

 

“Dan masih banyak hal yang bisa ditangani seperti peremajaan kapal atau upah nelayan yang tak layak,” ujarnya.

 

MKP Susi Pudjiastuti sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo terkait kontroversi penggunaan cantrang dalam penangkapan ikan di laut.

 

“Saya menghadap Presiden. Dari hari Minggu saya sudah memohon waktu dan arahan dari Presiden Jokowi. Hasilnya, kita perpanjang penggunaan cantrang sampai akhir 2017,” ujar Susi saat dicegat di Istana Kepresidenan, awal Mei ini.

 

Kementerian Kelautan telah mengeluarkan surat edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016 yang pada intinya melarang penggunaan cantrang atau segala jenis pukat untuk menangkap ikan. Sebab, cantrang dianggap tidak ramah lingkungan.

 

Pengganti cantrang yang disiapkan Kementerian Kelautan adalah gillnet. Gillnet adalah jaring vertikal yang dipasang membentang sehingga menjerat ikan yang mencoba melewatinya. Sejak awal 2017, kementerian mulai membagikan alat itu sekaligus melakukan pelatihan terkait penggunaannya. Sayangnya, belum semua nelayan mendapat, sehingga banyak yang tetap melaut dengan cantrang.

 

Susi menyakinkan bahwa penggantian cantrang dengan gillnet akan tetap dilakukan. Namun, lagi-lagi, hal itu hanya terbatas pada kapal dengan ukuran 10 GT.

 

“Untuk yang besar, kita asistensi ke perbankan,” ujarnya.

 

Susi menuturkan perpanjangan masa penggunaan cantrang itu hanya berlaku di daerah tertentu saja. Sesuai arahan Jokowi, cantrang akan dipertahankan di kawasan Pulau Jawa saja.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*